Ismaya, Devi Sheila (2018) Implementasi Kebijakan Tambahan Penghasilan Dengan Perspektif Peraturan Walikota Malang Nomor 4 Tahun 2017 (Studi Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh indivdu atau organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam pembuatan kebijakan publik. Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang sudah melaksanakan implementasi kebijakan tambahan penghasilan namun belum efektif dan efisien. Dengan adanya tambahan penghasilan diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan kesejahteraan namun karena adanya rentan bobot jabatan yang berbeda maka pemberian tambahan penghasilan belum dapat memenuhi kesejahteraan pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan tambahan penghasilan, faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan tambahan penghasilan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berlokasi di Kota Malang, sedangkan situsnya berada di Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang. Sumber data primer diperoleh dari beberapa wawancara dari informan yang berkaitan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian yaitu peneliti sendiri dan beberapa alat penunjang seperti pedoman wawancara dan alat bantu lainnya. Analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis data model interaktif menurut Miles, Huberman dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tambahan penghasilan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang sudah berjalan dengan baik namun belum sepenuhnya optimal. Terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan tambahan penghasilan. Adapun faktor pendukung meliputi komunikasi, sumberdaya, dan daar hukum yang kuat. Faktor penghambatnya meliputi disposisi, tidak adanya sanksi hukum yang tegas, adanya kecemburuan beban kerja, peraturan walikota dan teknis sistem eror. Adapun saran peneliti yakni hendaknya mengkaji lagi ketentuan dalam pemberian tambahan penghasilan serta memberikan sanksi yang tegas kepada pegawai yang melanggar, pimpinan secara aktif melakukan pengkontrolan dan memotivasi pegawai Aparatur Sipil Negara agar senantiasa berdisiplin dalam kerja dan dapat memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, dan setiap satu minggu sekali membackup data rekapitulasi absensi fingerprint. Kata kunci: Implementasi, kebijakan, tambahan penghasilan
English Abstract
Implementation of policies is an action undertaken by an individual or organization to achieve the objectives specified in public policy making. Regional Personnel Board of Malang has implemented the implementation of additional income policy but it is not effective and efficient yet. With the additional income it is expected to improve performance and welfare but because of the vulnerability of different quality of different positions then the additional income can not fulfill the welfare of employees. This research aims to describe the implementation of additional income policies, supporting factors and inhibiting factors in the implementation of additional income policies. This research uses descriptive research type with qualitative approach which is located in Malang City, while its website is in Regional Personnel Board of Malang. Primary data sources were obtained from interviews from related informants, while secondary data were obtained from documents relating to the research topic. Data collection techniques are observation, interviews, and documentation. The research instrument is the researcher herself and some supporting tools such as interview guides and other tools. Data analysis used is by using interactive data model analysis according to Miles, Huberman and Saldana. The result of the research shows that the implementation of supplementary income policy conducted by the Regional Personnel Board of Malang has been running well but not optimally yet. There are supporting and inhibiting factors in the implementation of additional income policies. The supporting factors include communication, resources, and strong basic law. Inhibiting factors include disposition, lack of strict legal sanctions, jealousy of workload, mayor regulation and technical error system. The researcher suggest that it should review the provision in giving additional income and give a strict sanction to the violating employee, the leader actively do the controlling and motivate the employees of State Civil Apparatus in order to always be discipline in work and give the best service to society, and backed up fingerprint attendance recapitulation data every once a week.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2018/490/051807127 |
| Uncontrolled Keywords: | implementation, policy, additional income |
| Subjects: | 300 Social sciences > 352 General considerations of public administration > 352.3 Executive management > 352.34 Planning and policy making |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 18 Jun 2019 01:43 |
| Last Modified: | 25 Oct 2021 06:57 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/162697 |
Preview |
Text
Devi Sheila Ismaya.pdf Download (36MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |