Permata, Lydi Ratu Setia (2019) Analisis yuridis Mengenai kewajiban Mekanisme Penghapusan Data Pribadi Oleh Marketplace Ditinjau Dalam Undang - Undang No. 19 tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penghapusan data pribadi merupakan proses hapusnya data perorangan yang dijaga, disimpan dan dilindungi kebenaran dan kerahasiaanya. Namun hukum-hukum yang berlaku di Indonesia masih tidak dapat mengimbangi hal-hal baru yang berkembang pada bidang ekonomi dan teknologi, sehingga banyak platform-platform berjenis marketplace yang tidak terakomodir dan tidak terawasi oleh pemerintah. Ketidak lengkapan yang terjadi pada undang undang. Kondisi demikian membuat Perbuatan melawan hukum di dunia siber sangat tidak mudah diatasi dengan mengandalkan hukum positif konvensional. Sehingga sudah selayaknya Indonesia saat ini merefleksikan diri dengan negara-negara lain. Seperti Malaysia,Singapura, India, atau negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa yang telah secara serius mengintegrasikan regulasi hukum siber ke dalam instrument hukum positif nasionalnya. Dalam penelitian ini penulis fokuskan pada 2 regulasi yaitu APEC ( Asian Pasific Economic Cooperation ) Privacy Framework yang berlaku di Asia Pasifik dan General Data Protection Regulation (GDPR) yang berlaku di Uni Eropa.Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengamati atau mengkaji peraturan perundang-undangan atau dokumen terkait isu hukum dengan pendekatan Undang - Undang (Statue Approach) dan pendekatan perbandingan dengan negara lain (comparative approach).Berdasarkan pada kondisi demikian, dapat ditarik garis besar bahwa komparasi atas peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam hal ini adalah UU ITE dengan GDPR maupun APEC Privacy Framework menjadi penting guna memperoleh kejelasan poin kelemahan peraturan di Indonesia. Adapun yang menjadi poin dalam komparasi adalah definisi data pribadi, perlindungan penghapusan data pribadi, jenis data yang dapat dihapus, penghapusan data lama/tidak terpakai, notifikasi penghapusan, standar privacy policy, penegakan hukum berupa sanksi.
English Abstract
Deletion of personal data is the process of deleting individual data that is guarded, stored and protected by truth and confidentiality. However, the laws that apply in Indonesia still cannot compensate for new things that have developed in the fields of economy and technology, so that there are many types of marketplace platforms that are not accommodated and not supervised by the government. Incompleteness that occurred in the law. Such conditions make acts against the law in the cyber world very not easily overcome by relying on conventional positive law. So that Indonesia should now reflect itself with other countries. Like Malaysia, Singapore, India, or developed countries such as the United States and European Union countries that have seriously integrated cyber law regulations into their national positive legal instruments. Which in this study the authors focus on 2 regulations, namely APEC (Asian Pacific Economic Cooperation) Privacy Framework in force in the Asia Pacific and the General Data Protection Regulation (GDPR) that applies in the European Union. This research is a type of normative juridical research. This research is carried out by observing or reviewing legislation or documents related to legal issues with a (Statue Approach) and (Comparative Approach). thus, an outline can be drawn that the comparison of laws and regulations in Indonesia in this regard is the ITE Law with GDPR and the APEC Privacy Framework that are important in order to obtain clarity on the points of regulatory weakness in Indonesia. The poin of this comparation is definition of personal data, protection of personal data deletion, types of data that can be removed from, deletion of old / unused data, notification of deletion of personal data, standards in the formation of company regulations (terms and conditions and / or Privacy Policy), law enforcement in the form of sanctions.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2019/176/051902867 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law > 343.09 Control of public utilities > 343.099 Communications > 343.099 9 Information storage and retrieval |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | soegeng Moelyono |
| Date Deposited: | 09 Jun 2020 23:06 |
| Last Modified: | 02 Oct 2020 04:08 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/169068 |
Actions (login required)
 |
View Item |