Adha, Anggiyaza (2018) Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh dalam Perspektif Fungsi Administrasi (Studi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang dan di Kelurahan Gading Kasri Kota Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian tentang pelaksanaan program kota tanpa kumuh dalam perspektif fungsi administrasi pada dasarnya dilakukan berdasarkan adanya permasalahan permukiman kumuh di Kota Malang. Permasalahan tersebut didasarkan karena pertumbuhan penduduk di Kota Malang yang semakin meningkat, sehingga kebutuhan terhadap kawasan permukiman juga semakin meningkat. Meningkatnya pertumbuhan penduduk berpengaruh pada munculnya permukiman kumuh karena tidak tersedianya lahan untuk permukiman masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2016 tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya membuat suatu program yang bernama Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Program ini bertujuan untuk mengatasi kekumuhan di tingkat nasional, salah satunya adalah Kota Malang yang memiliki luasan permukiman kumuh. Maka dari itu dalam pelaksanaan program kota tanpa kumuh perlu didasarkan pada fungsi administrasi agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan program kota tanpa kumuh yang dilakukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Kelurahan Gading Kasri dalam perspektif fungsi administrasi yang terdiri dari Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting serta untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan program kota tanpa kumuh di Kelurahan Gading Kasri Kota Malang. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian terdiri dari peneliti sendiri, pedoman wawancara, dan perangkat penunjang. Dalam menganalisis data penelitian, peneliti mengacu pada metode yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan program kota tanpa kumuh di Kelurahan Gading Kasri yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman beserta pemangku kepentingan lainnya sudah cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan dilaksanakannya program kota tanpa kumuh berdasarkan fungsi administrasi yang diajukan pada fokus penelitian. Namun masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki untuk mendapatkan hasil yang lebih baik yaitu dalam Planning, Organizing, dan Staffing. Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan program kota tanpa kumuh di Kelurahan Gading Kasri inivi adalah 1) Adanya Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2016 tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai payung hukum; 2) Peran pemerintah daerah; 3) Adanya partisipasi masyarakat; dan 4) Bantuan dana investasi. Sedangkan faktor penghambat dari pelaksanaan program kota tanpa kumuh di Kelurahan Gading Kasri ini antara lain 1) Kurangnya partisipasi dalam kepengurusan badan keswadayaan masyarakat; 2) Tuntutan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan bidangnya; 3) Perbedaan pendapat antar masyarakat; 4) Peran kelompok swadaya masyarakat.
English Abstract
Research on program implementation of kota tanpa kumuh in perspective of administrative functions is basically done based on the existence of slum settlement problems in Malang. The problem is based on the increasing population growth in Malang City, so the need for residential area is also increasing. Increased population growth has an impact on the emergence of slums due to unavailability of land for community settlements. Based on the Regulation of the Minister of PUPR Number 2 Year 2016 regarding the quality improvement of slum housing and slums, Directorate of Development of Settlement Region, Ditjen Cipta Karya made a program called Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). This program aims to overcome the slum at the national level, one of which is the city of Malang which has a slum area. Therefore, in the program implementation of kota tanpa kumuh need to be based on administrative functions in order to achieve the goals set. This research uses descriptive research with qualitative approach and aims to describe the program implementation of kota tanpa kumuh done by Department of Housing and Settlement Region and Kelurahan Gading Kasri in perspective of administration function consist of Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, and Budgeting as well as to describe the supporting factors and obstacle factors in the program implementation of kota tanpa kumuh in Kelurahan Gading Kasri Malang. Sources of data used are primary data and secondary data. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The research instrument consists of the researcher himself, the interview guide, and the supporting device. In analyzing the research data, the researcher refers to the method proposed by Miles, Huberman, and Saldana. Based on this research, the program implementation of kota tanpa kumuh in Kelurahan Gading Kasri conducted by the Department of Housing and Settlement Region along with other stakeholders is good enough. This is demonstrated by program implementation of kota tanpa kumuh based on administrative functions that are submitted to the research focus. But there are still some shortcomings that need to be improved to get better results that is in Planning, Organizing, and Staffing. The supporting factors in the program implementation of kota tanpa kumuh in Kelurahan Gading Kasri is 1) The existence of the Regulation of Minister of PUPR Number 2 Year 2016 about quality improvement to slum housing and slums as the legal umbrella; 2) The role of local government; 3) The existence of community participation; and 4)viii Assistance of investment funds. While the inhibiting factors of the program implementation of kota tanpa kumuh in Kelurahan Gading Kasri are, 1) Lack of participation in the management of public self-help agencies; 2) The demand for the execution of work is not in accordance with the field; 3) Differences of opinion between communities; 4) The role of self-help groups.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2018/438/051806446 |
| Uncontrolled Keywords: | Pelaksanaan Program, Permukiman Kumuh, Fungsi Administrasi.-Program Implementation, Slum Settlements, Administrative Functions |
| Subjects: | 300 Social sciences > 353 Specific fields of public administration > 353.5 Public administration of social warfare > 353.53 Programs directed to groups of people > 353.533 Specific miscellaneous groups > 353.533 3 Residents of disadvantaged urban and suburban areas |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 18 Jun 2019 02:05 |
| Last Modified: | 25 Oct 2021 04:53 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/162713 |
Preview |
Text
Anggiyaza Adha.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |