Putri, Amelinda Rahmawati Suwanto (2018) Upaya Pengendalian Internal Untuk Mencegah Terjadinya Fraud yang Dilakukan oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak Melalui Penerapan Whistleblowing System (Studi Pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Direktorat Jenderal Pajak merupakan instansi yang memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perpajakan. Pajak memiliki peranan yang sangat penting karena pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk pembangunan insfrastruktur di Indonesia maka Direktorat Jenderal Pajak berusaha agar penerimaan negara dapat tercapai. Salah satu bentuk upayanya dengan membangun public trust kepada masyarakat luas terhadap Direktorat Jenderal Pajak. Jika di dalam organisasi tersebut terjadi tindak kecurangan yang dilakukan oleh pegawainya sendiri maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Direktorat Jenderal Pajak akan menurun atau hilang dan berdampak kepada tidak tercapainya penerimaan negara. Oleh sebab itu diperlukannya pengendalian internal untuk mencegah tindak kecurangan yang dilakukan oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Bentuk dari pengendalian internal Direktorat Jenderal Pajak dengan menerapkan Whistleblowing System. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian adalah Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak yang berada di Jalan Gatot Subroto No 40-42 Jakarta Selatan. Peneliti memakai triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Whistleblowing System di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan PER-22/PJ/2011 serta mampu mencegah dan menghentikan pelanggaran yang terjadi sehingga dampaknya tidak membesar dan meluas. Faktor-faktor penghambat penerapan Whistleblowing System yaitu masih adanya rasa enggan dalam diri pegawai Direktorat Jenderal Pajak untuk melaporkan rekan sejawatnya yang melakukan kecurangan, adanya ancaman dari luar diri pelapor, kesalahan teknis atau sistem Whistleblowing , dan masih adanya rasa enggan dalam diri masyarakat untuk melaporkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang melakukan kecurangan karena merasa tidak adanya kepentingan dan dampak secara langsung pada dirinya. Faktor-faktor yang mendukung penerapan Whistleblowing System yaitu kesadaran pegawai dan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran, ketersediaan sarana dan prasarana pengaduan, dan keberlangsungan penerusan informasi data pengaduan dari unit terkait.
English Abstract
Directorate General of Taxes is the organization has the task of formulating and implementing the policies and technical standards in the field of taxation. Taxes have a very important role because tax is the main source of the acceptance of the State used for the construction of infrastructure in Indonesia then Directorate General of Taxes sought so that the acceptance of the State can be achieved. One form of its efforts by establishing a public trust to the public at large against the Directorate General of taxes. If that happens in the organization acts of fraud committed by officers of its own then the level of trust the community against the Directorate General of Taxes will decrease or lost and impact to not achieve acceptance country. Hence the need for internal controls to prevent acts of fraud committed by officials of the Directorate General of taxes. A form of internal control Directorate General of Tax by applying the Whistleblowing System. This research uses descriptive research with a qualitative approach. The location of the research at the Head Office of the Directorate General of Taxation at Jalan Gatot Subroto No 40-42 South Jakarta. Researchers used technical triangulation to test credibility of data. The results of this study indicate the implementation of Whistleblowing System at the Head Office of Directorate General of Taxes has implemented properly in accordance with PER-22 / PJ / 2011 and able to prevent and stop violations so the impact didn’t widen and expand. The inhibiting factors of the implementation of Whistleblowing System the employees are reluctance in the Directorate General of Taxes to report their peers who commit fraud, threats from outside the complainant, technical errors or Whistleblowing system, and the community's reluctance to report employees The Directorate General of Taxes who commit fraud because they feel no direct interest and impact on them. Factors that support the implementation of Whistleblowing System are the awareness of employees and the public to report violations, the availability of facilities and infrastructure for complaints, and the continuity of forwarding information on complaints from the relevant units.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2018/995/051811520 |
| Uncontrolled Keywords: | Pengendalian internal, Direktorat Jenderal Pajak, Fraud, Penerapan Whistleblowing System.-Internal Control, Directorate General of Taxes, Fraud, Implementation of Whistleblowing System. |
| Subjects: | 300 Social sciences > 336 Public finance > 336.2 Taxes |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Bisnis / Niaga |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 16 Jul 2019 06:54 |
| Last Modified: | 25 Oct 2021 03:11 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/165400 |
Preview |
Text
Amelinda Rahmawati Suwanto Puti.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |