Analisis Penerapan Asas Kepastian Hukum dan Asas Legalitas Atas Permohonan Pemindahbukuan Wajib Pajak Setelah Mengikuti Pengampunan Pajak (Studi Kasus PT XYZ)

Geraldo, Daniel Bona (2018) Analisis Penerapan Asas Kepastian Hukum dan Asas Legalitas Atas Permohonan Pemindahbukuan Wajib Pajak Setelah Mengikuti Pengampunan Pajak (Studi Kasus PT XYZ). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pajak merupakan pilar utama pembangunan di Indonesia karena sumber penerimaan terbesar adalah pajak. Tinginya penerimaan pajak didukung oleh kebijakan pemerintah yang mempermudah dan menarik Wajib Pajak untuk membayar pajak. Salah satu kebijakan tersebut adalah kebijakan pengampunan pajak. Kebijakan pengampunan pajak telah diatur dalam Undang-Undang no. 11 tahun 2016 dan dijelaskan secara rinci pada PMK no. 118/PMK.03/2016 dan 119/PMK.03/2016. Meskipun telah diatur secara rinci dalam Undang-Undang dan PMK, pada praktek dilapangan masih terdapat multitafsir mengenai sehingga terdapat beberapa ketidaksesuaian pada saat pelaksanaannya. Hal tersebut dialami oleh PT XYZ yang ingin melakukan pemindahbukuan atas pembayaran pendahuluan SKP PPN dalam Negeri namun ditolak oleh KPP Pratama Cikarang Selatan. Berdasarkah kasus tersebut, peneliti tertarik untuk membahas dan menganalisis kasus tersebut menggunakan asas kepastian hukum dan asas legalitas Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Penggunaan penelitian studi kasus karena untuk meneliti fenomena kontemporer secara utuh dan menyeluruh. Keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian ini bahwa dalam kasus tersebut masih terdapat mutiltafsir dalam memahami sebuah Undang-Undang dan PMK. Hal tersebut membuat perbedaan pemahaman antar Wajib Pajak, Konsultan Pajak dan Pemerintah sendiri. Perbedaan pemahaman akan membuat hukum tersebut tidak memiliki kepastian hukum dan dapat merugikan pihak Wajib Pajak, dan Pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara, untuk upaya selanjutnya pihak PT XYZ dapat melakukan gugatan atas ketidaksesuaian tersebut ke pengadilan pajak dengan prosedur yang telah diatur dalam Undang-Undang dan PMK yang ada.

English Abstract

Tax is the main pillar of development in Indonesia because the biggest source of income is tax. The high tax revenues are supported by government policies that facilitate and attract taxpayers to pay taxes. One such policy is the tax amnesty policy. Tax amnesty policy is regulated in Law no. 11 of 2016 and explained in detail in regulation of the finance minister no. 118 / PMK.03 / 2016 and 119 / PMK.03 / 2016. Although it has been regulated in detail in the Act and regulation of the finance minister, in practice in the field there are still multiple interpretations regarding so that there are some discrepancies during the implementation. This was experienced by PT XYZ who wanted to make a bookentry for the SKP PPN domestic prepayment, but was refused by the South Cikarang Tax Office. Based on these cases, researchers are interested in discussing and analyzing the case using the principle of legal certainty and the principle of legality The type of research used in this study is a case study research with a qualitative approach. The use of case study research is due to researching contemporary phenomena as a whole and thoroughly. The validity of the data used is source triangulation and technical triangulation. The results of this research that in this case there are still interpretations in understanding a Law and regulation of the finance minister. This makes a difference in understanding between taxpayers, tax consultants and the government itself. Differences in understanding will make the law not have legal certainty and can harm the taxpayers, and the government. Based on the results of the interview, for further efforts, PT XYZ can file a claim for the non-conformity to the tax court with the procedures stipulated in the existing Law and regulation of the finance minister.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FIA/2018/1098/051900874
Uncontrolled Keywords: Pajak
Subjects: 300 Social sciences > 336 Public finance > 336.2 Taxes
Divisions: Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Bisnis / Niaga
Depositing User: Sugeng Moelyono
Date Deposited: 13 Aug 2019 02:34
Last Modified: 25 Oct 2021 04:04
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/165729
[thumbnail of Daniel Bona Geraldo.pdf]
Preview
Text
Daniel Bona Geraldo.pdf

Download (7MB) | Preview

Actions (login required)

View Item View Item