Supriadi, Eka Oggy (2018) Konflik Elite Lokal dan Badan Pengusahaan Batam (Studi Kasus Kontradiksi Wewenang Pengelolaan Lahan di Batam). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Adanya status kekhususan yang dimiliki oleh Batam menyebabkan beberapa perbedaan dalam pengelolaan secara administratif, salah satunya dalam hal ini adalah berkaitan dengan kewenangan pengelolaan lahan. Perbedaan yang dimaksud dalam hal ini adalah perihal penerapan sistem HPL (Hak Pengelolaan Lahan). Badan Pengusahaan Batam pada konteks ini berstatus sebagai subjek pemegang HPL yang sah, dengan menyandang status tersebut Badan Pengusahaan Batam memiliki superioritas atas pengelolaan lahan di Batam. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian elite lokal merasa terganggu karena merasa bersinggungan ruang lingkupnya dengan beberapa kebijakan turunan dari sistem HPL tersebut. Kemudian lebih lanjut penelitian ini membahas tentang bagaimana bentuk konflik yang terjadi antara Badan Pengusahaan Batam dengan para elite lokal. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Secara garis besar bentuk konflik yang terjadi dalam konstelasi ini dielaborasikan lebih lanjut melalui penjelasan sudut pandang aktor yang berkonflik, pemetaan dan tindakan para aktor, eskalasi konflik, dan hasil akhir berupa proses rekonsiliasi yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Batam dengan elite lokal yang terlibat dalam pusaran konflik lahan. Rekonsiliasi tersebut pada akhirnya dilakukan dengan cara membuka komunikasi dan merealisasikan beberapa tuntutan dari para elite lokal atas kebijakan lahan yang sempat dikeluarkan oleh Badan Pengusahaan Batam.
English Abstract
The presence of special status possessed by Batam causes some differences in administrative management, one of which in this case is related to the authority of land management. The difference in this case is subject to the application of the HPL (Land Rights Management) system. Batam Industry Free Zone Authority in this context is the status of legitimate HPL holder, with the status Batam Industry Free Zone Authority has superiority in land management in Batam. This condition causes some local elites to feel disturbed because they feel the intersection of their scope with some policies derived from the HPL system. Furthermore, this research discusses about the form of conflict between Batam Industry Free Zone Authority and local elites. The approach used in this study is a qualitative approach. Broadly speaking the forms of conflict occurring within this constellation are elaborated further through explanations of conflicting actors' viewpoints, mapping and actions of actors, escalation of conflicts, and the final outcome of a reconciliation process undertaken by the Batam Free Zone Authority with local elites involved in the rotation of land conflict. The reconciliation is ultimately done by opening the communication and realizing some demands from local elites over the land policy that had been issued by the Batam Free Zone Authority.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIS/2018/277/051804949 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 333 Economics of land and energy > 333.7 Land, recreational and wilderness areas, energy > 333.73 Land |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Politik |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 16 Oct 2019 04:24 |
| Last Modified: | 21 Oct 2021 03:55 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/164704 |
![[thumbnail of Eka Oggy Supriadi.pdf]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Eka Oggy Supriadi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |