Baino, Indrawati (2017) Upaya Pemerintah Daerah Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Skripsi yang dibuat oleh penulis membahas tentang Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato terhadap peningkatan kepatuhan wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan yang dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pohuwato. Dimana kewajiban wajib pajak telah diatur didalam pasal 96 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah selain itu juga telah diatur didalam Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, namun ternyata di Kabupaten Pohuwato masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya terhadap Undang-Undang dan Daerah. Berdasarkan hal tersebut diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah : (1) Upaya apa yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato agar wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan? (2) Faktor-faktor penghambat apa saja yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato dalam hal peningkatan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan serta upaya yang dilakukan didalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi tersebut? Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data primer dan sekunder yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif analisis yaitu memaparkan data secara jelas mengenai objek yang diteliti dan dianalisis dikaitkan dengan peraturan yang berlaku untuk memecahkan permasalahan yang diangkat. kemudian ditarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang sedang dikaji. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pemerintah telah melakukan beberapa upaya agar wajib pajak membayar pajak diantaranya (1) mencetak SPPT tepat waktu. (2) segera mendistribusikan SPPT, (3) memberikan jangka waktu pembayaran yang masingmasing 2, 3 dan 5 hari. Tetapi ternyata Pemerintah Daerah mengalami kendala diantaranya (1) wajib pajak tidak mampu membayar PBB-P2. (2) kesadaran wajib pajak yang masih sangat rendah. (3) kesalahan data SPPT. Oleh sebab itu untuk mengatasi kendala tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato melakukan (1) pendataan ulang. (2) menyerahkan STPD kemasing-masing Desa. Adanya upaya tersebut ternyata memberikan tambahan realisasi penerimaan di sektor PBB-P2 dari 52,10% naik menjadi menjadi 61,79%
English Abstract
Mini-thesis made by the author discusses the Local Government Pohuwato efforts to increase taxpayer compliance Tax And Building Rural and Urban performed at the Office of the Department of Revenue Pohuwato. Where the liability of taxpayers has been set in Article 96 paragraph (2) of Law Number 28 Year 2009 on Regional Taxes and Levies but it also has been regulated in the Regional Regulation Pohuwato Number 5 Year 2013 About the Property Tax Rural and Urban, but turns in Pohuwato still many taxpayers who have not fulfilled their obligations to the Act and the Regions. Based on the above, this paper raised the formulation of the problem: (1) What efforts do Pohuwato Local Government so that taxpayers pay property tax in rural and urban areas? (2) the factors inhibiting any facing Local Government Pohuwato in terms of increasing taxpayer compliance earth and building rural and urban areas as well as the efforts made in overcoming the obstacles faced by these? Writing this thesis using empirical jurisdiction with sociological juridical approach. Sources of primary and secondary data obtained will be analyzed using descriptive analysis techniques are clearly presented data about the object studied and analyzed associated with regulations to solve the problems raised. then be concluded in accordance with the problems being studied. From the research results to the above method, the authors obtain answers to existing problems that the government has made some effort to make taxpayers pay taxes including: (1) print SPPT timely. (2) immediately distribute SPPT, (3) provides that the payment period each 2, 3 and 5 days. But it turns out the Local Government experienced problems including: (1) the taxpayer is unable to pay UN-P2. (2) The taxpayer awareness is still very low. (3) The data error SPPT. Therefore, to overcome these obstacles Local Government Pohuwato do (1) data collection. (2) submit STPD kemasing each village. The existence of these efforts have provided additional revenue realization in the sector of the UN-P2 from 52.10% increase to be 61.79%
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2017/116/051705037 |
| Uncontrolled Keywords: | TAX PAYER COMPLIANCE, PROPERTY TAX-TAXPAYER COMPLIANCE |
| Subjects: | 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law > 343.04 Tax law > 343.043 Taxes by level |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Dra. Widia Permana., S.Sos., MAB. |
| Date Deposited: | 25 Aug 2017 01:46 |
| Last Modified: | 01 Oct 2020 06:33 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/1674 |
Preview |
Text
Indrawati Baino.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |