Zeho, Fannidya Hamdani (2018) Peran Pemerintah Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam rangka otonomi desa, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan mengenai dana desa untuk pemerintah desa dapat mengelola kebutuhannya sendiri. Kebijakan tata kelola desa yang dimuat dalam Undang-undang desa yang baru ini dianggap sebagai kebijakan yang membawa harapan baru dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kebijakan ini diharapkanakan membawa perubahanperubahan penting yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat desa Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berlokasi di Kabupaten Kediri, sedangkan situsnya berada di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri. Sumber datanya primer diperoleh dari beberapa wawancara dari informan yang berkaitan, sedangkan data sekundernya diperoleh dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tema tersebut. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan instrumen penelitiannya adalah peneliti sendiri, dan beberapa alat penunjang seperti pedoman wawancara, dan alat bantu lainnya. Peran pemerintah desa sangatlah penting dalam perannya sebagi regulator, dinamisator, serta fasilitator dalam pengelolaan dana desa. Masalah sumber daya manusia yang belum siap dalam penerapan kebijakan dana desa ini menjadi masalah dalam mengelola dana desa. Untuk itu pemerintah perlu melakukan pengawasan dan juga pendampingan terhadap pemerintah desa dalam melaksanakan dan mengelola program dana desa. Sehingga pengelolaan dana desa dapat berjalan dengan efektif dan efisien, serta pemerintah desa dapat menciptakan akuntabilitas dalam mengelola keuangan desa.
English Abstract
In the context of village autonomy, the central government issued a policy on village funds for village governments to manage their own needs. The village governance policy contained in the new Village Law is considered a policy that brings new hope in improving the welfare of rural communities. This policy is expected to bring significant changes aimed at improving services to the community and improving the welfare and empowerment of rural communitie. The type of descriptive research with a qualitative approach located in Kediri District, while the site is located in Pranggang Village Plosoklaten District Kediri Regency. Primary data sources were obtained from interviews from related informants, while secondary data were obtained from documents relating to the theme. Techniques of collecting data through interviews, observation, and documentation. While the research instrument is the researcher himself, and some supporting tools such as interview guides, and other aids. The role of village government is crucial in its role as regulator, dynamicator, and facilitator in village fund management. Issues of human resources are not ready in the implementation of this village funds. Therefore, the government needs to conduct supervision as well as assistance to the village government in implementing and managing the village fund program. Can be used effectively and efficiently, and the government can create accountability in managing village finances.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2018/593/051808341 |
| Uncontrolled Keywords: | Pemerintah Desa, Dana Desa, Akuntabilitas-Village Government, Village Fund, Accountability |
| Subjects: | 300 Social sciences > 320 Political science (Politics and government) > 320.8 Local government |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Sugeng Moelyono |
| Date Deposited: | 27 May 2019 01:20 |
| Last Modified: | 25 Oct 2021 06:16 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/162509 |
Preview |
Text
Fannidya Hamdani Zeho.pdf Download (57MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |