Wulandari, Meilina Tri (2019) Implikasi Yuridis Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/ 2013 Terhadap Perbuatan Hukum Yang Dilakukan Perum Jasa Tirta I Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Latar belakang dari penulisan ini adalah keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 yang membatalkan secara keseluruhan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan kembali kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan berdampak pada berbagai hal. Salah satunya terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh BUMN yaitu Perusahaan Umum Jasa Tirta I yang melakukan pengelolaan dan pengusahaan sumber daya air. Permasalahan yang diangkat yaitu bagaimana implikasi yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 terhadap perbuatan hukum yang dilakukan Perusahaan Umum Jasa Tirta I berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundangundangan dan pendekatan sejarah. Bahan hukum yang digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian ini berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan Umum Jasa Tirta I yaitu berupa permohonan pendapat hukum atau Legal Opinion hingga dikeluarkannya dua Peraturan Pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 sehingga denganadanya Peraturan Pemerintah tersebut Perusahaan Umum Jasa Tirta I masih memiliki kedudukan untuk melakukan penggusahaan dan penggelolaan sumber daya air. Terkait dengan perjanjian yang dilakukan Perusahaan Umum Jasa Tirta I dengan pihak lain Hingga saat ini pasca terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 tidak ada amandemen terhadap perjanjian penggunaan air permukaan antara Perusahaan Umum Jasa Tirta I dan pemanfaat. Akan tetapi terdapat berita acara kesepaatan pembayaran Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSA) antara Perusahaan Umum Jasa Tirta I dengan PT. Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) yang menyatakan bahwa kesepakatan kedua pihak pasaca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut BPJSDA akan tetap dilakukan.
English Abstract
The background of this writing is the Constitutional Court Judgment Number 85/PUU-XI/2013 cancelling overall the Act Number 7 of 2004 concerning Water Resources and back to Act number 11 of 1974 concerning Watering affecting on various things. One of which is on legal action by State Owned Enterprise namely Public Company Jasa Tirta I doing applying the water resources management and enterprise. The problems taken is how the juridical implication of Institutional Court Judgment Number 85/PUU-XI/2013 on legal action by Public Company Jasa Tirta I based on article 45 Act number 7 of 2004 concerning Water Resources. The author in conducting the essay writing uses normative juridical research type with act and historical approaches. The legal materials used by the author to conduct this research are primary, secondary and tertiary legal materials. The legal action conducted by Public Company Jasa Tirta I is the application of legal opinion until there are two Government regulations are issued, namely Government regulation Number 121 of 2015 and Government regulation number 122 of 2015 so that by these Government regulation, The Public Company jasa Tirta I still have its position to conduct water resource management and enterprises. Related to an agreement conducted by Public Company Jasa Tirta I with other parties until the issuance of the Court Institutional Judgment Number 85/PUU-XI/2013, there is no amendment between the agreement of surface water utilization between Public Company Jasa Tirta I and the users. But, there is a meeting of payment agreement on Cost of Water Resources Managemenet Service (BJPSA) between Public Company Jasa Tirta I and PT. Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) stating that the agreement between both parties after the Constitutional Court Judgment, BPJSDA will be still applied.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/474/051902021 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.04 Property > 346.046 Government control and regulation of specific kinds of land and natural resources > 346.046 91 Government control and regulation of specific kinds of land and natural resources (Water and lands adjoining bodies of water) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 24 Jul 2019 02:23 |
| Last Modified: | 24 Jul 2019 02:23 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/167851 |
Actions (login required)
 |
View Item |