Izin Tertulis Orang Tua Atau Wali Anak Sebagai Syarat Wajib Dalam Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Analisis Yuridis Pasal 13 Huruf I PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak)

Ristiti, Rahma Widjna Ning (2019) Izin Tertulis Orang Tua Atau Wali Anak Sebagai Syarat Wajib Dalam Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Analisis Yuridis Pasal 13 Huruf I PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Salah satu syarat calon orang tua angkat yakni dalam Pasal 13 huruf I Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyatakan bahwa calon orang tua angkat memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak. Pasal tersebut menimbulkan suatu kekaburan norma yang terletak pada frasa “izin tertulis orang tua atau wali anak”. Apabila dikaitkan dengan beberapa putusan permohonan maupun pembatalan pengangkatan anak, hakim memiliki penafsiran yang berbeda-beda terkait frasa tersebut. Dalam memutus suatu permohonan pengangkatan anak Pengadilan dapat mengesahkan meskipun tanpa adanya izin tertulis orang tua atau wali anak serta dapat dilakukan dengan hanya seorang dari orang tua kandung, karena adanya hal tersebut Mahkamah Agung melakukan pembatalan pengangkatan anak dengan alasan izin tertulis orang tua atau wali anak merupakan syarat yang wajib dan dilakukan oleh kedua orang tua kandung. Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni apakah mendapatkan izin tertulis orang tua atau wali anak berdasarkan Pasal 13 huruf I Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak merupakan syarat wajib yang harus dilakukan calon orang tua angkat sebagai syarat pengangkatan anak. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah yuridis normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Peneliti menggunakan Putusan 1353 K/Pdt/2009, Putusan 2465 K/Pdt/2015 dan Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2015/PA.Btl serta beberapa undang-undang, literatur serta jurnal ilmiah yang dianalisis secara terperinci dengan teknik analisis interpretasi sistematis dan interpretasi gramatikal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa calon orang tua angkat untuk memperoleh izin baik secara lisan atau tertulis merupakan syarat yang wajib yang harus dilakukan oleh kedua orang tua. Izin secara lisan dilakukan untuk mengantisipasi adanya kecurangan yang dilakukan oleh para pihak dalam melakukan pengangkatan anak. Kedua orang tua harus memberikan izin tertulis dan lisan dengan cara memberikan pernyataan ke dalam persidangan. Seorang wali dapat memberikan izin apabila ia telah disahkan oleh Pengadilan sebagai wali anak tersebut hal ini terjadi karena orang tua anak lalai dalam menjalankan kewajiban serta tanggung jawabnya dan memiliki itikad yang buruk.

English Abstract

One of the requirements foster parents in Article 13 letter I of Government Regulation Of The Republic Indonesia Number 54 of 2007 on Child Adoption stated that foster parents obtain children’s consent and written permission from the parents or guardian of the child. Those article raises a norm obscurity that lies in the phrase “written permission from the parents or guardian of the child”. If it is associated with several decision and cancellation court of child adoption, the judge has different interpretation regarding the phrase. In deciding on an application of child adoption the Court can ratify it even without the written permission from the parents or guardian of the child, because of this the Supreme Court cancels the appointment of children on the grounds that written permission from the parents or guardian of the child is a mandatory condition. The formulation of the problem in this study is whether getting written permission from parents or guardian of the child based on Article 13 letter I of Government Regulation Of The Republic Indonesia Number 54 of 2007 on Child Adoption is mandatory requirement to be adopted by the foster parents as a condition for adoption. This research is categorized as normative juridical method with statute and case approaches. Researcher uses the decision of Supreme Court number 1353 K/Pdt/2009, 2465 K/Pdt/2015 and the decision of Bantul’s Religious Court number 0031/Pdt.P/2015/PA.Btl. The legal materials related to this research are obtained through literature studies and searches from the internet and analyzed by grammatical interpretation and systematic interpretation. The result of the study shows that foster parents to obtain the permission either verbally or in writing are mandatory condition. Oral permission is made to anticipate fraud committed by the parties in carrying out the child adoption. Parents must give written and oral permission by giving a statement to the trial. A guardian can give a permission if he/she has been authorized by the Court as a guardian of the child because the child’s parents are negligent in carrying out their obligations and responsibilities and have a bad attitude.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2019/199/051902890
Uncontrolled Keywords: -
Subjects: 300 Social sciences > 346 Private law > 346.01 Persons and domestic relations > 346.017 Parent and child > 346.017 8 Adoption
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: soegeng sugeng
Date Deposited: 15 Jun 2020 07:53
Last Modified: 05 Oct 2020 07:02
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/169129
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item