Khaerunnailla, Wa Ode Fatihatul (2018) Urgensi Pembatasan Masa Periode Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Kekuasaan. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada Tesis ini, Penulis mengangkat permasalahan mengenai Urgensi Pembatasan Masa Periode Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Kekuasaan. Pemilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh Adanya upaya pembatasan kekuasaan negara untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan mengembangkan mekanisme checks and balances antara cabangcabang kekuasaan. Di Indonesia pembatasan kekuasaan telah diterapkan dalam konstitusi yang membahas masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Pembatasan periode jabatan Presiden merupakan upaya untuk mencegah terjadinya pemegang jabatan kekuasaan yang terus-menerus yang diyakini akan menjadi sumber keabsolutan dan penyimpangan kekuasaan. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Tidak ada pengaturan yang menyebutkan bahwa calon anggota Legislatif yang pernah menjabat sebagai anggota legislatif selama 2 (dua) periode tidak bisa mencalonkan diri lagi seperti halnya Presiden. Banyaknya anggota dewan yang terjerat kasus korupsi membuat persepsi publik terhadap lembaga legislatif negatif. Indonesia menganut prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundangundangan yang diterapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka Penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: (1) Mengapa diperlukan pembatasan masa periode anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam upaya mencegah penyalahgunaann kekuasaan? (2) Bagaimana harapan pengaturan pembatasan masa periode anggota dewan perwakilan rakyat di masa depan? Pada penelitian Tesis ini menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis dan bahan hukum yang digunakan yaitu, bahan hukum primer dan sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan searching internet. Analisis bahan hukum dilakukan dengan perskriptif analitis. Adapun teori hukum yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam Tesis ini adalah Teori Negara Hukum, Teori Kekuasaan, dan Teori Kepastian Hukum. Melalui hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, diperoleh kesimpulan,iii Diperlukan adanya pembatasan masa periode anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam upaya mencegah penyalahgunaann kekuasaan, karena: (1) Indonesia adalah Negara hukum, negara yang berdasarkan pada Konstitusi dan terdapat pusat-pusat kekuasaan dalam negara. (2) Dapat melindungi hak-hak konstitusional warga negara. (3) Pembatasan periode kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat sama pentingnya dengan pembatasan periode kerja presiden/wakil presiden, agar mencegah keabsolutan dan penyalahgunaan kekuasaan. (4) Adanya kekosongan hukum pembatasan masa periode kerja Dewan Perwakilan Rakyat. (5) Korupsi sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Harapan pengaturan pembatasan masa periode anggota dewan perwakilan rakyat di masa depan, yaitu Masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat maksimal dua periode di tingkat yang sama.
English Abstract
In this thesis, the Researcher take the issue of The Urgency Of Limitation Office Periods Of The House Of Representatives In An Effort To Prevent Abuse Of Power. This theme background of this research by the presence of limitation and control state power in efforts to prevent abuse of power and develop a mechanism of checks and balances between the division of power. In Indonesia limitation of power has been applied in the constitution that regulate the position office period of the President and Vice President. Limitation office period of President is an attempt to prevent incumbents continuous power which is to be the reason of the absolute of power. There is no regulations apply to members of the House of Representatives. There is no regulation that says that prospective members of the Legislature who had served as a member of the legislature for 2 (two) periods can not re-officiate like a President. The number of board members who tangled case of corruption made public perception of negative. Indonesia is subscribe to the principles of democracy or people sovereignty which ensures citizen participation in the decision making process in the state, so many legislation is applied and enforced represents to find of justice and legal certainty. Based on the issue above, the Researcher taked the formulation of the problem as follows: (1) Why is indispensable limitation on the office period of members of the House of Representatives in an effort to prevent abuse of power? (2) How do you expect the limitation regulation the period of The House Of Representatives in the future? In this thesis study using research methods with normative law research. The method used is the statute approach and conceptual approaches. Types and materials used are, primary and secondary legal materials, obtained through library research and internet searching. Analysis of legal materials made with analytical prescriptive. The legal theory used to answer the problem issue in this thesis is the theory of the Rule of Law, Theory of Power and Theory of Legal Certainty. Through the results and discussion of this study, have concluded, needs to do a limitation of the period members of the House of Representatives in an effort to prevent abuse of power, because: (1) Indonesia is a state of law, a state based on the Constitution and there are centers of power in the state. (2) to protect the constitutional rights of citizens.v (3) Limitation period the House of Representatives members' work is as important as the work period limitation president / vice president, in order to prevent the absoluteness and abuse of power. (4)The no regulation on limiting the period of work of the House of Representatives. (5) Corruption as abuse of power member House of Representatives. And Regulating expectations is limiting the period of the legislature in the future, The term of office periods of The House of Representatives a maximum of two periods at the same level.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/328.35/KHA/u/2018/041810636 |
| Uncontrolled Keywords: | LEGISLATIVE BODIES - PUBLIC CATIONS |
| Subjects: | 300 Social sciences > 328 The legislative process > 328.3 Specific topics of legislative bodies > 328.35 Sessions |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 02 Apr 2019 03:39 |
| Last Modified: | 22 Oct 2021 06:06 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/166412 |
Preview |
Text
WA ODE FATIHATUL KHAERUNNAILLA.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |