Charles, Putri Darmawan (2017) Pertanggungjawaban Kantor Pertanahan Terhadap Sertipikat Hak Tanggungan Yang Diterbitkan Di Atas Sertipikat Hak Guna Bangunan Palsu. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Jaminan merupakan salah satu faktor penting untuk pemberian kredit dari kreditur kepada debitur. Salah satu jaminan kebendaan yang pada umumnya menjadi jaminan kredit adalah tanah dan bangunan dalam bentuk rumah tinggal, ruko, pabrik atau gudang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 (selanjutnya disebut UUHT) tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta bendabenda yang berkaitan dengan tanah. Pengikatan atas jaminan tanah dan bangunan dilakukan dengan pengikatan hak tanggungan. Akta Pemberian Hak Tanggungan ini haruslah didaftarkan di Kantor Pertanahan untuk diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan yang menjadi bukti kuat hak kreditur sebagai pemegang Hak Tanggungan atas jaminan. Tetapi terkadang Sertipikat Hak atas tanah yang menjadi obyek dari Hak Tanggungan tersebut palsu sehingga Sertipikat Hak Tanggungan dibatalkan oleh Kantor Pertanahan. Ketika Sertipikat Hak Tanggungan dibatalkan menjadi pertanyaan bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur yang harus menderita kerugian dikarenakan kehilangan hak prefern atas hak tanggungan. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini bermaksud untuk menganalisis pertanggungjawaban Kantor Pertanahan yang menerbitkan Sertipikat Hak Tanggungan diatas Sertipikat Hak Guna Bangunan yang palsu. Melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus diperoleh hasil bahwa atas kelalaiannya yang kurang menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penerbitan Sertipikat Hak Tanggungan maka berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kantor Pertanahan bertanggungjawab untuk mengganti kerugian terhadap Kreditur. Hukum bukan hanya memperhatikan kepentingan Kreditur. “Perlindungan juga diberikan kepada Debitur dan pemegang Hak Tanggungan, bahkan juga kepada pihak ketiga yang kepentingannya bisa terpengaruh oleh cara penyelesaian utang piutang Kreditur dan Debitur, dalam hal debitur cidera janji. Sertifikat Hak Tanggungan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan atas nama Kreditur merupakan bukti adanya hubungan hukum keperdataan antara Kreditur dengan Debitur, dimana Debitur telah berhutang kepada Kreditur dengan jaminan Sertipikat Hak Tanggungan diatas Sertipikat Hak Guna Bangunan milik Debitur. Bukti kuat Hak Tanggungan dibuktikan dengan adanya Sertifikat Hak Tanggungan. Menjadi penting untuk diperhatikan dalam Pendaftaran Hak Tanggungan ialah: “Hak Tanggungan sudah lahir pada saat pendaftaran dan pendaftaran dilakukan dengan membuat dan mencatatnya dalam buku Hak Tanggungan”. Kerugian yang dialami oleh Dr. Baron (selaku debitur) menimbulkan Tanggungjawab hukum dari Kantor Pertanahan yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Tanggungan di atas Sertipikat Hak Guna Bangunan palsu yaitu tanggungjawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian pasal 1366v KUHPerdata, bahwa setiap orang yang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati – hatinya. Atas kelalaiannya Kantor Pertanahan yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Tanggungan di atas Sertipikat Hak Guna Bangunan palsu maka berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata, Kantor Pertanahan bertanggungjawab untuk mengganti kerugian. Perlindungan hukum bagi Kreditur sebagai Pemegang Hak Tanggungan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan di atas Sertipikat Hak Guna Bangunan Palsu adalah : (a) Melakukan gugatan perdata kepada debitur do Pengadilan Negeri; (b) melakukan gugatan Tata Usaha Negara kepada kantor Pertanahan di Pengadilan Tata Usaha Negara.
English Abstract
Guarantee is one of important factors in credit granting from creditor to debtor. One of the things used as guarantee is land or building in the form of residential building, shophouse, factory/plant, or warehouse. The law number 4 year 1996 (further called as UUHT) on Certificate of Mortgage. Guarantees in the form of land and building was bonded through Certificate of Mortgage. Deed granting Certificate of Mortgage must be registered to Land Agency for the issuance of Certificate of Mortgage that serves as strong evidence for creditor’s right as the holder of certificate of mortgage over the guarantee. However, certificate of the right of the land as the subject of Certificate of Mortgage was unofficial so that this certificate was voided by the Land Agency. If the certificate of mortgage was voided, the question arising was on the legal protection for creditor who suffered la loss due to the loss of preference right over mortgage. Thus, this study aimed at analyzing the accountability of Land Agency which issued Certificate of mortgage over unofficial building rights title. The statute and case approaches employed in this study revealed that the problem was caused by negligence and carelessnes in inssuing Certificate of Mortgage. Thus, based on the article 1365 of Civil Code, Land Agency was subjected to pay compensation to the creditor. Law does not only pay attention to the interest of creditor. Protection is also given to debtor and the holder of certificate of mortgage, and even to the third party whose interest is affected by the method of debt settlement between creditor and debtor, in case that debtor violates the agreement. Certificate of Mortgage issued by Land Agency on behalf of Creditor is an evidence of the existence of civil legal relationship between creditor and debtor in which debtor has a debt to creditor with Certificate of Mortgage over Certificate of Right to Build owned by debtor used as guarantee. Strong evidence of Right of Mortgage is proven with Certificate of Mortgage. It is important to note that the Registration of Mortgage Right is: “Mortgage Right has been generated since the registration and registration is done by making and recording it in the book of Mortgage Right”. The loss suffered by Dr Baron (as debtor) generated legal accountability from Land Agency which issued Certificate of Mortgage over Fake Certificate of Right to Build. The accountability was for the negligence, especially the element of negligence on article 1366 Civil Code indicating that each individual is subjected to be accountable for his negligence and carelessness. For its negligence in issuing Certificate of Mortgage over Fake Certificate of Right to Build, Land Agency had to be accountable for the indemnify based on article 1365 of Civil Code.vii The legal protection for creditor as the holder of Certificate of Mortgage that was issued by Land Agency over the unofficial building rights title are: (a) Filing civil lawsuit to debtor in court,; (b) filing State Administration lawsuit to Land Agency in State Administrative Court.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.043 8/CHA/p/2017/041710816 |
| Uncontrolled Keywords: | REAL PROPERTY, ADMINISTRATION OF ESTATES, LAND TENURE, LAND USE, DEEDS - LAW AND LEGISLATION, LANDOWNERS, LAND TITLES |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.04 Property > 346.043 Real property > 346.043 8 Conveyancing |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 20 Dec 2018 02:15 |
| Last Modified: | 21 Oct 2021 00:41 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/162224 |
Preview |
Text
PUTRI DARMAWAN CHARLES.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |