Ramadhana, Hakim Wahyu (2018) Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Desa Pujonkidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan dapat menentukan kembali posisi, peran dan kewenangan dalam mengurus pemerintahannya sendiri. Salah satu bentuk dari hal itu adalah pemberian kewenangan dalam rangka pengelolaan keuangan desa sendiri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menjadi peraturan dasar pengelolaan keuangan desa yang ada di desa. Keuangan desa di desa Pujonkidul selalu meningkat, yakni pada tahun 2016 sebesar Rp.831.968.000,00. Sedangkan pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp.847.342.000,00. Diperlukan adanya pengelolaan keuangan desa yang baik untuk mencapai tujuan dari desa. Oleh karena itu, penelitian tentang Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 di Desa Pujonkidul menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan desa Pujonkidul dan apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan maksud untuk dapat memahami fenomena tentang pengelolaan keuangan desa secara menyeluruh. Deskriptif dipilih untuk menjadi cara penelitian, karena dengan cara mendiskripsikan seluruh kegiatan dapat menggambarkan seluruh rangkaian kegiatan dengan jelas. Penelitian dilakukan dengan wawancara secara mendalam kepada informan dengan membandingkan hasil wawancara informan satu dengan yang lainnya dan data pendukung tentang pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, tahapan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban terlaksana cukup baik sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Hal ini dikarenakan adanya dasar hukum dan pembagian tugas yang jelas dan rinci, aplikasi SISKEUDES, dan tingkat partisipasi masyarakat. Namun, pada tahap pelaksanaan daripada pengelolaan keuangan desa dalam penerapan asas akuntabel terkadang masih terdapat kekurangan dari segi administrasi. Hal ini dikarenakan terbatasnya sumberdaya aparatur pemerintah desa terutama bidang teknologi informasi, keterlambatan pencairan anggaran, kurangnya pendamping dari pemerintah diatasnya. Sehingga perlu adanya pelatihan dan bimbingan teknis dalam hal administrasi dan teknologi informasi bagi perangkat desa, perlu adanya peran lebih dari pemerintah maupun pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa beserta penerapan asas-asasnya sehingga pencairan anggaran menjadi tepat waktu, serta pelaksanaan pengelolaan keuangan desa akan terlaksana dengan lebih baik.
English Abstract
The legality of Law Number 6 Year 2014 on the Village is expected to redetermine the position, role and authority in managing its own government. One form of it is the granting of authority in the context of managing the village's own finances. Permendagri Number 113 Year 2014 on Village Financial Management, became the basic rules of village financial management in the village. Village finance in the village of Pujonkidul always increases, in 2016 amounting to Rp.831.968.000,00. While in the year 2017 increased to Rp.847.342.000,00. There needs to be a good village financial management to achieve the objectives of the village. Therefore, research on Village Financial Management based on Permendagri Number 113 Year 2014 in Pujonkidul Village becomes important to be done to know how the financial management of Pujonkidul village and what are the supporting factors and its inhibiting factors. This study uses a qualitative approach with the aim to understand the phenomenon of village financial management as a whole. Descriptive is chosen to be a way of research, because by way of describing all activities can describe the whole series of activities clearly. The research was conducted by in-depth interviews to informants by comparing the results of informant interviews with each other and supporting data on village financial management based on Permendagri No. 113 of 2014. Based on the results of research undertaken, the stages of village financial management from planning, implementation, administration, reporting, and accountability performed quite well. This is because the legal basis and a clear division of tasks and detailed, SISKEUDES application, and the level of community participation. However, at the implementation stage rather than the management of village finances in the application of accountable principles, there are sometimes shortcomings in terms of administration. This is due to the limited resources of village government apparatus, especially in information technology, budget disbursement delay, lack of companion from the government, as well as the relatively low level of village community education. Therefore, the need for training and technical guidance in administration and information technology for village apparatus needs more role of government and local government in the implementation of village financial management along with the application of its principles so that the budget disbursement becomes timely, and the implementation of village financial management will be done better.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2018/661/051808681 |
| Uncontrolled Keywords: | Desa, Pengelolaan Keuangan Desa Village, Management of Village Finance |
| Subjects: | 300 Social sciences > 336 Public finance > 336.01 Public finance by governmental level > 336.014 Public finance at local level |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 16 Apr 2019 02:49 |
| Last Modified: | 16 Oct 2021 05:39 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/166358 |
Preview |
Text
Hakim Wahyu Ramadhana.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |