Wulan, Gandhis Nawang (2019) Hak Menentukan Nasib Sendiri (Internal Self Determination) Masyarakat Adat di Indonesia Ditinjau dari Hukum Internasional. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan internal self determination masyarakat adat di Indonesia dalam hukum internasional. Internal self determination sendiri merupakan kategori self determination yang berkaitan dengan masyarakat adat yaitu di dalamnya terkandung hak non-diskriminasi, integritas budaya, tanah dan sumber daya alam, kesejahteraan sosial dan pembangunan, dan pemerintahan sendiri. Hak ini telah diatur dalam beberapa konvensi internasional diantaranya ICCPR, ICESR, Konvensi ILO dan UNDRIP. Di Indonesia sendiri hak ini telah diatur dalam Pasal 18 b ayat (2) Undang – Undang Dasar tahun 1945. Namun di beberapa negara termasuk Indonesia, hak menentukan nasib sendiri secara internal pelaksanaannya masih belum sesuai dengan konvensi – konvensi yang mengatur, sehingga masyarakat adat terancam tidak memperoleh hak asasi manusia secara penuh. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis dengan teknik interpretasi. Berdasarkan penelitian maka dapat diketahui bahwa hak mennetukan nasib sendiri secara internal merupakan jus cogens, serta adanya beberapa ketidaksesuaian pengaturan hak ini dalam hukum nasional dan hukum internasional.
English Abstract
This study aims to analyze the position of internal self-determination of indigenous peoples in Indonesia in international law. Internal self-determination is a category of self-determination relating to indigenous peoples, namely where there are unbound rights, cultural integration, land and natural resources, social welfare and development, and self-government. The ICCPR, ICESR, ILO Conventions and UNDRIP on this Right have been regulated in several international conventions. In Indonesia itself this right has been regulated in Article 18 b paragraph (2) of the 1945 Constitution. But in some countries including Indonesia, the right to self-determination with internal implementation is still not in accordance with the conventions carried out, so that indigenous peoples are threatened not fulfilling human rights. The type of research used by the author is normative juridical research using the approval of the registrant. Legal materials obtained are then solved by interpretation techniques. Based on research, it can be known about the rights of self-determination by internal which is jus cogens and provide some discrepancies regarding access rights in national law and international law.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2019/104/051902795 |
| Uncontrolled Keywords: | internal self determination, masyarakat adat, jus cogens-internal self-determination, indigenous peoples, jus cogens |
| Subjects: | 300 Social sciences > 341 Law of nations > 341.2 The world community > 341.26 States |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 18 Jun 2020 16:22 |
| Last Modified: | 18 Jun 2020 16:23 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/169202 |
Actions (login required)
 |
View Item |