Leonard, Maureent Elizabeth (2016) Pidana Kebiri Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis akan mengangkat isu hukum tentang kesesuaian pidana kebiri dengan penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Tema yang di pilih oleh penulis tersebut di latar belakangi oleh tindakan yang di lakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan perppu perlindungan anak yang di dalamnya di mengatur tentang pidana kebiri. Dari adanya tindakan pemerintah yang melegalkan penggunaan pidana kebiri dalam menghukum pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak tersebut, mengundang banyak sekali pendapat yang pro dan kontra terkait tentang penggunaan pidana kebiri tersebut dengan adanya pencideraan terhadap hak asasi manusia yang seharusnya di lindungi oleh Negara Indonesia, sebagai wujud dari Negara hukum. Berdasarkan hal tersebut di atas, penelitian berikut mengangkat permasalahan atau rumusan masalah: (1) Bagaimana Penjatuhan Pidana Kebiri dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di lihat dari Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia, baik melalui sudut pandang Hak Asasi Manusia yang melekat pada diri pelaku maupun anak sebagai korban? Kemudian penelitian berikut menggunakan metode yuridis normatif, dengan penggunaan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Bahan hukum yang di gunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier atau bahan non hukum. Dari bahan hukum tersebut lalu di lakukan analisa dengan menggunakan analisa preskriptif dengan penggunaan metode deduktif. Dari adanya penelitian yang di lakukan penulis, maka di ketemukan jawaban dari isu hukum yang muncul dalam penelitian, yaitu memang pidana kebiri dapat menciderai hak asasi manusia baik dari diri pelaku maupun pada anak. Layaknya seperti hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupan, hak untuk melanjutkan keturunan, hak di perlakukan sama di depan hukum yang akan di cederai dengan adanya pidana kebiri. Dari sisi anak sebagai korban pun dengan di berlakukan pidana kebiri akan terciderainya hak untuk memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual.
English Abstract
In this thesis, the author would raise the issue of the law on castration punishment than respect and protection of humans rights. The theme chosen by the author in the background backs to the actions undertaken by the government to issue a regulation has the protection of children in it on the set of castration punishment. Of any government action that legalized the use of castration punishment in punishing perpetrators of the crime of sexual crimes against children, invite a lot of opinions are pros and cons associated on the use of castration punishment with the injury to human rights that should be protected by the State of Indonesia, as a form of state law. Based on the above, the following study raised issues or formulation of the problem: (1) How Imposition of castration punishment in the Government Regulation (Perppu) No. 1 of 2016 on the Second Amendment Act No. 23 of 2002 on Child Protection, in view of perspective of Humans Rights in Indonesia, either through the viewpoint of human rights inherent in children as perpetrators and victims? Then the following research using normative juridical method, with the use of the approach of the legislation and conceptual approach. Legal materials in use consists of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary or non legal materials. After that, every law of the material doing analysis by author using prescriptive analysis with the use of deductive method. From that research, then in found the answer from the legal issues that arise in the study, that castration punishment is likely to injure the human rights of both, the perpetrators and the children themselves. Just like the right to life and survival and life, the right to continue the descent, the right to be treated equally before the law. Beside that fact, from the side of the child as the victim, castration punishment is not really give protection from sexual crimes.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/471/051901682 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 341 Law of nations > 341.4 Jurisdiction over physical space; human rights > 341.48 Human rights |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 22 Oct 2019 08:40 |
| Last Modified: | 22 Oct 2019 08:40 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/165765 |
Actions (login required)
 |
View Item |