Zaky, Ikhsanuz (2018) Analisis Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Tingkat Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi pada KPP Pratama Kota Padang periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2017). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini dilatar belakangi dari upaya reformasi perpajakan pada tahun 1983. Penerimaan pajak dari sektor Pajak Penghasilan sampai dengan tahun 2016 menjadi yang tertinggi. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menciptakan keadilan dalam rangka pemungutan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) adalah ditetapkannya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Penetapan PTKP bertujuan untuk mengurangi Pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak Orang Pribadi sehingga lebih banyak penghasilan yang dibawa pulang oleh Wajib Pajak. PTKP selalu mengalami perubahan mengikuti pertimbangan ekonomi di Indonesia. Perubahan PTKP pada saat penelitian ini dilakukan adalah tiga kali perubahan yang terjadi atas enam tahun terakhir yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK- 162/PMK.011/2012 tentang penyesuaian PTKP, Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-122/PMK.010/2015 tentang penyesuaian PTKP, Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-101/PMK.010/2016 tentang penyesuaian PTKP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan Peraturan Mnteri Keuangan tentang penyesuaian PTKP terhadap tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) pada KPP Pratama di Kota Padang. Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode Kuantitatif Deskriptif, dengan data yang digunakan adalah data sekunder yaitu Jumlah Wajib Pajak, data Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, pasal 25 dan pasal 29 pada KPP Pratama di Kota Padang. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis Statistik Deskriptif, Analisis Komparatif, dan Analisis Trend. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa PTKP tidak berdampak terhadap tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak, begitupun perubahan PTKP tidak berdampak terhadap penerimaan PPh 21 dan juga tidak memberikan dampak terhadap PPh 25/29. Peneliti merekomendasikan bahwa sebaiknya pihak KPP Pratama di Kota Padang meningkatkan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di wilayah kerja KPP dalam rangka perluasan basis pajak atau ekstensifikasi Wajib Pajak, meningkatkan kinerja pelayanan.
English Abstract
This research is based on tax reform efforts in 1983. Tax revenues from Income Tax sector until 2016 became the highest. One of the efforts undertaken by the Directorate General of Taxes in order to create justice in the framework of the collection of Individual Taxpayers (WPOP) is the stipulation of Non-Taxable Income (PTKP). This decision aims to reduce Taxes to be paid by Individual Taxpayers so that more income brought home by the Taxpayer. PTKP is always changing following economic considerations in Indonesia. The change of PTKP at the time of this research was conducted three times the changes that occurred over the last six years ie Regulation of the Minister of Finance Number: PMK-162/ PMK.011/2012 on the adjustment of PTKP, Regulation of the Minister of Finance Number: PMK- 122/PMK.010/2015 on the adjustment of PTKP, Regulation of the Minister of Finance Number: PMK-101/PMK.010/2016 on the adjustment of PTKP. This study aims to analyze the changes of Financial Regulation on the adjustment of PTKP to the growth rate of the number of individual taxpayers (WPOP) and income tax revenue (PPh) on KPP Pratama in Padang City. The research method used is descriptive quantitative method, with the data used is secondary data that is Taxpayer Number, income tax section (PPh) article 21, article 25 and article 29 on KPP Pratama in Padang City. Data analysis in this research use Descriptive Statistic Analysis, Comparative Analysis, and Trend Analysis. The results of the analysis shows the rate of growth of the number of taxprayers is not affected by te change of PTKP, the income tax revenue section 21 at KPP Pratama in Padang City is not affected by change of PTKP, and also does not affected on income tax revenue section 25/29 by change of PTKP. The researcher recommends that KPP Pratama should improve cooperation with companies in KPP working area in order to extend tax base or extensification of Taxpayer, improve service performance.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2018/645/051808431 |
| Uncontrolled Keywords: | PTKP, Wajib Pajak, PPh-Non-taxable income, Taxpayer, Personal Tax Income |
| Subjects: | 300 Social sciences > 336 Public finance > 336.2 Taxes > 336.24 Income taxes |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Bisnis / Niaga |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 15 Jan 2019 06:44 |
| Last Modified: | 25 Oct 2021 06:31 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/162616 |
Preview |
Text
Ikhsanuz Zaky.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |