Iswanto, Denny (2018) Kompetensi Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi pada Pemerintah Desa Mentoro Kecamatan Soko Kabupaten Tuban). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menurut pasal 50 menyatakan bahwa perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan pendidikan, umur calon aparat desa dan warga desa setempat. Kompetensi aparat desa sangat diperlukan agar dapat menjalankan tugasnya dalam pembangunan desa. Pemerintah Desa Mentoro dalam menjalankan pembangunannya didukung dengan adanya sumber pendapatan desa dari pemerintah kabupaten Tuban yaitu dalam bentuk ADD. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan Teknik observasi, dokumentasi, serta wawancara. Yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah 1) Kompetensi sumber daya aparatur pemerintah desa dalam mengelola ADD di Desa Mentoro 2) faktor pendukung dan penghambat dalam memenuhi kompetensi yang harus dimiliki aparat pemerintah desa dalam mengelola ADD di Desa Mentoro. Hasil penelitian dengan mengacu pada teori Kompetensi dari Wibowo, bahwa untuk melihat kompetensi ada 3 aspek yang dapat dilihat, yaitu pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills), dan sikap kerja (attitude). Pemerintah Desa Mentoro dalam aspek pengetahuan dapat dikatakan bahwa tidak memenuhi persyaratan Undang-Undang yang menyebutkan bahwa aparatur pemerintah desa harus berpendidikan minimal SLTA. Di Desa Mentoro masih terdapat 2 aparat desa yang memeliki latar belakang pendidikan formal hanya SLTP. Pada aspek keterampilan sudah ada pengembangan kapasitas oleh pemerintah kabupaten melalui Pendidikan dan Pelatihan, sosialisasi, kursus, dan bimbingan teknis. Keterampilan aparat desa di Desa Mentoro dalam hal sosialisasi regulasi dan pengelolaan keuangan terutama untuk ADD masih kurang. Hal ini terlihat dari adanya ketidaksesuaian antara Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 pasal 1 ayat (100) yang menyatakan bahwa penggunaan ADD adalah sebesar 30% untuk operasional aparat pemerintah desa dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. sedangkan di Desa Mentoro 77,33% digunakan untuk operassionala aparat pemerintah desa dan 22,67% untuk pemberdayaan dan pembangunan desa. Berdasarkan hasil penelitan dapat disimpulan bahwa kompetensi aparat Desa Mentoro dapat ditingkatkan lagi. hal ini dimaksudkan agar dalam pengelolaan ADD dapat dilakukan tepat sasaran sesuai peraturan yang berlaku.
English Abstract
Based on Law No. 6 of 2014 on Villages, under section 50 it states that village apparatus is appointed from villagers who meet the educational requirements, age of candidates for village officials and local villagers. The competence of the village apparatus is necessary to carry out its duties in rural development. Mentoro Village Government in carrying out its development supported by the source of village income from district government Tuban that is in the form of ADD. The type of research used is descriptive research with qualitative approach. In the data collection, researchers used the technique of observation, documentation, and interviews. The focus of research in this research is 1) Competence of resources of village government apparatus in managing ADD in Mentoro Village 2) supporting and inhibiting factors in fulfilling the competence that must be owned by village government apparatus in managing ADD in Mentoro Village. The results of research with reference to the theory of Competence from Wibowo, that to see the competence there are 3 aspects that can be seen, namely knowledge (knowledge), skills (skills), and attitude work (attitude). Mentoro Village Government in the aspect of knowledge can be said that does not meet the requirements of the Act which states that the village government apparatus must be educated at least high school. In Mentoro village there are still 2 village officials who have a formal education background only junior high school. In the skills aspect, there is already capacity building by the district government through Education and Training, socialization, courses, and technical guidance. Skills of village officials in Mentoro Village in terms of socialization of regulation and financial management especially for ADD is still lacking. This can be seen from the inconsistency between Government Regulation Number 47 Year 2015 article 1 paragraph (100) which states that the use of ADD is 30% for the operational village government apparatus and 70% for community empowerment and rural development. whereas in Mentoro Village 77.33% is used for village government officials and 22.67% for village empowerment and development. Based on the results of research can be concluded that the competence of village officials Mentoro can be improved again. it is intended that in the management of ADD can be done on target according to applicable regulations.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2018/385/051806200 |
| Uncontrolled Keywords: | Kompetensi Pemerintah, Pemerintahan Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) Government Competence, Village Government, Village Fund Allocation (ADD) |
| Subjects: | 300 Social sciences > 352 General considerations of public administration > 352.6 Personnel management (Human resource management) > 352.66 Utilization and training |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 20 Aug 2019 03:23 |
| Last Modified: | 16 Oct 2021 03:29 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/165916 |
Preview |
Text
Denny Iswanto.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |