Ferdinand, Randytho Edith (2019) Penerapan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Terkait Pemberian Ganti Rugi Atas Tanah Penduduk Sebagai Dampak Pelebaran Jalan (Studi Di Wilayah Jalan Raya Soekarno-Hatta Kecamatan Lowokwaru Kota Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini mengetahui dan memahami mekanisme pemberian ganti rugi beserta penetapan besarnya ganti rugi yang dilakukan Pemerintah Kota Malang sebagai dampak perbaikan infrastruktur yang dikerjakan, dan menganalisis efektifitas kebijakan pemerintah berdasarkan ketentuan dalam 15 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan dua titik permasalahan yang ada diantaranya yaitu bagaimana Mekanisme Penerapan Pemberian Ganti Rugi Terhadap Penduduk Di Kawasan Jalan Soekarno-Hatta Kota Malang beserta penerapan ganti ruginya? Apakah penerapan ganti rugi sudah sesuai dengan Ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Terkait dengan mekanisme pemberian ganti rugi yang yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang khususnya di Jalan Soekarno Hatta, selain menerapkan sebuah mekanisme yang berlandaskan pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2012, juga menerapkan sebuah mekanisme yang tertuang dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 yaitu Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah, dan nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang bangunan, serta nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pertanian dan tidak adanya musyawarah dari pihak pemerintah, mereka hanya melakukan sebuah perencanaan dan melakukan sosialisasi atas adanya pelebaran jalan, akan tetapi belum ada musyawarah lebih dalam atas mekanisme ganti rugi yang diberikan di bawah Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah, serta penyebab belum mendapat biaya ganti rugi dari pemerintah karena jumlah ganti rugi yang ditawarkan pemerintah yang memerlukan tanah tidak sesuai dengan keinginan para pemilik atau pemegang hak atas tanah yang mana tidak memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan atau nilai nyata/sebenarnya berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah, lalu masih belum terkucurnya dana untuk melakukan proses ganti rugi kepada hunian warga yang terkena pelebaran jalan.
English Abstract
This research reveals and disproves the reimbursement policy carried out by the City Government of Malang regarding the improvement of infrastructure undertaken, and analyzes the effectiveness of the government based on the provisions in 15 Paragraph (1) of the Presidential Regulation Number 65 of 2006. In this study, the research found two points of discussion that discussed the implementation of the application of compensation to residents in the city of Soekarno-Hatta in Malang, looking for ways to replace the loss? Are changes in accordance with the provisions of Article 15 paragraph (1) of the Presidential Regulation Number 65 of 2006? The type of research used in this study is empirical juridical. Related to the allocation of compensation assistance made by the Malang City government specifically on Jalan Soekarno Hatta, in addition to the allocation based on Law No. 2 of 2012, also applies the mechanism contained in Article 15 paragraph (1) of the Presidential Regulation 65 of 2006, namely Tax Object Selling Value (NJOP) or real value in consideration of the current year Tax Object Selling Value based on the Land Price Appraisal Team / Team, and the sale value of buildings estimated by the regional apparatus responsible for the building sector, as well as the sale value of plants estimated by the regional apparatus responsible for agriculture and there is no deliberation from the government, they only carry out planning and socialize the existence of road widening However, there is no more deliberation above the Tax Object Selling Value (NJOP) or real A / actual value by taking into account the current year Tax Object Selling Value based on the Land Price Appraisal Team / Team, and because it has not received compensation from the government because the amount of compensation offered by the government asking for land is not according to the request of the owners or land rights which do not take into consideration the current year's Selling Value of the Tax object or the actual value / actual Determination of Land Prices, the funds have not yet been disbursed to carry out compensation processes for residents who want the widening.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2018/473/051901897 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.04 Property > 346.043 Real property > 346.043 2 Ownership (Land tenure) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 26 May 2020 15:36 |
| Last Modified: | 07 Oct 2020 01:37 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/167819 |
Actions (login required)
 |
View Item |