Tianto, Aris (2017) Perlakuan Pajak Atas Kasus Tindak Pidana Korupsi Dan Potensi Peningkatan Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi Reklamasi Pantai Teluk Jakarta Dengan Tersangka M. Sanusi). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Kasus tindak pidana korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang dianggap berat oleh masyarakat. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupaya semaksimal mungkin untuk memberantas kasus korupsi di Indonesia, salah satu cara yang dilakukan adalah menjalin kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui pertukaran data dan Informasi perpajakan. Pertukaran informasi perpajakan merupakan salah satu bentuk perlakuan pajak yang dapat dilakukan dalam sebuah kasus korupsi. Data informasi perpajakan yang digunakan dalam penindakan kasus korupsi adalah Surat Pembertiahuan Pajak (SPT). Tujuan dari perlakuan pajak atas kasus tindak pidana korupsi adalah mengemablikan kerugian negara serta memberikan efek jera kepada pelaku. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengambilan data dilakukan dengan teknink wawancara dan dokumentasi. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data langsung dari objek yang diteliti menggunakan pedoman wawancara yang diberikan kepada pejabat perwakilan di kantor KPK, Jakarta dan Kantor DJP Pusat. Teknik analisi data pada penelitian ini menggunakan analisis reduksi data.. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa perlakuan pajak dapat digunakan dalam penindakan kasus tindak pidana korupsi namun belum terdapat potensi peningkatan terhadap penerimaan pajak, Karena perlakuan pajak atas tindak pidana korupsi belum di implementasikan secara konsisten.
English Abstract
The case of corruption is one of the most serious crimes considered by society. The Corruption Eradication Commission (Komisi Pemberantasan Korupsi/ KPK) is doing its utmost to eradicate corruption cases in Indonesia, one of the ways to do this is to establish cooperation with the Directorate General of Taxation (Direktorat Jenderal Pajak/ DJP) through data exchange and taxation information. The exchange of tax information is one form of tax treatment that can be done in a corruption case. Data taxation information used in the prosecution of cases of corruption is Tax Dispute (SPT). The purpose of the tax treatment of corruption cases is to eliminate state losses and provide deterrent effect to the perpetrators. The type of research used in this research is Descriptive research with qualitative approach. Data collection is done by interview and documentation technink. The data collection of this research is done by collecting data directly from the object under study using interview guidance given to the representative official in KPK office Jakarta and Central DJP office. Data analysis techniques in this study using data reduction analysis. The results of this study indicate that tax treatment can be used in the prosecution of cases of corruption but there is no potential increase in tax revenue, because the tax treatment of corruption has not been implemented consistently
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2018/669/051808689 |
| Uncontrolled Keywords: | Perlakuan Pajak, Tindak Pidana Korupsi, Potensi Penerimaan Pajak, Tax Treatment, Corruption Crime, Tax Benefit Potential |
| Subjects: | 300 Social sciences > 336 Public finance > 336.2 Taxes |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Bisnis / Niaga |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 30 Jul 2019 07:05 |
| Last Modified: | 28 Oct 2021 04:36 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/165859 |
Preview |
Text
ARIS TIANTO.pdf Download (26MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |