Ismatullah, Muhamad Imam (2017) Analisis Pelimpahan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)(Studi Pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pelimpahan BPHTB dijadikan sebagai salah satu wujud dari adanya otonomi daerah di Indonesia. BPHTB dilimpahkan kepada pemerintah daerah otonom, termasuk Kota Malang. Pelimpahan tersebut menjadikan BPHTB sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang. Pelimpahan BPHTB dapat dikatakan berdampak positif bagi Kota Malang karena perkembangan properti yang mengakibatkan BPHTB menjadi salah satu pajak yang potensial di Kota Malang. Akan tetapi, karena perkembangan tersebut mengakibatkan transaksi jual beli tidak hanya dilakukan oleh penduduk kota malang, seringkali Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang (BP2D) kesulitan menemukan wajib pajak atas tanah dan bangunan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan BPHTB di Kota Malang setelah adanya pelimpahan BPHTB dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan untuk mengetahui kontribusi BPHTB terhadap PAD Kota Malang mulai dari tahun 2011 sampai tahun 2015. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data Miles and Huberman dan analisis kontribusi. Hasil penelitian ini yaitu pelaksanaan pemungutan BPHTB di Kota Malang telah sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Walikota (Perwal). Pemungutan BPHTB dilakukan dengan cara mengisi SSPD BPHTB, SSPD tersebut akan diverifikasi terlebih dahulu oleh staff bagian pendataan, pendaftaran dan penetapan (P3) sebelum wajib pajak membayar BPHTB terutang kepada Bank Jatim. Setelah membayar, SSPD BPHTB dan bukti pembayaran divalidasi oleh kepala bidang P3. Upaya untuk meningkatkan penerimaan BPHTB yang dilakukan oleh BP2D yaitu meningkatkan kualitas SDM terkait BPHTB, menyederhanakan proses pemungutan dan meningkatkan pengawasan, selalu menjalin komunikasi dengan pihak terkait dan sosialisasi kepada wajib pajak ketika ada kebijakan baru. Kontribusi penerimaan BPHTB terhadap PAD cenderung menurun sejak tahun 2011 sampai 2015 yaitu 31%, 37%, 31%, 27% dan 26%. Oleh karena itu, sebaiknya BP2D meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan BPHTB agar dapat lebih mengoptimalkan penerimaan BPHTB.
English Abstract
The delegation of BPHTB serves as a form of regional autonomy in Indonesia. BPHTB delegated to the autonomous regional governments, including the city of Malang. The delegation made BPHTB as one of the source of Pendapatan Asli Daerah (PAD) Malang. BPHTB outflow can be said to have a positive impact for the city of Malang due to property developments resulting BPHTB become one of the potential taxes in Malang. However, because of these developments resulted in buying and selling transactions are not only done by the poor city residents, often the Regional Tax Service Office of Malang (BP2D) difficult to find the taxpayer on land and buildings. This research aims to determine the implementation of BPHTB collection in Malang City after the transfer of BPHTB from the central government to the local government and to know the contribution of BPHTB to PAD Malang starting from 2011 until 2015. This research uses qualitative research type with descriptive approach. Data collection techniques used are interview techniques and documentation. Data analysis used in this research is Miles and Huberman data analysis and contribution analysis. The result of this research is that the implementation of BPHTB collection in Malang City has been in accordance with Local Regulation (Perda) and Mayor Regulation (Perwal). BPHTB collection is done by filling the SSPD BPHTB, the SSPD will be verified first by the staff of data collection, registration and determination (P3) before the taxpayer pays BPHTB payable to Bank Jatim. After payment, the SSPD BPHTB and proof of payment are validated by the head of the P3 field. Efforts to increase BPHTB acceptance by BP2D is to improve the quality of human resources related to BPHTB, simplify the process of collection and increase supervision, always communicate with related parties and socialize to taxpayers when there is a new policy. BPHTB revenue contribution to PAD tends to decline from 2011 to 2015 ie 31%, 37%, 31%, 27% and 26%. Therefore, BP2D should increase the socialization to the community related to BPHTB in order to better optimize the acceptance of BPHTB.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2017/569/051707722 |
| Uncontrolled Keywords: | BPHTB, Otonomi Daerah, Kontribusi, PAD. |
| Subjects: | 300 Social sciences > 336 Public finance > 336.2 Taxes > 336.201 Taxes by governmental level > 336.201 4 Local taxes |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Bisnis / Niaga |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 25 Aug 2017 01:20 |
| Last Modified: | 16 Oct 2020 03:33 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/1671 |
Actions (login required)
 |
View Item |