Fitriya, Ummi (2018) Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pada Badan Usaha Milik Desa dalam Usaha Pemberdayaan dan Peningkatan Kemandirian Masyarakat Desa Kedungpari Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan kebijakan baru yang memiliki konsep baru untuk desa, yaitu desa mandiri. Konsep desa mandiri merupakan terwujudnya desa yang mampu membangun, mengatur dan memenuhi kebutuhannya dengan memanfaatkan potensi dan aset desa sehingga tidak bergantung dengan bantuan dari luar. Untuk menciptakan desa mandiri di seluruh Indonesia, pemerintah melalui Kemendes PDTT membuat beberapa program prioritas, salah satunya adalah Bumdes. Salah satu yang menerapkan program Bumdes adalah Desa Kedungpari. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terutama dalam implementasi program Bumdes di Desa Kedungpari. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian ini yaitu dari pihak Bumdes Sejahtera Desa Kedungpari yang meliputi Penasehat, Direktur, Bagian Administrasi, Bagian Keuangan, Sekertaris Pengawas. Dan Pemerintahan Desa meliputi Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Dusun Jabaran. Serta Ketua UPKu Langgeng Desa Kedungpari. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Sementara itu, analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis data model interaktif menurut Creswell Tahun 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Bumdes di Desa Kedungpari belum berjalan secara efektif. Dalam implementasi program ini para pelaksana belum mampu menstransmisikan informasi dengan baik, terdapat inkonsistensi komunikasi, sulitnya mencari pengurus Bumdes yang berkompeten, kurangnya jumlah staf, tidak adanya fasilitas fisik penunjang usaha Bumdes, kurangnya kemauan para pelaksana untuk menyukseskan program, tidak adanya insentif dan gaji, serta SOP yang dibuat tidak terealisasikan. Adapun saran peneliti, yakni musyawarah antara Bumdes dan UPKu, membuat perencanaan sistematis untuk Bumdes, Merombak pengurus, dan mengganti pengurus yang memiliki latar belakang di bidang wirausaha. Menegaskan kembali untuk menyita barang jaminan nasabah yang tidak mampu mengembalikan uang pinjaman, dan memberikan toleransi keringanan batas waktu pengembalian dengan syarat jika nasabah terjadi gagal panen.
English Abstract
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 about Villages is a new policy that has a new concept for the village, namely as an independent village. The concept of an independent village is the realization of a village that is able to build, regulate and fulfill its needs by utilizing village potential and assets so that it does not depend on outside assistance. To create independent villages throughout Indonesia, the government through the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration of the Republic of Indonesia made several priority programs, one of which was Bumdes. One who implemented the Bumdes program was Kedungpari Village. This study aims to describe and analyze the implementation of Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 about Villages, especially in the implementation of the Bumdes program in Kedungpari Village. This research uses descriptive research with a qualitative approach. The source of this research data is from the Bumdes Sejahtera of Kedungpari Village which includes Advisors, Directors, Administration Section, Finance Section, Supervisory Secretary. And the Village Government includes the Head of the Service Section, the Head of Planning Affairs, the Head of the Jabaran Hamlet. As well as the Chairperson of Langgeng UPKu, Kedungpari Village. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation. Meanwhile, data analysis used by researchers is an interactive data analysis model according to Creswell in 2009. The results showed that the implementation of the Bumdes program in Kedungpari Village had not been effective. In implementing this program, the implementers have not been able to transmit information properly, there are communication inconsistencies, difficulty finding competent Bumdes administrators, lack of staff, lack of physical facilities supporting Bumdes business, lack of willingness of the implementers to succeed the program, lack of incentives and salaries, and the SOP that was made was not realized. There are some of suggestions that researcher submit about this problem, those are to held a deliberations between Bumdes and UPKu, make systematic planning for Bumdes, remodel the management, and replace the managers who have backgrounds in the field of entrepreneurship, reaffirm to confiscate the collateral items the customer is unable to repay the loan, and tolerate the relief of the return deadline provided that the customer fails to harvest.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2018/974/051811292 |
| Uncontrolled Keywords: | pelaksanaan, implementasi, Bumdes- regulation, implementation, Bumdes |
| Subjects: | 300 Social sciences > 320 Political science (Politics and government) > 320.8 Local government |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Sugeng Moelyono |
| Date Deposited: | 03 May 2019 01:19 |
| Last Modified: | 23 Oct 2021 07:08 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/161974 |
Preview |
Text
Ummi Fitriya.pdf Download (59MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |