Indriyan, Della Ismi (2019) Inkonsistensi Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2012 Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUAP) Dalam Pengaturan Hak Pengelolaan Atas Tanah. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada Skripsi ini penulis mengangkat permasalahan Inkonsistensi Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2012 terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dalam pengaturan Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) atas tanah yang diklaim sebagai Barang Milik Daerah Kota Surabaya. Permasalahan tersebut dilatar belakangi oleh Pemerintah Kota Surabaya yang mengeluarkan Izin Pemakaian Tanah (IPT) atau disebut dengan “Surat Tanah Hijau” dan menarik uang retribusi atas tanah yang dikuasainya yang diklaim sebagai barang milik daerahnya yang perolehannya diatur dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2012, namun dalam perkembangannya status atastanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya diduga tidak memiliki alas hak atas penguasaan tanah dan penarikan uang retribusi dikarenakan Pemerintah Kota Surabaya tidak dapat menunjukan bukti atas penguasaan tanah berupa sertifikat HPL dan terjadi penyalahgunaan atas tanah tersebut yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA). Skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana Inkonsistensi Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Pasal 3 dan 8 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 dan Penjelasan Umum Angka II Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) dalam pengaturan Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) ? (2) Bagaimana Solusinya dalam Inkonsistensi antara Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang ada dengan Pasal 3 dan 8 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 dan Penjelasan Umum Angka II Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dalam mengatur Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL)? Kemudian Skripsi inimenggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis dimana data primer dan sekunder yang diperoleh penulis dianalisis dengan menggunakan teknik diskriptif kuantitatif dan hermeneutik. Dari hasil penelitian di Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa tanah dalam penguasaan Pemerintah Surabaya dan dikeluarkan IPT sebagian belum terdapat sertifikat. Hal ini juga memenuhi kriteria dari Pasal 3 dan 8 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 dan belum menerapkan pengelolaan yang mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) Penjelasan Umum Angka II karena tidak terdapat pengawasan yang dilakukan Menteri Dalam Negeri dalam penguasaan tanah, ketidak sesuai fungsi diberikannya Hak Penguasaan tersebut dalam pelaksanaan tugas daerah, luas tanah yang penguasaannya melebihi keperluannya pelaksanaan tugas dari Pemerintah Kota Surabaya. Maka Perlu diadakan menyesuaian terhadap peraturan yang lebih rendah dalam hal ini Peraturan Daerah Kota Surabaya yang bersumber dari dan tidak boleh bertentangan dengan peraturaan yang lebih tinggi diatasnya yakni Undang-Undang hal ini sesuai dengan asas lex superior legisinferiori dalam penyelenggaraan otonomi daerahdanPemerintah Kota Surabaya harus segera melakukan sertifikasi atas tanah yang dalam penguasaannya tersebut.
English Abstract
In this undergraduate thesis, the researcher took a problem about inconsistency of article 2 local regulation of Surabaya city number 14 of 2012 towards government regulation number 8 of 1953 and act number 5 of 1960 concerning in Regulating Land Rights Management (RLRM) on land that claimed as property owned by Region of Surabaya. This problem existed because of Surabaya Government published Land Use License (LUL) or Surat Tanah Hijau and asked for levy money on their owned property land and claimed it as the property that belongs to their region which the income is regulated on article 2 local regulation of Surabaya City Number 14 of 2012, but in the progress, the status of land owned by Surabaya Government seems does not have rights of owning the land and asking for levy money because Surabaya Government cannot show the prove that they owned the land in form of Land Rights Management (LRM) certificate and there is misuse of the land which is not appropriate with Government Regulation Number 8 of 1953 and Act Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles(BRAP). This undergraduate thesis took two problem formulations that is: (1) How is inconsistency of article 2 local regulation of Surabaya city number 14 of 2012 considering Management of Region Property towards verse 3 and 8 of government regulation number 8 of 1953 and General Provision Number II Act number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles(BRAP) in Regulating Land Rights Management (RLRM)? (2) How to cope up with inconsistency of article 2 local regulation of Surabaya city number 14 of 2012 considering Management of Region Property towards verse 3 and 8 of government regulation number 8 of 1953 and General Provision Number II Act number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles(BRAP) in Regulating Land Rights Management (RLRM)? In addition, this undergraduate thesis used empirical juridical method and sociological juridical as its approach which primary data and secondary data obtained would be analyzed by quantitative descriptive technique and hermeneutic. From this research that had been conducted at Board of Building and Land Management Surabaya with such method, the researcher got answers that the land owned by Surabaya Government have LUL but some of them does not have Land viii Rights Management (LRM) certificate. This is also fulfill the criteria of verse 3 and 8 of Government Regulation Number 8 of 1953 and do not applying a management yet that in line with Act Number 5 of 1960 (BRAP) General Provision Number II because there is no supervision that should conducted by Minister of Home Affairs about owning the land, there is incompatibility function between right management and implementation of local duty, land area that the authorization is more than the need in conducting duty from Surabaya Government. Thus, it needs to conduct an adaptation towards lower regulation, in this case is Local Regulation of Surabaya city that sourced from the regulation and should not contradict with the higher regulation that is The Act. This is in line with lex superior legisinferiori principle in conducting regional autonomy and Surabaya Government should have land certificate of the authorized land soon.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/469/051900742 |
| Uncontrolled Keywords: | Inkonsistensi Hukum, Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUAP), Hak Pengelolaan Atas Tanah |
| Subjects: | 300 Social sciences > 333 Economics of land and energy > 333.7 Land, recreational and wilderness areas, energy > 333.73 Land |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 04 Jul 2019 02:01 |
| Last Modified: | 23 Oct 2021 08:12 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/163172 |
Preview |
Text
Della Ismi Indriyan.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |