Peran Pemerintah Kota Malang Dalam Menyikapi Kebijakan Lingkungan Hidup Tentang Keberadaan Kampung Warna-Warni Jodipan Kota Malang

Jumeidil, Imam (2018) Peran Pemerintah Kota Malang Dalam Menyikapi Kebijakan Lingkungan Hidup Tentang Keberadaan Kampung Warna-Warni Jodipan Kota Malang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Kampung warna-warni jodipan yang berada di Kota Malang merupakan salah satu pemukiman kumuh yang menjadi kampung tematik. Walaupun inisiasi awalnya bermula dari ide sekelompok mahasiswa UMM (Universitas Muhammadiyah Malang) dengan bantuan masyarakan Jodipan. Kemudian yang menjadi permasalahan ialah letak kampung atau pemikman ini yang berada di sepandan Sungai Brantas, yang jika di tinjau dengan PP Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai dan Perda Nomor 4 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010-2030 dianggap tidak sesuai dengan kebijakan yang ada. Untuk memahami kebijakan publik ini peneliti menggunakan sudut pandang etika lingkungan yakni antroposentrisme dan ekosentrisme. Kedua sudut pandang ini sangatlah berlawanan satu sama lainnya. Antroposentrisme merupakan sebuah pandangan yang menilai manusia sebagai pusat alam semesta, sehingga alam dapat dieskploitasi demi kepentingan manusia, sementara pandangan ekosentrisme melihat alam dan manusia sebagai suatu kesatuan yang harus hidup berdampingan, serta alam juga memiliki hak yang sama di dunia ini. Jika mengaju pada sudut pandang antroposentrisme Pemerintah Kota Malang sudah sangat sejalan dengan pandangan ini karena menjadikan kampung Jodipan sebagai lokasi wisata yang akan mampu menggangkat sosial-ekonomi masyarakat disana serta membantu pemerintah dalam mengatasi masalah pemukiman kumuh di Malang. Akan tetapi disisi lain terdapat sebuah kebijakan yang bisa dikatan sedikit berpandangan ekosentrisme karena mengeksploitasi atau menjadikan bantaran sungai sebagai tempat pemukiman saja sudah bertentangan dengan kebijakan yang ada apalagi menjadikannya sebagia tempat wisata dengan mengesampingkan beberapa potensi benca alam yang mengancam setiap saat. Dalam hal ini Pemerintah Kota Malang masih berada dalam posisi yang dilematis dan belum menentukan sikap yang tegas terkait kondisi KWJ saat ini.

English Abstract

Colorful village of Jodipan (Kampung Warna-warni Jodipan) which is located in Malang City is one of the slums that becomes a thematic village. Although the initial initiation began with the idea coming from a group UMM students (University of Muhammadiyah Malang) with the help of Jodipan community. Then what became the problem is the location of the village where it is located in the Brantas River, which if reviewed with Government Regulation No. 38 of 2011 concerning the River and Regional Regulation No. 4 of 2011 concerning the 2010-2030 Regional Spatial Planning is deemed not in accordance with the policies enforced. To understand this public policy, the researcher used the point of view of environmental ethics namely anthropocentrism and ecocentricism. These two points of view are very opposite to each other. Anthropocentrism is a view that evaluates humans as the center of the universe, thus nature can be exploited for the benefit of humans, while the view of ecocentrism sees nature and humans as a unity that must coexist, and nature also has the same rights in this world. If you propose at the anthropocentrism point of view, the City Government of Malang is very much in line with this view because it makes Jodipan village as a tourist location that will be able to raise the socio-economic community and help the government in overcoming slums in Malang. But on the other hand there is a policy that can be said to have a view of ecocentricism because exploiting or making the riverbank as a place of settlement alone contradicts existing policies let alone make it as a tourist place by putting aside some potential natural hazards at any time. In this case Malang City Government is still in a dilemma position and has not determined a firm attitude regarding the current KWJ conditions.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FIS/2018/1037/051900575
Uncontrolled Keywords: Kebijakan Publik, Lingkungan Hidup, Antroposentrisme, Ekosentrisme-Public Policy, Environment, Anthropocentrism, Ecocentricism
Subjects: 300 Social sciences > 354 Public administration of economy and environment > 354.3 Public administration of environment and natural resources
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Politik
Depositing User: soegeng sugeng
Date Deposited: 27 Jun 2019 02:23
Last Modified: 27 Jun 2019 02:23
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/163618
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item