Rhizaldy, Vicky (2018) Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Bisnis Skema Ponzi Di Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Di dalam sebuah negara yang sedang memacu laju perekonomiannya, arus investasi merupakan sektor yang akan selalu diperhitungkan dan dimaksimalkan dari segala potensi dan elemen yang dimiliki untuk dapat menjalankan pembangunan berkelanjutan guna memenuhi tujuan dan cita-cita negara Indonesia sebagaimana dicantumkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu demi tercapainya kesejahteraan umum. Namun, seiring berkembangnya dunia investasi secara global, kemudian terdapat beberapa metode-metode investasi yang ditawarkan, mulai dari investasi yang legal sampai skema investasi yang ilegal. Salah satu investasi ilegal yang sudah diakui di dunia adalah skema ponzi, skema ini di dalam kasusnya selalu mengakibatkan kerugian yang sangat besar terhadap para investornya, namun nyatanya regulasi di Indonesia masih belum mengatur mengenai larangan investasi dengan skema ponzi ini secara jelas. Sejauh ini hanya skema piramida yang sudah diatur dan disebutkan di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Oleh sebab itu penulis merasa bahwa perlu diatur mengenai skema ponzi ini baik di dalam Undang-Undang ataupun peraturan lainnya, karena pada kenyataannya ponzi dan piramida yang sering disamakan ini memiliki perbedaan diantara keduannya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan metode pendekatan statue approach dan conseptual approach. Penulis juga menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu metode analisa data deskriptif analitis yang mengacu pada suatu masalah tertentu yang kemudian dikaitkan dengan pendapat para pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitan ini akan membahas mengenai upaya hukum apa yang sudah diberikan oleh pemerintah guna memberikan perlindungan hukum kepada para investor yang dirugikan akibat aktivitas investasi ilegal tersebut yang salah satunya adalah ponzi. Selain itu juga akan dijabarkan mengenai upaya dari OJK selaku regulator dan pengawas terhadap aktifitas dunia lembaga keuangan maupun investasi di Indonesia. Serta langkah kedepan yang harus dilakukan oleh pemerintah guna memberikan kejelasan mengenai status investasi ponzi dan bagaimana upaya perlindungan hukum bagi investor yang dirugikan.
English Abstract
For a country which is pushing its economic growth, the investment flow is a sector that will always be counted and maximized from every potentials and elements it has, thus allowing the sustainable development to be implemented as one of the country’s ideals as in the Preamble of State Constitution of Republic of Indonesia of 1945; the realization of general welfare. Later on, as the investment industry is developing globally, hence there are many offered investment methods, ranging from the legal to illegal ones. One of the known fraudulent investment is Ponzi, which scheme is causing enormous losses to investors, however there is no clear applicable law in Indonesia to ban the Ponzi Scheme investment practice. Until recently, only Pyramid Scheme is covered as stated in Article 9, Act Number 7 of 2014 on Trade. Based on this issue, the Author believe that it is necessary to regulate on behalf of Ponzi Scheme whether in an Act or other regulations for both Ponzi and Pyramid Scheme are oftenly confused by being similar, while there are differences between them. This research conducted by the Author is a juridicial-normative research with statute and conceptual approach methods. The related legal material is analyzed using qualitative data technique, reffered to descriptive analytical method which then connected to expert doctrines and the applicable law. This research will examine the legal act undertaken by the Government of Indonesia to provide the legal protection of Investors who suffer losses due to illegal investment activities, including Ponzi. Moreover, this research will describe the legal act undertaken by Indonesian Finance Authority (OJK) the regulator and supervisor of investment activities in Indonesia, as well as the next actions that should be conducted by the Government to provide the legal certainty in Ponzi’s investment status and legal protection for investors who suffer losses.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2018/244/051805193 |
| Uncontrolled Keywords: | -Perlindungan Hukum Terhadap Investor |
| Subjects: | 300 Social sciences > 341 Law of nations > 341.7 International cooperation |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 20 Jun 2019 08:36 |
| Last Modified: | 23 Oct 2021 05:06 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/163205 |
Preview |
Text
Vicky Rhizaldy.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |