Penegakan Sanksi Administratif Terhadap Izin Usaha Pemondokan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan (Studi di Wilayah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang))

Wibowo, Fajar Satrio (2019) Penegakan Sanksi Administratif Terhadap Izin Usaha Pemondokan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan (Studi di Wilayah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang)). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai penyelenggaraan usaha pemondokan, Pemerintah Kota Malang telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan. Dalam Peraturan Daerah tersebut mengatur tentang izin usaha pemondokan.Namun faktanya dilapangan masih banyak sekali pemondokan atau rumah kost yang tidak berizin. Aparat penegak hukum kurang melakukan pengawasan secara berkala yang disebabkan karena polemik usaha pemondokan tidak melaporkan secara rutin terkait usaha pemondokannya dan sebagian besar pemondokan yang tidak berizin tersebut berbentuk seperti rumah pribadi sehingga kita tidak dapat mengira apakah itu pemondokan atau rumah milik pribadi seseorang. Lemahnya penegakan hukum dalam pemberian sanksi administratif kepada para pelaku usaha pemondokan yang tidak memiliki izin. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penegakan sanksi administratif terhadap izin usaha pemondokan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 serta mengidentifikasi hambatan dan upaya dalam penegakan sanksi administratif terhadap usaha pemondokan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan metode pendeketan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan sanksi administratif terhadap izin usaha pemondokan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan masih belum maksimal dalam penegakan hukumnya terkait pemberian sanksi administratif terhadap izin usaha pemondokan yang tidak memiliki izin. Hambatan dalam penegakan sanksi administratif terhadap izin usaha pemondokan yang tidak berizin terdiri dari Faktor Pelaku Usaha Pemondokan Yang Mengaku Sudah Melakukan Pengurusan Izin, Faktor Pemilik Usaha Pemondokan Yang Berada Diluar Kota, Faktor Sumber Daya Manusia Yang Terbatas, dan Faktor Terbatasnya Tugas, Pokok, dan Fungsi Lembaga atau Dinas Yang Berwenang Melakukan Penegakan.

English Abstract

This study raised the issue regarding the implementation of lodging businesses, the Government of Malang City has issued the Regional Regulation of Malang City Number 6 of 2006 concerning the Implementation of Housing Businesses. In the Regional Regulation it regulates lodging accommodations. But in fact there are still a lot of lodgings or boarding houses that are not licensed. Law enforcement officials do not carry out regular supervision due to the polemic of lodging businesses not reporting regularly regarding their lodging businesses and most unauthorized lodgings are in the form of private homes so we cannot think of whether they are accommodation or someone's private property. Weak law enforcement in the administration of administrative sanctions for lodging operators who do not have permits. This study aims to identify the enforcement of administrative sanctions against lodging business licenses based on Malang City Regional Regulation Number 6 of 2006 and identify obstacles and efforts in enforcing administrative sanctions against lodging businesses. This study uses a type of juridical empirical research with a sociological juridical approach method. Research location in the Investment and One-Stop Services and Malang Civil Service Police Unit. This study was analyzed using qualitative descriptive analysis techniques. The results of this study indicate that enforcement of administrative sanctions on lodging business licenses based on the Regional Regulation of Malang City Number 6 Year 2006 concerning the Implementation of Boarding Businesses is still not maximized in law enforcement related to administrative sanctions for lodging permits that do not have permits. Obstacles in enforcement of administrative sanctions against unauthorized lodging business licenses comprise of lodging business actors who claim to have made permit arrangements, business owner factors lodged outside the city, limited human resource factors, and limited tasks, principal, and function factors Institutions or Services Authorized to Enforce.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	SKR/FH/2019/67/051902757
Uncontrolled Keywords:	Penegakan Sanksi Administratif, Izin, Usaha Pemondokan / Enforcement of Administrative Sanctions, License, Boarding Enterprises
Subjects:	300 Social sciences > 342 Constitutional and administrative law > 342.09 Local government
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Endang Susworini
Date Deposited:	19 Jun 2020 06:48
Last Modified:	29 Sep 2020 13:37
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/169222

Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item