Analisis Yuridis Dalam Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik (Studi Putusan NO.647/Pid.B/2012/PN.KPJ)

Priyantama, M Wakin Bugi Heru (2016) Analisis Yuridis Dalam Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik (Studi Putusan NO.647/Pid.B/2012/PN.KPJ). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Terdapat ciri penting suatu pemerintahan dan kehidupan masyarakat yang berdasarkan hukum (rule of law) terjaminnya perlindungan secara konstitusional atas jaminan hak-hak individu. Hukum dalam menjamin hak-hak individu warga negaranya bertumpu pada tiga tujuan hukum yaitu keadilan,kepastian,dan kemanfaatan. Hal ini diperlukan aparat khusus untuk menegakan pelanggaran hukum tersebut yaitu hakim yang mempunyai wewenang untuk memutus serta mengadili suatu perkara tentang pelanggaran hukum yang dilanggar oleh masyarakat demi terciptanya ketiga tujuan hukum tersebut.Dalam mewujudkan suatu keadilan, kepastian dan ketertiban hukum bagi masyarakat, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kasus tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik semakin sering ditemui. Salah satu kasus terjadi di kabupaten malang dalam nomor putusan 647/Pid.B/2012/PN.Kpj. Pasal 266 KUHP menjelaskan bahwa akta otentik harus memiliki kebeneran tentang keterangan apa yang diterangkan didalam akta tersebut. Akta otentik akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang, akta yang dibuat notaris menguraikan secara otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang disaksikan oleh para penghadap dan saksi-saksi. Putusan Nomor 647/Pid.B/2012/PN.Kpj tidak sesuai dengan ketentuan hukum pidana positif yang ada di Indonesia, dimana hasil analisa penulis menghasilkan bahwa terdakwa dapat dijatuhkan hukuman sesuai dengan tudahan awal dari Jaksa Penuntut Umum, majelis hakim dalam putusannya pula tidak menyebutkan dengan jelas mengapa terdakwa tidak dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 263 KUHP. Putusan Nomor 647/Pid.B/2012/PN.Kpj tidak mencerminkan tujuan hukum karena hakim dalam putusannya hanya menjatuhkan sebagian dari yang seharusnya kepada terdakwa, sehingga putusan tersebut tidak mencerminkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

English Abstract

There is an important characteristic of a government and a society that is based on the law (rule of law) is constitutional guarantee of protection of the security of individual rights. Law to guarantee the rights of individual citizens rests on three objectives, namely the law of justice, certainty, and expediency. It required a special apparatus to enforce violations of the law that the judge who has the authority to decide and adjudicate a case of violation of the law is being violated by the community for the creation of the three objectives of the law tersebut.Dalam realize a fairness, certainty and legal order for the community, a judge shall explore , follow and understand the legal values and sense of justice in society. Criminal cases have put a false statement in an authentic deed increasingly common. One of the cases occurred in poor districts in the decision number 647 / Pid.B / 2012 / PN.Kpj. Article 266 of the Criminal Code explained that the authentic act must have kebeneran about what is described in the description of the deed. Authentic deed deed made by or before a Notary according to the forms and procedures stipulated in the Law, outlines notary deed made authentically concerning all deeds, agreements and determination witnessed by the penghadap and witnesses. Decision No. 647 / Pid.B / 2012 / PN.Kpj not in accordance with the provisions of the positive criminal law in Indonesia, where the results of the analysis the authors suggest that the defendant may be sentenced in accordance with tudahan the beginning of the public prosecutor, the judges in their decision not anyway states clearly why the defendant was not declared in violation of the provisions of Article 263 of the Criminal Code. Decision No. 647 / Pid.B / 2012 / PN.Kpj not reflect the purpose of the law as a judge in the decision only a portion of which is supposed to drop to the defendant, so that the decision did not reflect fairness, expediency and legal certainty.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	SKR/FH/2016/470/051901681
Uncontrolled Keywords:	Pasal 266 KUHP, Hukum Pidana Positif, Tujuan Hukum-KUHP article 266, positive criminal law, the purpose of law
Subjects:	300 Social sciences > 345 Criminal law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	soegeng sugeng
Date Deposited:	10 Sep 2019 07:43
Last Modified:	17 May 2022 01:47
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/165761

Text M Wakin Bugi Heru Priyantama.pdf Download (2MB)

Actions (login required)

View Item