Pelaksanaan Informasi, Data, Laporan, Dan Pengaduan (IDLP) dalam Upaya Law Enforcement Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (Studi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III)

Arsyanda, Sifa (2018) Pelaksanaan Informasi, Data, Laporan, Dan Pengaduan (IDLP) dalam Upaya Law Enforcement Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (Studi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada tingginya jumlah tindak pidana perpajakan yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan tingginya angka kerugian negara dan ancaman kesejahteraan masyarakat. Salah satu hal yang harus dilakukan pemerintah yakni dengan melakukan law enforcement tindak pidana di bidang perpajakan yang terdiri dari pemeriksaan Bukti Permulaan dan penyidikan pajak. Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan didasarkan pada Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP) yang telah di analisis dan dikembangkan oleh analis IDLP serta melalui kegiatan intelijen pajak atau pengamatan. Setelah itu, maka pemeriksaan Bukti Permulaan yang dilakukan dapat dilanjutkan dengan penyidikan pajak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan pada situs penelitian. Sumber data yang digunakan yaitu data primer diperoleh melalui wawancara pegawai Kanwil DJP Jatim III serta data sekunder diperoleh dari berbagai sumber terkait tema penelitian. Kemudian metode analisis data yang digunakan berdasarkan Miles & Huberman (2014) yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP) di Kanwil DJP Jatim III sudah dilakukan dengan baik, dan sesuai dengan teori namun terdapat beberapa pelaksanaan yang berbeda dengan ketentuan di PER-18/PJ/2017. Pertama, penerima IDLP eksternal adalah Bidang Kerjasama dan Humas, IDLP akan diserahkan ke Bidang P2IP bila ditemukan ada indikasi tindak pidana perpajakan. Kedua, kegiatan scoring yang tidak dilakukan karena sampai sekarang belum ada aplikasi yang mendukung, dan yang ketiga, Bidang Pemeriksaan, Penagihan, dan Penyidikan Pajak (P4) yang sudah berubah menjadi Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (P2IP). Pelaksanaan pemeriksaan Bukti Permulaan dan penyidikan di Kanwil DJP Jatim III sebagai bagian dalam law enforcement tindak pidana di bidang perpajakan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

English Abstract

This research is based on the high number of tax crimes that occurred in Indonesia. This resulted in high numbers of state losses and threats to the welfare of the people. One of the things that must be done by the government is by doing law enforcement of criminal offenses in the field of taxation consisting of preliminary investigation and tax investigation. Preliminary Investigation are based on Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP) that have been analyzed and developed by IDLP analysts and through tax intelligence activities. After that, the Preliminary investigation can be continued with tax investigation. This studies uses qualitative research type and descriptive method. Data is obtained through interview, documentation, and literature study on the research site. The data sources used are primary data obtained through interview with employee of Regional Office of DJP Jatim III (Kanwil DJP Jatim III) and secondary data is obtained from various sources that is related. Beside that, author use Miles and Huberman (2014) data analysis method. The result of this research shows that the implementation of IDLP in Regional Office of DJP Jatim III (Kanwil DJP Jatim III) has been done well and accordance with the existing theory, but there are some different implementation with provisions in PER-18 / PJ / 2017. First, external IDLP recipient is the Cooperation and Public Relations section, IDLP will be submitted to P2IP section if there is any criminal act of taxation. Second, stagnant scoring activities because there are no supporting applications, and third, Pemeriksaan, Penagihan, dan Penyidikan Pajak (P4) section that has been changed to Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (P2IP) section. Implementation of Preliminary Investigation and tax investigation in Regional Office of DJP Jatim III as part of law enforcement of criminal offense in taxation is in accordance with existing regulations.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FIA/2018/234/051803946
Uncontrolled Keywords: Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP), Law Enforcement, Pemeriksaan Bukti Permulaan, Penyidikan.-Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP), Law Enforcement, Preliminary Investigation, Tax Investigation
Subjects: 300 Social sciences > 345 Criminal law > 345.02 Criminal offenses
Divisions: Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Bisnis / Niaga
Depositing User: soegeng sugeng
Date Deposited: 18 Apr 2019 02:31
Last Modified: 25 Oct 2021 03:26
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/162979
[thumbnail of Sifa Arsyanda.pdf]
Preview
Text
Sifa Arsyanda.pdf

Download (3MB) | Preview

Actions (login required)

View Item View Item