Konfik Pengelolaan Lahan Hutan (Studi Deskripsi pada Kelompok Tani Hutan (KTH) Parang Sewu, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Sido Rukun dan Perhutani di Desa Plandirejo Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar).

Puspitasari, Febriani (2018) Konfik Pengelolaan Lahan Hutan (Studi Deskripsi pada Kelompok Tani Hutan (KTH) Parang Sewu, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Sido Rukun dan Perhutani di Desa Plandirejo Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai penyebab konflik yang terjadi antara masyarakat Desa Plandirejo yaitu para petani penggarap lahan hutan dengan Perhutani. Dalam konflik ini pihak yang terlibat antara lain KTH (Kelompok Tani Hutan) Parang Sewu, LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) Sido Rukun dan Perhutani. Penelitian ini juga membahas mengenai implementasi program IPHPS (Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial). Program IPHPS merupakan program yang dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan untuk meresolusi konflik yang terjadi di wilayah-wilayah dimana terjadi kondisi sosial khusus seperti konflik pengelolaan lahan hutan. Tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik antara petani penggarap dan Perhutani serta untuk menjelaskan implementasi program IPHPS yang dibentuk oleh pemerintah sebagai upaya resolusi konflik di Desa Plandirejo. Analisa dalam penelitian ini yakni menggunakan teori konflik yang dikemukakan oleh Ralf Dahrendorf. Teori konflik Dahrendorf digunakan untuk menganalis konflik kepentingan, dalam pengelolaan lahan hutan pada petani. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kerjasama yang dilakukan antara petani penggarap dengan Perhutani dalam mengelola hutan di wilayah Plandirejo tidak berjalan maksimal, seperti banyaknya kawasan hutan lindung yang terlantar, pembatasan akses kelola lahan pada petani, proses izin dalam memanen hasil hutan cenderung dipersulit oleh pihak Perhutani. Sehingga menimbulkan ketidakpuasan pada sebagian petani penggarap yang merupakan anggota dari LMDH Sido Rukun, namun sebagian anggota LMDH yang lainnya merasa bahwa Perhutani telah berkonstribusi dalam meningkatkan kesejahteraan para petani. Perbedaan pendapat serta kepentingan tersebut akhirnya berakibat pada munculnya konflik yaitu terpecahnya LMDH Sido Rukun. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program IPHPS di Desa Plandirejo tidak berjalan maksimal yang disebabkan adanya berbagai hambatan baik dari anggota LMDH Sido Rukun maupun Perhutani.

English Abstract

This research discusses about the cause of the conflict between Plandirejo Village resident, which is the smallholder farmer of the forest and Perhutani. The involved parties are KTH (Kelompok Tani Hutan) Parang Sewu, LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) Sido Rukun, dan Perhutani. This research also discusses about the implementation of IPHPS (Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial/Utilization of Social Forestry Permission). IPHPS is a program by the government with the purpose to resolve the conflict that occur in some area. Especially forest land management conflict. The purpose of this research is to find out the factors that caused the conflict between smallholder farmers and Perhutani, and also to explain the implementation of IPHPS program by the government to solve the conflict in Plandirejo Village. The analysis in this research used the conflict theory by Ralf Dahrendolf. This theory used to analyze conflict of interest in forest land management by farmer. This research used descriptive qualitative method as it’s method. The data collection technique in this research is observation, interview, and documentation. The result showed that the partnership system between smallholder farmers and Perhutani in land managing in Plandirejo Village didn’t work properly, so it caused the disatisfication for smallholder famer, who are also the member of LMDH Sido Rukun, but someother LMDH member felt that Perhutani had contributd in increasing the farmer’s welfare. At the end, the different interest an opinion led to a conflict, which is the split of LMDH Sido Rukun. A side from it, the result showed that the implementation of IPHPS program in Plandirejo Village didn't work properly because there are some problem, wheter its from member of LMDH Sido Rukun or Perhutani.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	SKR/FIS/2018/1164/051902000
Uncontrolled Keywords:	Konflik, Petani, Perhutani, Resolusi Konflik, Implementasi Kebijakan Publik. Conflict of Interest, Smallholder Farmers, Perhutani, Conflict Resolution, Implementation of Public Policy.
Subjects:	300 Social sciences > 303 Social Processes > 303.6 Conflict and conflict resolution > 303.69 Conflict resolution
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Sosiologi
Depositing User:	Budi Wahyono Wahyono
Date Deposited:	04 Jun 2020 08:22
Last Modified:	29 Mar 2022 07:34
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/168919

Text Febriani Puspitasari.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)

Actions (login required)

View Item