Vania, Hanna Farah (2018) Respon Indonesia Dalam Penanganan Pengungsi Dan Pencari Suaka Melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Indonesia merupakan negara transit dan tidak menandatangani United Nations Convention 1951 Relating to the Status of Refugee and the 1967 Protocol atau yang disebut dengan Konvensi tentang Pengungsi. Indonesia juga hanya memiliki dua aturan utama dalam penanganan pengungsi. Seiring berjalannya waktu, terdapat fenomena-fenomena global yang memicu kenaikan arus pengungsi yang datang ke Indonesia yang kebanyakan dari negara Afghanistan, Myanmar, Somalia, dan Irak. Namun, Indonesia saat kedatangan pengungsi memiliki kekurangan kapasitas dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka tersebut. Pada tahun 2016, Indonesia pertama kalinya mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 yang menjelaskan posisi Indonesia pada penerimaan pengungsi dan pencari suaka beserta prosedurnya. Namun keluarnya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 ini tidak dibarengi dengan cukupnya kapasitas yang dimiliki Indonesia dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka. Oleh karena itu, perlu dilihat respon apa yang diberikan Indonesia terkait arus pengungsi dan faktor yang mempengaruhinya. Untuk melihat kedua hal ini, penulis menggunakan Model yang berjudul Factors Influencing the Policy Responses of Host Government to Mass Refugee Influxes oleh Karen Jacobsen. Model ini menjelaskan pilihan kebijakan negara penerima yang berisikan 3 subvariabel, lalu akan menemukan faktor yang mempengaruhi pilihan kebijakan negara penerima tersebut yang berisikan 4 sub-variabel didalamnya.
English Abstract
Indonesia is a transit country who is not the signatories of the United Nations Convention 1951 Relating to the Status of Refugee and the 1967 Protocol. Indonesia also has only two main regulations in handling the refugees. As time passes, there are the global conflicts that trigger a rising flow of refugees coming to Indonesia that mostly from Afghanistan, Myanmar, Somalia, and Iraq. However, Indonesia has a lack of capacity in handling refugees and asylum seekers. In 2016, Indonesia issued Presidential Decree No. 125 of 2016 which explains Indonesia's position on refugees and asylum seekers and its procedures for the first time. However, the issuance of Presidential Regulation No. 125 of 2016 is not accompanied by sufficient capacity owned by Indonesia in the handling of refugees and asylum seekers. Therefore, it is necessary to see what kind of responses Indonesia has given to the flow of refugees and the factors that influence them. To see both of these, the author used Model entitled ‘Factor Influencing the Policy Responses of Host Government to Mass Refugee Influxes’ by Karen Jacobsen. This model explains the recipient country’s policy choice that contains three sub-variables, and then finds the factors that influence the recipient country's policy choices containing four sub-variables therein.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIS/2018/552/051806960 |
| Uncontrolled Keywords: | Indonesia, Negara transit, Pengungsi dan Pencari Suaka, Pilihan kebijakan pengungsi, dan Faktor yang mempengaruhi pilihan kebijakan pengungsi-Indonesia, Transit country, Refugees and Asylum Seekers, Refugee policy choices, and Factors influencing refugee policy choices. |
| Subjects: | 300 Social sciences > 342 Constitutional and administrative law > 342.08 Jurisdiction over persons > 342.082 Entrance to and exit from national domain |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Hubungan Internasional |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 25 Jul 2019 01:28 |
| Last Modified: | 22 Oct 2021 02:20 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/163352 |
![[thumbnail of Hanna Farah Vania.pdf]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Hanna Farah Vania.pdf Restricted to Registered users only Download (7MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |