Pratama, Aditya Afif (2018) Manajemen Aset Tetap Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pengelolaan aset daerah bukan merupakan perkara mudah, pengelolaan aset daerah masih dipandang sebelah mata atau kurang diperhatikan dengan baik, sehingga dalam pelaksanaannya pengelolaan aset daerah belum dapat dilakukan secara optimal, seperti kurang optimalnya pengelolaan aset daerah dalam investarisasi aset daerah, diantaranya terkait ketidakwajaran dalam mengelola aset oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga menjadi bahan temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, kurangnya tanggung jawab dari pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan barang daerah yang digunakannya dan masih tepatnya terdapat tanah pemerintah daerah yang masih belum tersertifikasi. Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berlokasi di Kabupaten Kebumen, sedangkan situsnya berada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen. Sumber datanya primer diperoleh dari beberapa wawancara dari informan yang berkaitan, sedangkan data sekundernya diperoleh dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tema tersebut. Fokus penelitian adalah manajemen asset daerah dan faktor pendukung serta faktor penghambat. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan instrumen penelitiannya adalah peneliti sendiri, dan beberapa alat penunjang seperti pedoman wawancara, dan alat bantu lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen asset tetap daerah di Kabupaten Kebumen dilakukan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kebumen dan dikoordinir oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen. Secara keseluruhan, pengelolaan asset tetap daerah Kabupaten Kebumen berjalan cukup baik, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Faktor pendukung dalam manajemen asset tetap daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yaitu tertib administrasi dan penggunaan sistem informasi. Sedangkan faktor penghambatnya adalah belum adanya peraturan bupati dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM).
English Abstract
Management of regional assets is not an easy matter, the management of regional assets is still underestimated or poorly observed so that in the implementation of the management of regional assets can’t be done optimally, such as less optimal management of local assets in the investment of local assets, including the unrelated in managing assets by a number of Regional Device Organizations (OPD), thus making the findings of the State Audit Board of the Republic of Indonesia, the lack of responsibility of the user of goods to carry out the maintenance of local goods that are used and there is still a local government land that has not been certified. The type of descriptive research with qualitative approach located in Kebumen District, while the site is located in the Regional Financial and Asset Management Agency Kebumen District. Primary data sources were obtained from interviews from related informants, while secondary data were obtained from documents relating to the theme. Techniques of collecting data through interviews, observation, and documentation. While the research instrument is the researcher himself, and some supporting tools such as interview guides, and other aids. The result of the research shows that the management of fixed assets in Kebumen Regency is done by all Kebumen Regional Organization Organization (OPD) Kebumen and coordinated by the Regional Finance and Asset Management Agency of Kebumen Regency. Overall, the fixed asset management of Kebumen regency runs quite well, starting from the planning, implementation and supervision stage. Supporting factors in the management of fixed assets based on the Regulation of the Minister of Home Affairs No. 9 of 2016 on Guidelines for Management of Regional Property, namely the orderly administration and use of information systems. While the inhibiting factor is the absence of regent regulation and competence of Human Resources (HR).
Other obstract
-
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | SKR/FIA/2018/722/051808944 |
Uncontrolled Keywords: | Manajemen, Aset Tetap Daerah, Pengelolaan Management, Local Property Assets, Organize |
Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 658 General management > 658.1 Organization and financial management > 658.15 Financial management |
Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
Date Deposited: | 05 Nov 2019 07:06 |
Last Modified: | 16 Oct 2021 06:41 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/166343 |
Preview |
Text
Aditya Afif Pratama.pdf Download (6MB) | Preview |
Actions (login required)
View Item |