Putri, Ariani Rizka (2018) Pengaturan Sertifikat Hak Merek Yang Dibatalkan Akibat Pelanggaran Persamaan Logo Merek Dagang (Analisis Kasus Persamaan Logo Cap Kaki Tiga Dengan Lambang Negara Isle Of Man). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada tahun 2013 merek Cap Kaki Tiga digugat oleh Russel Vince, Warga Negara Inggris karena logo dagang Cap Kaki Tiga dianggap memiliki kesamaan dengan lambang Negara Isle of Man. Perkara berakhir dengan diputuskannya Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 66/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst yang mengabulkan sebagian gugatan yang menyatakan bahwa secara visual dan konseptual logo dagang memiliki persamaan dengan lambang Negara Isle of Man dan membatalkan seluruh sertifikat merek Cap Kaki Tiga serta memerintahkan Direktorat Merek untuk mencoret merek tersebut dari DUM. Namun hingga saat ini produk Cap Kaki Tiga masih beredar luas dengan logo dagang yang telah dinyatakan menyerupai lambang Negara Isle of Man oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah apa alasan hukum simbol Cap Kaki Tiga masih digunakan dan produknya masih beredar dengan logo yang telah dibatalkan oleh putusan pengadilan, serta bagaimana akibat hukum dari produk yang mereknya telah dibatalkan dan dicoret dari Daftar Umum Merek. Untuk menjawab permasalahan di atas, penelitian hukum yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan studi kasus dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti diperoleh melalui penelusuran kepustakaan dan penelusuran internet. Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis yakni teknik interpretasi komparatif dan argumentasi. Hasil pengolahan sumber bahan hukum yang telah dianalisis kemudian dijabarkan secara sistematis agar ditemukannya suatu penemuan hukum untuk memecahkan permasalahan yang ada.. Hasil pengolahan sumber bahan hukum yang telah dianalisis kemudian dijabarkan secara sistematis. Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan: 1) Putusan PK 85/2015 juncto Putusan Kasasi 582/2013 juncto Putusan PN 66/2012 hanya mengabulkan sebagian dari gugatan Penggugat, yaitu membatalkan seluruh setifikat merek Cap Kaki Tiga dan menolak gugatan Penggugat yang lain, dalam hal ini adalah gugatan untuk menarik produk-produk Cap Kaki Tiga dari peredaran. Sebagai pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa terkait petitum yang diajukan Penggugat untuk menghentikan distribusi, produksi, dan promosi serta menghentikan peredaran produk yang mengandung unsur di dalam Sertifikat-sertifikat Merek Cap Kaki Tiga yang dimiliki oleh Tergugat, Penggugat tidak dapat menjelaskan alas dasar kerugian yang timbul dan dialami oleh Penggugat akibat dari beredarnya produk merek Cap Kaki Tiga, sehingga vi permohonan tersebut ditolak. Putusan Pengadilan Niaga Nomor 66/Merek/2012/PN.Niaga Jkt.Pst menjadi non-executable karena Majelis Hakim dalam putusannya memberikan penetapan berupa “menyatakan batal seluruh sertifikat hak merek Cap Kaki Tiga dan menghapusnya dari Daftar Umum Merek”. Sehingga produk Cap Kaki Tiga masih beredar secara luas di pasaran. 2) Pasal 12 ayat (3) PPLN melarang penggunaan lambang negara sebagai cap dagang, perhiasan, propaganda politik atau reklame perdagangan dalam bentuk dan cara apapun juga. Hal ini dikarenakan Lambang Negara merupakan identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara. Namun meskipun PPLN hanya berlaku bagi lambang negara Indonesia, namun berdasarkan Asas Resiprositas, Indonesia wajib menghormati lambang negara dari negara lain sebagaimana warga Indonesia menghormati Garuda Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Penemuan hukum yang Penulis rekomendasikan adalah Indonesia membentuk pengaturan yang lebih jelas mengenai tindakan selanjutnya atau penegakan setelah suatu sertifikat merek dibatalkan Seperti halnya The Lanham Act yang secara jelas mengatur akibat hukum setelah merek yang bersangkutan dibatalkan. Agar terdapat kejelasan apakah merek tersebut masih dapat beredar atau tidak, dengan memberikan beberapa persyaratan.
English Abstract
In 2013 Cap Kaki Tiga’s brand was sued by Russell Vince, a British Citizen because Cap Kaki Tiga’s logo is deemed to have something in common with the Isle of Man state emblem. The case ended with the decision of Central Jakarta Commercial Court Decision No. 66/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst which grants part of the lawsuit stating that visually and conceptually the trade logo has something in common with the Isle of Man State emblem and cancels all Trademark Cap certificates and instructs the Trademark Directorate to strike the mark from DUM. However, until now the product of Cap Kaki Tiga is still widely circulated with a trade logo that has been declared to resemble the Isle of Man State emblem by a permanent legal court ruling. Based on the background mentioned above, the legal problem presented in this research is what is the legal reason that the Cap Kaki Tiga symbol is still in use and the product is still circulating with a logo that has been canceled by a court decision, as well as how the legal consequences of the product whose brand has been canceled and removed from the General Register of Marks. To address the above issues, this normative juridical legal research uses a statutory approach, a case study approach and a comparative approach. Legal material related to the problem studied was obtained through library search and internet search. The legal materials that have been obtained are analyzed using analytical techniques, ie comparative interpretation and argumentation techniques. The results of the processing of legal resources that have been analyzed and then described systematically in order to find a legal discovery to solve the existing problems. Based on the discussion, it can be concluded: 1) Decision of Review of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 85 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 juncto Cassation Decision Number 582 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 juncto Central Jakarta Commercial Court Decision Number 66/Merek/2012/PN.Niaga/Jkt.Pst only grants part of the Plaintiff's lawsuit, ie void the entire set of the Trademark Cap brand and reject the other Plaintiff's lawsuit, in which case it is a lawsuit to withdraw the Cap Kaki Tiga products from circulation. As a matter of consideration, the Panel of Judges stated that in relation to the Petitum filed by the Plaintiff to stop the distribution, production and promotion, and to stop the circulation of products containing elements in the Certificate of the Trademark of the Three Legs owned by the Defendant, the Plaintiff can not explain the base of the losses incurred and experienced by the Plaintiff as a result of the circulation of the product brand Cap Legs Three, so the application is rejected. Decision of the Commercial Court Number 66/Merek/2012/PN.Niaga/Jkt.Pst becomes non- executable because the Panel of Judges in its verdict gives a stipulation in the form of "declaring void all rights certificates of the Trademark Legal Marks and deleting them from the General Register of Marks". So that Cap Kaki Tiga’s product still circulating widely in market. 2) Article 12 paragraph (3) The PPLN prohibits the use of a state symbol as a trade mark, jewelry, political propaganda or trade billboard in any form and manner. This is because the State Symbol is the identity and the existence of the nation that becomes the symbol of the state's sovereignty and honor. However, although PPLN only applies to the Indonesian state symbol, but based on the Principle of Reciprocity, Indonesia is obliged to respect the symbol of the country from other countries as Indonesians respect the Garuda Pancasila as the symbol of the Indonesian state. The legal discovery that the author recommends is that Indonesia establish clearer arrangements regarding subsequent action or enforcement after a brand certificate is canceled. Like the Lanham Act that clearly regulates legal consequences after the relevant brand is canceled. In order to clarify whether the brand can still be outstanding or not, by providing some requirements.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2018/248/051805197 |
| Uncontrolled Keywords: | Merek Dagang, Sertifikat, Persamaan Logo, Pelanggaran, Pembatalan |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.04 Property > 346.048 Intangible property > 346.048 8 Trademarks |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | soegeng Moelyono |
| Date Deposited: | 30 Jan 2019 02:55 |
| Last Modified: | 23 Oct 2021 05:07 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/163139 |
Preview |
Text
Ariani Rizka Putri.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |