Pradina, Mayrikson Yuris (2018) Peran Pemerintah Daerah Dalam Menyediakan Ruang Terbuka Hijau Berbasis Pembangunan Berkelanjutan (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Keberlangsungan lingkungan adalah hal yang wajib dikelola dengan baik secara optimal, guna memenuhi kebutuhan dasar manusia. Daya dukung lingkungan akan mempengaruhi kehidupan kita sekarang dan juga untuk generasi yang akan datang. Setiap warga negara wajib berperan aktif untuk tetap menjaga dan merawat lingkungan supaya memiliki nilai keseimbangan sesuai dengan pilar Pembangunan Berkelanjutan yang berfokus pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Korelasi dari hal tersebut adalah mengenai penyediaan ruang terbuka hijau bagi masyarakat. Pemerintah daerah selaku pemangku kepentingan di daerah, wajib berperan aktif. Pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung menjadi fungsi utama di dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau. Dengan peningkatan penataan ruang yang berbasis pembangunan berkelanjutan, maka pemerintah daerah dapat menjadikan sebuah wilayah lingkungan yang asri dan nyaman untuk kelangsungan hidup di daerah Kabupaten Tulungagung. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analisis Spradly, dengan empat tahapan yakni menganalisis Domain, Taksonomi, Komponensial, dan Tema Kultural. Sedangkan untuk situs penelitian, berlokasi di kantor BAPPEDA Kabupaten Tulungagung. Aspek yang ingin diamati meliputi lima aspek yakni stabilitator, inovator, modernisator, pelopor dan pelaksana sendiri. Peranan stabilitator berkaitan mengenai bagaimana pemerintah Kabupaten Tulungagung mampu menciptakan situasi yang kondusif di lingkungan daerah. Tantangan yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung dalam kaitan penyediaan ruang terbuka hijau meliputi ketersediaan lahan untuk dibangun ruang terbuka hijau publik yang masih kurang. Kemampuan manajemen aparatur dan ketersediaan tenaga ahli di bidang penyusun rencana, implementasi, dan monitoring juga menjadi kendala. Hubungan keterkaitan antara keterlibatan pihak swasta dan masyarakat dalam mendukung dan ikut berperan dalam pembangun. Tantangan selanjutnya berkaitan dengan alokasi anggaran untuk membangun sarana dan prasarana ruang terbuka hijau. Pemerintah Kabupaten Tulungagung harus mau membuka diri kepada masyarakat. Bisa dikatakan pemerintah daerah sebagai penyelenggara penyediaan RTH, wajib melibatkan masyarakat dalam setiap programnya. Sehingga dengan ini akan muncul feedback yang akan terus menerus terjadi. Dengan begitu tujuan pembangunan akan sesuai dengan sasaran, dan tujuan bersama akan tercapai.
English Abstract
Environmental sustainability is a thing that must be managed properly optimally, to meet basic human needs. The carrying capacity of the environment will affect our lives now and also for generations to come. Every citizen must take an active role in maintaining and taking care of the environment in order to have a balance value in accordance with the pillars of Sustainable Development that focus on economic, social and environmental aspects. The correlation of this is about the provision of green space for the community. Local government as stakeholders in the region, must play an active role. Local Government of Tulungagung Regency becomes the main function in the provision of Green Space. With the improvement of spatial arrangement based on sustainable development, the local government can make a beautiful environment area and comfortable for survival in Tulungagung regency. Researchers used a qualitative descriptive approach of Spradly analysis, with four stages of analyzing Domain, Taxonomy, Component, and Cultural Theme. As for the research site, located in the office BAPPEDA Tulungagung. Aspects to be observed include five aspects namely the stabilizer, innovator, modernisator, pioneer and self-implementer. The role of the stabilizer is related to how the government of Tulungagung Regency is able to create a conducive situation in the regional environment. The challenges faced by the local government of Tulungagung Regency in terms of providing green space include the availability of land for public green space that is still lacking. The ability of apparatus management and the availability of experts in the field of planning, implementation, and monitoring also become obstacles. The relationship between the involvement of private parties and the community in supporting and participating in the builder. The next challenge relates to budget allocation to build green space facilities. The government of Tulungagung Regency must be open to the public. It can be said that local governments as the providers of green space provision, must involve the community in each program. So with this will appear feedback that will continue to occur. That way the development goals will fit the target, and the common goal will be achieved.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2018/908/051810857 |
| Uncontrolled Keywords: | RTH, Pembangunan Berkelanjutan, Peran Pemerintah-Green Space, Sustainable Development, Government Role |
| Subjects: | 300 Social sciences > 333 Economics of land and energy > 333.7 Land, recreational and wilderness areas, energy |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 27 Feb 2019 02:00 |
| Last Modified: | 22 Oct 2021 07:17 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/162577 |
Preview |
Text
Mayrikson Yuris Pradina.pdf Download (4MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |