Nurlaili, Lina Putri (2019) Kewajiban Negara Dalam Memberikan Rehabilitasi Wargabinaan Sebagai Pecandu Narkotika (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada Skripsi ini penulis mengangkat permasalahan mengenai Kewajiban Negara Dalam Memberikan Rehabilitasi Wargabinaan Sebagai Pecandu Narkotika (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kin I Madiun). Tema tersebut dilatar belakangi oleh banyaknya penghuni Lembaga Pemasyarakatan dengan kasus narkotika khususnya yang ada di Lembaga, Pemasyarakatan Klas I Madiun sehingga Pentingnya menyelenggarakan rehabilitasi di lapas karena penjara pidana hanya memberikan pembinaan secara umum, tentunya tidak cukup efektik untuk menangani masalah wargabinaan yang stidah kecanduan dengan narkotika. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ilmiah ini mengangkat rumusan masalah (1) Apa bentuk kewajiban Negara ? (2) Bilamanakah kewajiban Negara tidak dilaksanakan, siapakah yang bertanggungjawab untuk melakukan. rehabilitasi? Dalam menyusun skripsi ini penulis menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologi dan menggunakan ruang lingkup teori penologi. Lokasi penelitian untuk penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klan I Madiun. dan Badan Narkotika Nasional. Provinsi Jawa Timur. Data Primer dan data sekunder yang diperoleh oleh penulis akan dianalisis menggunakan teknik deskriptif analitis. Populasi Penelitian adalah seluruh satuan pegawai LAPAS Wargabinaan Kasus Narkotika yang ada di Lapas Klas Madiun, serta seluruh pegawai BNN Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban Was permasalahan yang ada bentuk kewajiban negara yang dilakukan yaitu dengan memberikan rehabilitasi yang terdiri dari 2 bentuk rehabilitasi yaitu rehabilitasi medis data rehabilitasi sosial, dimana Lapas Klas I Madiun melaksanakan rehabilitasi dengan metode Therapeutic Community (TC) yang barn dilaksanakan pada Tahun, 2015 dan sampai Tabun 2016, dimana adanya kewajiban pecandu narkotika mendapatkan rehabilitasi baik pecandu tersebut sebagai wargabinaan hat tersebut diatur dalam Peraturan Bersama. Lapas Kiss I Madiun memberikan rehabilitasi terhadap wargabinaan narkotika yang kategorinya sebagai pecandu narkotika baik hanya sebagai penyalahguna saja ataupun merangkap sebagai pengedar, sebelum wargabinaan mendapatkan rehabilitasi wargabinaan tersebut sebelumnya diseleksi lulu oleh pihak lapas yaitu oleh kasi Bimpas dan Kabid Pembinaan Napi serta dilakukan asessmen yang dilakukan oleh petugas medis dari Lapas Klas I Madiun, sehingga wargabinaan tersebut dinyatakan sebagai wargabinaan kategori pecandu narkotika dan berhak untuk mendapatkan rehabilitasi yang dilaksanakan oleh Lapas Klas I Madiun. Selain Lapas, terdapat lembaga lain yang bertanggung jawab melakukan rehabilitasi yaitu BNN yang merupakan lembaga negara yang dibentuk dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgurtaan dan peredaran gelap Narkotika yang tertian dalam UU Narkotika. BNN tidak bekerja sendiri terdapat lembaga lainnya yang juga berhak untuk melakukan rehabilitasi yaitu Rumah sakit, Puskesmas, serta Lembaga Kesejahteraan Sosial berdasarkan persetujuan Menteri dimana diatur dalam UU Narkotika
English Abstract
In this thesis the author asks a question about the State Obligation to Rehabilitate Wargabinaan as Narcotics Addict (Study at the Kin I Madiun Penitentiary Institution). The theme was motivated by the many occupants of correctional institutions with special narcotics cases at the Institute, Madiun Class I Correctional Facilities which are very important to repair in prisons, because they are inside containers, help inside, help in problems, delegation where addictions are addicted to narcotics . Based on the foregoing, this scientific paper contains the formulation of the problem (1) What form of State agreement? (2) When should it be done, whose country is responsible for carrying ou rehabilitation? In compiling this thesis the author uses the empirical juridical method with a sociological juridical approach method and uses the scope of penological theory. The location of the research for the study was conducted at the Madiun Clan Correctional Institution. and the National Narcotics Agency. East Java Province.Primary data and secondary data obtained by the author will be analyzed using analytical descriptive techniques. The study population was all employees of the LAPAS Wargabinaan Narcotics Case in the Lapas Madiun Prison, as well as all employees of the BNN East Java Province. The results of the study using the method above, the authors obtained the answer Was the problems that existed in the form of state obligations carried out by providing rehabilitation consisting of 2 forms of rehabilitation namely medical rehabilitation social rehabilitation data, where Lapas Klas I Madiun carried out rehabilitation with Therapeutic Community (TC) method The program was held in the Year 2015 and until 2016, where the obligation of narcotics addicts to get good rehabilitation of these addicts as community leaders was regulated in the Joint Regulation.Kiss I Madiun prison provides rehabilitation for narcotics narcotics whose categories are narcotics addicts, either only as abusers or as distributors, before the community association gets rehabilitation of the wargabinaan previously selected by the prison, namely by the Head of Bimpas and the Head of Prison Development and assessment conducted by medical officers from Madiun Class I Lapas, so that the wage was declared as a narcotics addict category and was entitled to get rehabilitation carried out by Madiun Class I Lapas. In addition to the Lapas, there are other institutions responsible for rehabilitating, namely the National Narcotics Agency which is a state institution established in order to prevent and eradicate the abuse and illicit trafficking of Narcotics in the Narcotics Law. The National Narcotics Agency does not work alone there are other institutions that also have the right to carry out rehabilitation, namely hospitals, health centers, and social welfare institutions based on the Minister's approval which is regulated in the Narcotics Law
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/473/051902020 |
| Uncontrolled Keywords: | Kewajiban Negara, Rehabilitasi, Warga Binaan, Pecandu Narkotika |
| Subjects: | 300 Social sciences > 345 Criminal law > 345.07 Trials > 345.077 Final disposition of cases |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 23 Jul 2019 02:34 |
| Last Modified: | 23 Jul 2019 02:34 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/167866 |
Actions (login required)
 |
View Item |