Nuranie, Dienary Noviariska (2018) Penarikan Diri Negara Filipina Sebagai Anggota Peratifikasi Statute Rome 1998 Ditinjau Dari Viena Convention Wina On The Law Of Treaties 1969. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada tahun 2016 negara Filipina membuat kebijakan perang untuk melawan narkotika, presiden durterte pada saat itu baru menjabat sebagai presiden, setelah kebijakan itu dijalankan presiden durterte dengan keamanan negara melakukan penembakan kepada warga negara jika mereka terbukti melakukan transaksi narkotika. Dalam faktanya negara Filipina yang terhitung dari dua tahun terakhir memiliki problematika kriminalisasi berupa transaksi narkotika yang cukup besar, hal tersebut mengakibatkan kebijakan presiden yang awalnya bertujuan untuk efek jera malah terkesan pembunuhan masal terhadap rakyatnya sendiri. Terhitung hingga 2018 warga negara yang ditembak mati secara langsung mencapai 4000. Pada tahun 2017 presiden mebuat kebijakan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan norma HAM yang berlaku, perihal yang diajukan kepada ICC adalah kejahatan terhadap manusia, berupa pembunuhan masal. ICC pun menerima tentang perihal yang diajukan oleh jude, sehingga ICC akhirnya melakukan penyelidikan pada bulan Maret 2018. Penyelidikan yang di lakukan ICC ditolak secara langsung oleh presiden durterte, dikarenakan sudah melanggar hukum nasional negara Filipina, karena pada dasarnya presiden membuat kebijakan ini dikarenakan untuk melindungi warga negaranya serta memberantas kejahatan terhadap narkotika di Filipina. Pada akhirnya karena presiden durterte merasa ICC melakukan hal diluar hukum nasional negara Filipin, maka diajukanlah surat penarikan diri dari sebagai anggota ICC, dengan alasan sudah melanggar hukum nasionalnya. Kemudian dalam penelitian ini akan diperjelas tentang alasan-alasan penarikan diri menurut hukum internasional dan menjelaskan tentang mekanisme penarikan diri, menurut penelitian bahwa alasan yang diajukan oleh negara Filipina diperbolehkan oleh hukum internasional, karena menurut teori hukum nasional dan hukum internasional pun ada teori dualisme, dimana hubungan hukum nasional dan hukum internasional berbeda tetapi harus bisa saling mendukung. negara Filipina pun masih bagian dari ICC dikarenakan tanggal penarikan diri belum diterbitkan sehingga negara Filipina masih dikatakan anggota Statute Rome sehingga status hukum masih dapat diadili atau masih harus mengikuti kewajiban Statute Rome. Bahwa negara Filipina masih berlaku surut selama tanggal ketetapnya belum keluar sesuai pasal 127 harus menunggu selama 1 tahun dan pada masa menunggu itu ketentuan apapun dari ICC masih berlaku bagi negara Filipina.
English Abstract
In 2016 the Philippines made a war policy to fight narcotics, durterte's president at that time only served as president, after the policy was run by the durterte president with state security to shoot citizens if they were convicted of narcotics transactions. In fact, the Philippines, which has been the problem of criminalization in the form of narcotics transactions in the last two years, has resulted in a presidential policy which was originally aimed at deterrent effects and has instead impressed the mass murder of its own people. Up to 2018 the citizens who were shot dead reached 4000 directly. In 2017 the president made a policy that was basically not in accordance with the applicable human rights norms, the matter proposed to the ICC was a crime against humans, in the form of mass murder. The ICC also received about the matter submitted by Jude, so the ICC finally conducted an investigation in March 2018. The investigation conducted by the ICC was rejected directly by the president Durterte, because it violated the national law of the Philippines, because basically the president made this policy due to protecting its citizens and eradicate narcotics crime in the Philippines. In the end because the durterte president felt that the ICC was doing things outside the Philippine state's national law, a letter of withdrawal from a member of the ICC was submitted, arguing that he had violated his national law. Then in this study will be clarified about the reasons for withdrawal according to international law and explain the mechanism of withdrawal, according to research that the reasons proposed by the Philippine state are allowed by international law, because according to the theory of national law and international law there is a dualism theory, where the relationship between national law and international law is different but must be able to support each other. the Philippine state is still part of the ICC because the date of withdrawal has not been issued so that the Philippines is still said to be a member of the ICC so that the legal status can still be tried or still have to follow ICC obligations. Whereas the Philippine state is still retroactive as long as the date of its determination has not yet been issued in accordance with Article 127, it must wait for 1 year and at the time of waiting, any provisions of the ICC are still valid for the Philippines.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2018/434/051900518 |
| Uncontrolled Keywords: | Penarikan Diri, Filipina , Ratifikasi, Statute Rome-Withdrawal, Philippines, Ratification, Statute Rome |
| Subjects: | 300 Social sciences > 364 Criminology > 364.1 Criminal offenses > 364.17 Offenses againts public morals > 364.177 Drugs > 364.177 095 99 Drugs (Philippines) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 03 Jul 2019 02:00 |
| Last Modified: | 23 Oct 2021 08:26 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/163108 |
Preview |
Text
Dienary Noviariska Nuranie.pdf Download (899kB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |