Penerapan Konsinyasi Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 05/Pdt.P-Konsinyasi/2017/Pn.Amb)

Sella, Sitti Rosdiana (2018) Penerapan Konsinyasi Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 05/Pdt.P-Konsinyasi/2017/Pn.Amb). Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Dalam penulisan tesis ini membahas tentang Penerapan Konsinyasi Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 05/Pdt.PKonsinyasi/2017/PN.Amb). Dari latar belakang perlu diketahui permasalahan yaitu, apa pertimbangan hukum hakim yang paling dominan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 05/Pdt.P-Konsinyasi/2017/PN.Amb sehingga mempengaruhi isi penetapannya. Apakah Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 05/Pdt.P-Konsinyasi/2017/PN.Amb telah mencerminkan rasa keadilan. Adapun tujuan penelitian tesis ini ialah untuk memahami dan menganalisis pertimbangan hukum hakim yang paling dominan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 05/Pdt.P-Konsinyasi/2017/PN.Amb dengan isi penetapannya sehingga dapat dipahami arah/keterkaitan antara pertimbangan hukum hakim tersebut dengan penetapan hakim; untuk menganalisis kesesuaian Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 05/Pdt.P-Konsinyasi/2017/PN.Amb dengan rasa keadilan. Penelitian tesis ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan pendekatan yang digunakan di dalam penelitian tesis ini ialah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan pengadaan tanah oleh Dinas PU Provinsi Maluku memenuhi syarat Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Hakim hanya mengutamakan kepastian hukum yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 05/Pdt.P-Konsinyasi/2017/PN.Amb belum memenuhi rasa keadilan bagi pemilik tanah Patima Tutupoho, karena dalam proses musyawarah ganti kerugian tidak tercapai kesepakatan. Akibat hukum dari Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 05/Pdt.P-Konsinyasi/2017/PN.Amb adalah hapusnya hak milik Patima Tutupoho dan tanahnya dikuasai langsung oleh negara, sekalipun sesuai dengan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tetapi cara ini justru menciderai rasa keadilan

English Abstract

The research problem is focused on the dominant legal consideration of judges concerning the Decision by District Court of Ambon Number: 05/Pdt.PKonsinyasi/2017/PN.Amb in which the substance of the decision is affected. It is also related to whether the decision has reflected justice. This thesis is aimed to understand and analyse dominant legal consideration in the Decision of District Court of Ambon Number: 05/Pdt.P-Konsinyasi/2017/PN.Amb regarding its substance. The analysis is to figure out the relationship between the legal consideration by jydges and the Decision and to also analyse the harmony between the Decision Number: 05/Pdt.P-Konsinyasi/2017/PN.Amb and sense of justice. This thesis employed normative juridical method and statute, case, and conceptual approaches. The result concludes that public works service of the Province Maluku has fulfilled the requirement as in Article 4 and Article 10 of Law Number 2 of 2012. The judges mainly referred to the legal certainty as provided in Law Number 2 of 2012. The Decision of District Court of Ambon Number: 05/Pdt.PKonsinyasi/2017/PN.Amb has not reflected any sense of justice for the landowner Patima Tutupoho because no agreement was reached over compensation for loss. The legal consequence of the Decision of District Court of Ambon Number: 05/Pdt.P-Konsinyasi/2017/PN.Amb is the loss of the right to land from Patima Tutupoho to be acquired by the state. Despite the fact that it is relevant to Article 43 of Law Number 2 of 2012, it is seen not in line with the justice.

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/346.045/SEL/p/2018/041810423
Uncontrolled Keywords: LAND USE - LAW AND LEGISLATIONS
Subjects: 300 Social sciences > 346 Private law > 346.04 Property > 346.045 Regional and local community planning
Divisions: S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum
Depositing User: Nur Cholis
Date Deposited: 02 Apr 2019 03:48
Last Modified: 22 Oct 2021 04:04
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/166417
[thumbnail of Sitti Rosdiana Sella.pdf]
Preview
Text
Sitti Rosdiana Sella.pdf

Download (1MB) | Preview

Actions (login required)

View Item View Item