Safitri, Yuni (2019) Penegakan Sanksi Administrasi Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Terkait Daftar Pemilih Tetap (Dpt) Tidak Valid (Studi Di Wilayah Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Skripsi ini membahas tentang Penegakan Sanksi Administrasi Pemilihan Kepala Daerah Terkait Daftar Pemilihan Tetap di wilayah Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang. Hal ini dilatarbelakangi adanya kasus sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh salah satu kandidat yaitu hermanto-parto Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 (dua) Kabupaten Sampang pada tanggal 27 juni 2018 Ke Mahkamah Konstitusi, dan mengakibatkan harus dilaksankannya Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 27 Oktober 2018, dikarenakan berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi ditemukan ketidak susuaian atau ketidak sinkronan antara Daftar pemilih tetap (DPT) yang dikeluarkan KPU dengan DP4 yang dikeluarkan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), sehingga menimbulkan berbagai problem seperti Daftar pemilih Tetap ganda, dan lain sebagainya, akibatnya menghasilkan DPT tidak valid. Dimana DPTnya 803.499 orang dengan jumlah penduduk 844.872 orang DP4 662.673 orang, PSU DPT 767.032. Banyaknya pelanggaran-pelanggaran terkait Daftar Pemilih Tetap, Sanksi Adminitrasi merupakan salah satu sanksi yang dominan diberikan terhadap pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah tersebut. Berdasarkan penujelasan tersebut, maka penulis menarik rumusan masalah sebagi berikut: (1) bagaimana penegakan sanksi adminitrasi Pemilihan kepala daerah terkait Daftar Pemilih Tetap Tidak Valid di Wilayah Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang?; (2) apa hambatan dan upaya yang dilakukan dalam penegakan sanksi adminitrasi pemilihan kepala daerah terkait Daftar Pemilih Tetap tidak valid di wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, Lokasi penelitian dilakukan di Wilayah Kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sampang serta Panitia Pemilihan Kecamatan(PPK) Robatal. Data dalam Skripsi ini terdiri dari data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan deskriptif kualitatif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab peramasalahan yang ada. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa penegakan sanksi Sanksi Administrasi dalam Pemilihan kepala daerah dikabupaten Sampang belum berjalan secara efektif dan tidak dapat diterapkan secara maksimal, hal tersebut disebabkan karena tidak ada ketentuan yang mengatur tentang bentuk-bentuk Sanksi Administrasi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang dapat dijadikan acuan dasar untuk menentukan Penegakan sanksi administrasi pemilihan kepala daerah dan tidak ada pengawasan yang serta kesadaran hukum penyelenggara terhadap undang-undang masih kurang. Hambatan KPU: Sumber Daya, Anggaran, Kultural/budaya, dan Teknis. Upaya yang dilakukan penyelenggara pemilihan umum: Antisipasi, bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi; Melaksanakan Penindakan, berkolaborasi
English Abstract
This thesis deliberates connected to The Establishment of Administrative Sanction Local Leaders Election Concerning to Invalid Final Voter List in the Working Area of the General Election Commission of Sampang Regency. This case was happen due to the case of a dispute over the General Election Results (PHPU) submitted by one of the candidates, namely the hermanto-parto, Candidate Pair of Regent and Vice Regent Number 2 (two) Sampang Regency on June 27, 2018 to the Constitutional Court, and ensued by Re-voting implementation on the Regent and Vice Regent Election on October 27, 2018, for the reason that based on the deliberation of the Constitutional Court, there was a lack of synchronization between the Final Voter List (DPT) issued by the KPU and DP4 issued by the Ministry of Home Affairs (Kemendagri), so that it was causing various problems such as the Double Final Voter List, etc., and resulting in invalid DPT. It showed that the DPT was 803,499 people with a population of 844,882 people, DP4 with 662,673 people, and PSU DPT with 767,032. By the various desecrations associated with the Final Voters List, Sanctions Administration was one of the dominant sanctions which given to violations in the election of the Local Leaders. Established upon the explanation before, the authors draw the formulation of the problem as follows: (1) how was The Establishment of Administrative Sanction Local Leaders Election Concerning to Invalid Final Voter List in the Working Area of the General Election Commission of Sampang Regency?; (2) what were the hindrances and efforts made in the enforcement of Administrative Sanction Local Leaders Election connected to the Invalid Final Voter List in the work area of the Sampang Regency General Election Commission? This research was an empirical juridical study with a sociological juridical approach. The location of the study was conducted in the Working Area of the Sampang Regency General Election Commission (KPU) and the Election Supervisory Agency (Bawaslu) and the Robatal Subdistrict Election Committee (PPK). The data contained in this thesis consisted of primary data and secondary data, then the data collection techniques using descriptive qualitative in favor to acquire a picture that can be understood clearly and directed to answer the existing problems. Based on the research that the author had done, it could be concluded that the establishment of administrative sanctions in local leader elections in the Sampang Regency had not run effectively and could not be applied in a maximum way, because there was no stipulation that governs the forms of Administrative Sanctions in the Law Number 10 in the year of 2016 relating to the Governors Election, Regents and Mayors becomes a Law which can be used as a basic reference to determine the establishment of administrative sanctions for local leader elections and there was no supervision, and lack of organizers legal awareness of the law. KPU obstructions: Resources, Budget, Culture, and Technical. The efforts made by the organizers of general elections: Anticipation, technical guidance, monitoring, and evaluation; Carry out the Enforcement or Establishment, collaborate.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2019/70/051902760 |
| Uncontrolled Keywords: | Sanksi administrasi, pemilihan kepala daerah, Daftar Pemilih Tetap tidak valid / administrative sanctions, regional head elections, Permanent Voters List is invalid. |
| Subjects: | 300 Social sciences > 342 Constitutional and administrative law > 342.07 Election law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 19 Jun 2020 06:59 |
| Last Modified: | 25 Sep 2020 17:31 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/169224 |
Actions (login required)
 |
View Item |