Bala, Oktafianus (2015) Implementasi PP No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dalam Upaya Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Menengah (Studi Kasus Pada Studi Kasus Pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kota Tarakan). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini berawal dari latar belakang tentang upaya dan peran Pemerintah Kota Tarakan dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di kota Tarakan. Otonomi daerah yang memberikan wewenang kepada daerah untuk mengurusi urusan rumah tangga daerah, termasuk didalamnya pendidikan, membuka peluang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengoptimalkan pelayanan pendidikan guna mewujudkan sistem pendidikan dan menghasilkan kebijakan pendidikan yang berkualitas. Dengan diberlakukannya kebijakan tersebut, daerah dituntut untuk membangun dan juga meningkatkan pendidikannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing. Desentralisasi pendidikan dalam otonomi daerah yang dilaksanakan membawa perubahan besar dalam pengelolaan pendidikan. Desentralisasi pendidikan yang telah dijalankan, ternyata masih mengalami ketimpangan dibeberapa sektor. Permasalahan pada setiap daerah berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia serta sarana prasana yang berbeda-beda yang dimiliki setiap daerah, tetapi dituntut untuk memberikan output yang sama. Alih-alih menciptakan kualitas pelayanan pendidikan yang mumpuni, daerah malah tertinggal karena kualitas yang berbeda di setiap daerahnya, misalnya saja sekolah di pulau Jawa dengan sekolah-sekolah di Kalimantan, terutama di kawasan pelosok. Seakan mencari jalan keluar, Pemerintah kemudian menetapkan sebuah kebijakan tentang Standar Nasional Pendidikan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk mengatasi permasalahan mutu pendidikan nasional yang belum dapat diunggulkan dan belum mampu bersaing didunia internasional serta kesenjangan mutu antar wilayah dan antar sekolah dicoba diatasi dengan memberlakukan standar nasional pendidikan, terutama di tingkatan Sekolah Menengah. Kota Tarakan sebagai daerah yang sedang geliat dalam hal pembangunan, menangkap peluang desentralisasi pendidikan tersebut. Dengan kondisinya sebagai pulau terluar di kawasan Kalimantan Timur-Utara, Tarakan menggunakan segala potensi daerah untuk menciptakan pelayanan pendidikan yang baik pula. Melihat latar belakang kualitas yang belum mencapai standar, Pemerintah kota Tarakan dalam hal ini Dinas Pendidikan, mengimpelentasikan Standar Nasional Pendidikan “kedalam” pendidikan di kota Tarakan. Pemerintah kota Tarakan dengan segenap upaya, berusaha meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di kota Tarakan dengan menjadikan SNP sebagai standar dan juga tujuan. Pertanyaan besarnya, apakah Tarakan mampu mewujudkan layanan pendidikan yang sesuai dengan standar nasional? Tujuan dari penelitian ini ialah pertama untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis implementasi kebijakan pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah kota Tarakan guna meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan menengah terkhusus dalam Standar Sarana Prasarana, kedua untuk mengetahui, mendeskripsikan hasil dari implementasi kebijakan pendidikan yang dilakukan, dan ketiga untuk mendeskripsikan, dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat upaya peningkatan kualitas pelayanan pendidikan di kota Tarakan. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, serta situs penelitian yang dilakukan pada Dinas Pendidikan (Disdik) bidang Menengah kota Tarakan yang merupakan stake holder yang memiliki peran dan tugas untuk mengelola dunia pendidikan di kota Tarakan, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Tarakan sebagai lokasi dimana implementasi SNP dijalankan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam upayanya meningkatkan kualitas pendidikan di kota Tarakan, Dinas Pendidikan sudah melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pengelola pendidikan, dalam mengatasi permasalahan pendidikan yang dasar seperti perencanaan programprogram dan pembuatan atau formulasi kebijakan-kebijakan pendidikan. Dari hasil data penelitian, pembahasan mengenai proses implementasi kebijakan pendidikan ini terbagi menjadi 2 sub bagian, pertama yaitu; implementasi kebijakan dan program pendidikan daerah dalam hal upaya peningkatan mutu (meningkatkan, membangun dan menambah mutu), membahas upaya-upaya pemerintah dalam merumuskan kebijakan pendidikan serta programprogram pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta kaitannya dengan pencapaian standar nasional pendidikan. Yang kedua adalah implementasi SNP di Tarakan/Sma Negeri 1 (mengukur standar sarana prasarana SMA 1 dengan SNP), membahas atau mengukur sarana dan prasarana di SMA Negeri 1 Tarakan dengan instrumen SNP atau standar nasional pendidikan Peran dan upaya yang dilakukan Pemerintah kota Tarakan dalam meningkatkan pelayanan pendidikan daerah melalui kajian kebijakan Standar Nasional Pendidikan nampaknya mendapatkan beberapa hambatan diantaranya adalah kondisi geografis kota Tarakan yang merupakan pulau (terpisah) terluar di kawasan Kalimantan Utara, kualitas sumber daya manusia dalam hal ini guru dan murid, serta kelengkapan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar yang terbatas hanya pada sekolah-sekolah unggulan (negeri). “Pekerjaan rumah” ini terus digenjot oleh Dinas Pendidikan dengan mengupayakan satuan tingkat pendidikan (sekolah) yang ada di Tarakan untuk sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, dengan berbagai macam programprogram pendidikan serta kebijakan-kebijakan pendidikan daerah yang dibuat, serta memaksimalkan peran serta stake holder dan masyarakat umum yang menerima layanan.
English Abstract
This research begins with the background of the efforts and the role of the Government of Tarakan city in effort to improving the quality of education in the city. Regional autonomy which gives authority to the area to take care of household affairs areas, including education, provides a wide opportunities to the region to optimize the educational services in order to make the education system and generate an education policies. With the enactment of this policy, a region required to build and also improve their education according to the needs and capabilities of each region. Decentralization of education in regional autonomy that was implemented, bring major changes in the management of education. Decentralization of education that has been run, it is still experiencing imbalances in some sectors. Problems in every region related to the ability of human resources and differences in infrastructures that owned by each region, but is required to give the same output. The Government then set a policy on the National Education Standards as contained in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 19 Year 2005 about National Education Standards (NES) to solve issues of national education quality that can not be seeded and have not been able to compete in the world of international education. Tarakan city as an area that is focusing in terms of development, seize opportunities that education decentralization. With his condition as the outermost islands in the North-East Borneo, Tarakan use all the potential of the region to create a good educational services as well. Based on the background of quality that has not reached the standard, the Government of Tarakan city (Department of Education), implementing national education standards into education in Tarakan. The government with all the efforts, trying to improve the quality of education in Tarakan by making the SNP as standard as well as the destination. The question is, is it able, to realize the educational services in accordance with snp? Firstable The purpose of this study is to know, describe, and analyze the implementation of education policies undertaken by the Government of Tarakan city to improve the quality of secondary education services especially those in the Standard Infrastructure, then to describe the results of the implementation of education policies, and the third for describe and analyze the support factor either the resistor factors in efforts to improve the quality of educational services in the city of Tarakan. This research was approached by a qualitative approach with descriptive research, Research conducted at the department of education (secondary section) and SMA Negeri 1 Tarakan, the datas was collected through interviews, observation and documentation. The results showed that in its efforts to improve the quality of education in Tarakan, the Department of Education has done what the duties and responsibilities as the manager of education, in addressing issues such as planning basic education programs and the manufacture or formulation of education policies. From the results of research data, discussion of educational policy implementation process is divided into two sub-sections, the first is; implementation of policies and programs in the region of education quality improvement, to discuss the government's efforts in formulating educational policies and educational programs aimed at improving the quality of education and its relation to the achievement of national education standards. The second is the implementation of the SNP in SMA Negeri 1 (measuring infrastructure of SMA 1 with SNP), discuss or measuring facilities and infrastructure in SMAN 1 Tarakan with SNP instrument or national education standards. The role and efforts of the Government in improving educational service area through the National Standards policy studies seem to get some of the barriers which are the geographical conditions of Tarakan city is an island (apart) from the outermost region of North Borneo, the quality of human resources in this case the teacher and students, as well as the completeness of infrastructure and facilities to support teaching and learning activities are limited to favorite schools (state high school).
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2015/1081/051902101 |
| Uncontrolled Keywords: | desentralisasi pendidikan, standar nasional pendidikan, pendidikan menengah-decentralization of education, national standards of education, secondary education |
| Subjects: | 300 Social sciences > 378 Higher education (Tertiary education) > 378.1 Organization and activities in higher education > 378.17 Methods of instruction and study |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 27 May 2020 09:19 |
| Last Modified: | 27 May 2020 09:19 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/168351 |
Actions (login required)
 |
View Item |