Tamami, Maulana Kindi (2018) The Roles of Electronic Procurement Service (Layanan Pengadaan Secara Elektronik/LPSE) In Organizing Procurement Service System (Study at LPSE of Communications and Informatics Service of Malang City). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Salah satu hal yang penting dalam pembangunan nasional adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pemerintah sendiri atas barang/jasa. Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 4 2015 tentang keempat amandemen dari Presiden peraturan No. 54 tahun 2010 dan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018. Di kota Malang, rintangan pengadaan biasanya timbul dari masalah internal antara lain: (i) Nasional pengadaan Portal (INAPROC) (ii) gangguan layanan LPSE Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang sehubungan dengan keberadaan SPSE versi terbaru. Oleh karena itu, peran dari setiap institusi/lembaga (termasuk LKK dan LPSE) yang terlibat dapat mengatasi hambatan yang ada dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan jenis Penelitian deskriptif yang didasarkan pada perumusan masalah, penelitian ini menginginkan data berbentuk teks sebagai sumber utama data yang diperoleh dari wawancara. Fokus penelitian adalah peran LPSE, kendala yang dihadapi oleh LPSE, dan upaya-upaya yang dilakukan oleh LPSE Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang. Data penelitian ini berasal dari wawancara dengan seluruh struktur LPSE Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang. Tujuan dari penelitian ini adalah menyebutkan serta menganalisis peran LPSE, menyebutkan serta menganalisis semua hambatan yang dihadapi oleh LPSE dalam menyelenggarakan SPSE, dan mendeskripsikan serta menganalisis segala upaya yang dilakukan oleh LPSE untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam menyelenggarakan SPSE. Berdasarkan data dan analisis, setiap struktur organisasi LPSE Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang melakukan perannya sesuai dengan etika dan norma yang terdapat pada peraturan presiden No. 16 tahun 2018 serta Presiden peraturan No. 54 tahun 2010. Kendala penyelenggaraan SPSE terdapat pada kurangnya koordinasi dengan LKPP, budaya pengadaan konvensional yang masih melekat, dan error aplikasi SPSE. Usaha LPSE untuk mengatasi kendala masih banyak yang belum berhasil. Berkaitan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, Ada beberapa saran yang ingin diberikan seperti: akan lebih baik jika otoritas LPSE Kota Malang ditingkatkan untuk Unit Administrasi Sistem Elektronik LPSE. Sehingga, ketergantungan pada LKPP apabila terjadi kendala dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik berkurang dan LPSE dapat dengan mudah dan secara independen mengatasi hambatan dalam menyelenggarakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik dari segi teknis.
English Abstract
One of the important things in national development is to meet the needs of society and the government itself on goods/services. The Government of the Republic of Indonesia has issued Presidential Regulation No. 4 of 2015 About the Fourth Amendment of Presidential Regulation No. 54 of 2010 and Presidential Regulation No. 16 of 2018. In Malang City, the obstacles of Electronic Procurement Service (LPSE) usually arise from internal problems among others: (i) National Procurement Portal (INAPROC) (ii) Disturbance service of LPSE of Communications and Informatics Service of Malang City in connection with the existence of e-Procurement System version update. Therefore, the roles of each institutions (including LKPP and LPSE) whose involved can overcome the obstacles in the Electronic Procurement System. This research applies qualitative approach using descriptive research type that based on the formulation of problems, this research wants text-shaped data as the main data source that obtained from interviewees. The focuses of research are the roles of LPSE, the obstacles faced by LPSE, and the efforts undertaken by LPSE. The data of this research are from interviews with the entire structure of LPSE Communications and Informatics Service of Malang City. Objectives of this research are mention and analyze the roles of LPSE, mention and analyze any faced obstacles by LPSE in organizing e-Procurement System, and describe and analyze any efforts undertaken by LPSE to overcome the obstacles faced in organizing e-Procurement system. Based on data and analysis, each LPSE Communications and Informatics Service of Malang City organizational structure performs its role in accordance with the ethics and norms contained in the presidential regulation No. 16 of 2018 and President of Regulation No. 54 of 2010. Obstacles in organizing SPSE are lack coordination with LKPP, the conventional procurement culture that is still inherent, and error at SPSE application. LPSE's efforts to overcome obstacles are still many that have not been successful. In connection with the results of research conducted by researcher, there are several suggestions to be given such as: it would be better if the LPSE authority of Malang City was improved for Electronic System Administration Unit. Thus, dependence on LKPP in the event of an obstacle in the Electronic Procurement System is reduced and LPSE can easily and independently overcome obstacles in carrying out the e-Procurement in terms of technical aspects.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2018/1126/051900955 |
| Uncontrolled Keywords: | Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), Peran-Electronic Procurement Service (LPSE), e-Procurement, Roles |
| Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 658 General management > 658.7 Management of materials > 658.72 Procurement |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Sugeng Moelyono |
| Date Deposited: | 31 Oct 2019 01:29 |
| Last Modified: | 25 Oct 2021 04:22 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/165720 |
Preview |
Text
Maulana Kindi Tamami.pdf Download (14MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |