Rissi, Ester Helena Sophia (2018) Implementasi Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Studi Kasus PT. Dua Permata Kembar Kota Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam dunia properti masa kini seorang pengembang umumnya menggunakan sistem pre-project selling yaitu penjualan properti sebelum proyek dibangun dan yang dijual baru berupa gambar atau konsep saja. Namun ternyata sistem ini menuai banyak masalah salah satunya adalah pengembang di Kota Malang yaitu PT. Dua Permata Kembar dalam menjalankan usaha properti tersebut pihak pengembang sudah berani menarik dana lebih dari 80% dari pembeli namun belum memenuhi syarat kepastian atas status pemilikan tanah sehingga merugikan pembeli. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah PT. Dua Permata Kembar selaku developer dapat dibuktikan melakukan pelanggaran Pasal 45 UU Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pembeli terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Dua Permata Kembar. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Data hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti diperoleh melalui wawancara dengan responden dan studi kepustakaan. Data yang telah diperoleh dideskripsikan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif kemudian dianalisis dengan analisis deskriptif. Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Pasal 45 Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman belum terimplementasikan dengan baik oleh PT. Dua Permata Kembar Kota Malang berdasarkan alat bukti PPJB milik korban dan kwitansi yang menerangkan bahwa pembeli telah menyerahkan dana lebih dari 80% kepada pengembang serta keterangan dari para pembeli dan juga manajer marketing PT. Dua Permata Kembar yang menyatakan selama proses jual-beli berlangsung sebenarnya PT. Dua Permata Kembar belum memiliki tanah tempat akan diadakan pembangunan perumahan. Terkait upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pembeli adalah melakukan pembatalan perjanjian karena sejak awal perjanjian dibuat tidak memenuhi syarat subyektif. Karena tidak memenuhi syarat subyektif maka PPJB ini secara hukum tidak sah sehingga bisa dibatalkan. Berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman langkah awal yang harus dilakukan ketika terjadi sengketa adalah diadakannya musyawarah untuk mufakat apabila tidak tercapai maka pihak yang dirugikan dapat menggugat melalui pengadilan yang berada dalam lingkungan pengadilan umum ataupun luar pengadilan.
English Abstract
These days a developer generally uses a pre-selling selling system that is selling property before a project is built and a new one is sold in the form of images or concepts. But it turns out this system reap a lot of problems one of them is a developer in the city of Malang is PT. Dua Permata Kembar in running the property business the developer has dared to withdraw funds more than 80% of the buyer but has not met the certainty of the status of ownership of the land to the detriment of the buyer. This study aims to analyze whether PT. Dua Permata Kembar as developers can be proven to violate Article 45 of the Housing and Settlement Regions Law, as well as legal remedies that can be done by the buyer against violations committed by PT. Dua Permata Kembar. This legal research uses a sociological juridical approach. Legal data relating to the problem studied was obtained through interviews with respondents and literature study. The data that have been obtained is described by using descriptive qualitative method then analyzed by descriptive analysis. Based on the discussion, it can be concluded that Article 45 of the Law on Housing and Settlement Area has not been implemented properly by PT. Dua Permata Kembar based on evidence of PPJB victim's and a receipt that explains that the buyer has handed over 80% to the developers as well as information from the buyers and also marketing manager of PT. Dua Permata Kembar stating that during the process of buying and selling takes place actually PT. Dua Permata Kembar do not own the land where housing will be built. Related to the legal efforts that can be done by the buyer is to cancel the agreement because since the beginning of the agreement made not meet the subjective requirements. Because it does not meet the subjective requirements then this PPJB is legally invalid so it can be canceled. Under the provisions of the Housing and Resettlement Law the first step to be taken when a dispute is the holding of deliberations for consensus if it is not reached, the injured party may sue through a court which is in a public court or outside court.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2018/261/051805210 |
| Uncontrolled Keywords: | Properti, Perumahan, Permukiman, Pelanggaran, Developer, Pembeli, Upaya Hukum |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.04 Property > 346.043 Real property |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 08 Mar 2019 06:43 |
| Last Modified: | 23 Oct 2021 05:13 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/163182 |
Preview |
Text
Ester Helena Sophia Rissi.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |