Nirmaya, Gilar Cahya (2018) Perencanaan Program Pelatihan Masyarakat Dalam Mendukung Agenda Prioritas Pembangunan Desa (Studi Pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan pelaksanaan pembangunan desa dengan menekankan pada pendekatan desa membangun, artinya menempatkan Desa dan masyarakatnya sebagai subyek pembangunan. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi merilis Program Pelatihan Masyarakat yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas masyarakat desa sebagai subyek pembangunan. Ruang lingkup perencanaan program pelatihan masyarakat sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 9 tahun 2016 mencakup adanya tahap identifikasi kebutuhan pelatihan masyarakat, penyusunan program pelatihan masyarakat, penyiapan dan pengembangan materi pelatihan masyarakat. Rencana Strategis Arah Baru Kementerian Desa Tahun 2017-2019 menetapkan agenda prioritas pembangunan desa yang terdiri dari pengembangan Badan Usaha Milik Desa, pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan, pembangunan Embung Desa, dan pembangunan Sarana Olahraga Desa. Saat ini, arah kebijakan Menteri Desa adalah pelaksanaan seluruh program kementerian, termasuk program pelatihan masyarakat, dengan mengacu pada percepatan terwujudnya agenda prioritas pembangunan desa. Hal tersebut menimbulkan beberapa penyesuaian pada proses perencanaan program pelatihan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara komprehensif dan terinci tentang: (1) proses perencanaan Program Pelatihan Masyarakat ditinjau menggunakan Critical Events Model; (2) tantangan yang dihadapi dalam perencanaan Program Pelatihan Masyarakat di Kementerian Desa; dan (3) perumusan strategi alternatif yang dapat digunakan dalam menghadapi tantangan Program Pelatihan Masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan maksud memperoleh gambaran yang lengkap dari permasalahan yang dirumuskan dengan memfokuskan pada proses dan pencarian yang dikaji lebih bersifat komprehensif, mendalam, alamiah dan apa adanya. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam, observasi, dan studi kepustakaan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) proses perencanaan program pelatihan masyarakat dalam mendukung agenda prioritas pembangunan desa sudah melaksanakan sebagian besar tahapan pada teori Critical Events Model. Namun demikian masih terdapat beberapa catatan perbaikan terutama mengenai sudah tidak dilaksanakannya tahap identifikasi kebutuhan pembelajar dan belum dilakukannya proses evaluasi dan umpan balik pada akhir setiap tahapan; (2)x Tantangan yang dihadapi dalam perencanaan program pelatihan masyarakat dianalisis berdasarkan potensi dan permasalahan yang muncul pada aspekaspek yang mempengaruhi proses perencanaan. Hal yang dapat menjadi potensi dalam perencanaan program pelatihan masyarakat adalah ketersediaan sumberdaya fisik dan keuangan yang memadai, sementara hal yang dapat menjadi permasalahan adalah ketersediaan sumberdaya manusia yang belum memadai, minimnya jumlah pegawai yang memiliki kompetensi perencanaan pelatihan yang ideal, ketiadaan jabatan fungsional perencana, ketiadaan forum khusus untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perencanaan program pelatihan, peran politisi yang sangat berpengaruh dalam penetapan kebijakan pelatihan, belum semua pegawai memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan umpan balik, dan proses penjaringan umpan balik dari masyarakat masih bersifat formalitas dan belum menjadi bahan pijakan dalam menyusun agenda kebijakan pelatihan selanjutnya; (3) Alternatif strategi dalam menghadapi tantangan proses perencanaan pada program pelatihan masyarakat terdiri dari pelibatan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Desa untuk melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat desa terkait bantuan stimulant dan keterampilan yang dibutuhkan sesuai dengan amanat undangundang desa, transmigrasi, dan agenda prioritas pembangunan desa; Pusat Pelatihan Masyarakat mengelompokkan kebutuhan keterampilan-keterampilan yang teridentifikasi ke dalam jenis-jenis pelatihan dan membuat jenjang pelatihan pemula, terampil, dan ahli; melaksanakan tahap identifikasi kebutuhan pembelajar untuk menentukan jenjang pelatihan yang diperlukan oleh masyarakat. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini antara lain: (1) Kementerian Desa agar dapat memprioritaskan pelaksanaan kembali tahap identifikasi kebutuhan pembelajar dan pelaksanaan proses umpan balik di akhir setiap tahapan pada proses perencanaan program pelatihan masyarakat dalam mendukung agenda prioritas pembangunan desa; (2) pengajuan kebutuhan pendidikan dan pelatihan perencanaan pelatihan masyarakat; (3) Agar politisi memiliki kemauan politik (political will) dalam merumuskan kebijakan terkait pelatihan masyarakat dengan tetap memperhatikan perpaduan pendekatan top down dan bottom up guna tercapainya keberlanjutan praktik materi yang telah masyarakat dapatkan dari program pelatihan masyarakat, peningkatan peran masyarakat dalam proses perencanaan program pelatihan, dan terwujudnya perencanaan yang kolaboratif; (4) Pusat Pelatihan Masyarakat maupun Balai Besar Pengembangan Latihan Masyarakat Jakarta diharapkan dapat mengadakan forum rapat koordinasi bulanan sebagai sarana evaluasi dan umpan balik; (5) Agar Balai Besar Pengembangan Latihan Masyarakat Jakarta dapat melakukan pengumpulan dan analisis data terhadap umpan balik yang diberikan peserta pelatihan.
English Abstract
The constitution Number 6 year 2014 regarding village conducting village development by stressing the approach on self-developing village, by the means of putting village and its people as the subject of development. The Ministry of Village, Deprived Area, and Transmigration, released a community training program to improve the capacity and quality of villagers as the subject of development. The scope of planning a training program as mention by the act Number 9, 2016, includes the identification stage of training needs to the community, program arrangement, preparation and training material development for the community. The new direction of strategic plan of the ministry of village year 2017-2019 sets priority agenda for village development which include the development of village-owned enterprises, the development of superior-products, the construction of the dam, and the construction of sport center. At the present time, Ministry of villages policy is mainly directed to the implementation of Ministry entire program, include the community training programs—reffering to the acceleration in achieving village development priority agenda. This plan has caused to rise necessary adjustments within the planning process of community training programs. Therefore, this research aims to describe and comprehensively analyze the following points: (1) the planning process of community training programs using critical of events model; (2) the challenges during the program implementation; and (3) the formulation of alternative strategy to overcome the challenge of this community training program. The research was conducted by adopting descriptive-qualitative approach, to gather complete idea-description from the problem identification by highlighting the process and comprehensive, scientific, and deep investigation. The data collection method is conducted through depth interviews, observation, and literature based study. The data analysis in this research use interactive data collection model, data condensation, data presentation, and withdrawing conclusion / verification. The research results that: (1) the planning process of community training programs in supporting priority agenda of village development has upheld the Critical Events Model theory. Yet, however, there are several note of improvement especially, in the context of unexisted learners-need identification stage and unexisted evaluation feedback at the end of each stage; (2) the challenges face during planning this program is analysed based on potential and emerging problem within the influential aspects during planning process. The potential concern in planning the training program is the insufficient number of infrastructure and finance, while the problem possibility is in insufficient human resource, also the minimum number of skillful workers who have the competence of planning well-designed program, non-existed functional occupation, unexisted forum to improve the ability in planning the training program, strongly influentialxii role of politicians in setting the policy of training, however, not all the staffs have equal opportunity to deliver feedbacks, and the feedback collection from the villagers is very formal and yet, not proper to be considered for preparing future policy agenda; (3) The alternative strategy to overcome this challenge consist of participating the center of research and development of ministry of village to identify the villagers needs regarding stimulants aid and skill needed based on the mandate of village act, transmigration, village development priority agenda, hence, the center of villagers training clusters the needs of identified skill into several trainings and create the stage as in primary, intermediate, advance, and professional for a reference to identify the stage regarding the learners need to discover which stage of training required by the community. Reccomendation from this research are as follow: (1) the ministry of village should re-prioritse the stage of learners-need identification and set up the feedback process in each stage of planning training program to support the village development priority agenda; (2) proposing the needs of education and training for the planning of community training program; (3) mitigating the political-will in designing the policy regarding community training but still highlighting the top down and bottom up approach to sustain the practical implementation of the training, opening access to society in taking a part of designing the training, and uphold collaborative planning.; (4) the training center as well as the center of community training in Jakarta can set up a forum or monthly coordination meeting as a platform of evaluation and feedback; (5) to enable the center of community training in Jakarta collect and analyze the data given by the participants.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/307.72/NIR/p/2018/041811544 |
| Uncontrolled Keywords: | RURAL DEVELOPMENT |
| Subjects: | 300 Social sciences > 307 Communities > 307.7 Spesific kinds of communities > 307.72 Rural communities |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 02 Apr 2019 06:54 |
| Last Modified: | 22 Oct 2021 06:11 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/166438 |
Preview |
Text
GILAR CAHYA NIRMAYA.pdf Download (58MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |