Madani, Adinda Annisa (2018) Penyelesaian Konflik Bersenjata Di Papua Barat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini penulis mengangkat tentang Penyelesaian Konflik Bersenjata Di Papua Barat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional. terdapat permasalahan di Papua yang belum terselesaikan. Permasalahan itu diantaranya pemerintahan, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Kedua, Pemerintah mengakui bahwa terdapat kesalahan dalam menjalankan Pemerintahan sehngga belum memenuhi rasa keadilan, belum tercapainya kesejahteraan, proses penegakan hukum hingga penghormatan HAM terhadap masyarakat Papua. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana Status OPM Menurut Hukum Internasional? (2) Bagaimana Mekanisme Penyelesaian Konflik Bersenjata di Papua Menurut Hukum Internasional? Kemudian jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Bahan hukum primer diperoleh bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan traktat. Bahan hukum sekunder dalam penulisan penelitian ini meliputi data yang berbentuk informasi sebagai penunjang dalam penulisan, yang diperoleh dari dokumen, penelitian serta studi literatur. Pengaturan tentang Belligerent dapat dilihat dalam literatur hukum Internasional yaitu pada pasal 1 HR Konvensi Den Haag IV 1907 yang menyebutkan syarat pemberontak sebagai berikut yaitu Dipimpin oleh seseorang yang bertanggungjawab terhadap pasukan di bawahnya, memiliki tanda pengenal dan dapat dilihat dari kejauhan, membawa senjata secara terbuka, melakukan operasi sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang, memiliki pengakuan dari negara lain. Mekanisme Penyelesaian Konflik Bersenjata di Papua Menurut Hukum Internasional adalah Berdasarkan Konvensi Den Haag 1899 dan 1907, Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 muncul istilah Sengketa bersenjata Internasional (International Armed Conflict) dan Sengketa bersenjata Non Internasional (Non International Conflict Armed). Berdasarkan hukum Internasional istilah yang sering digunakan untuk menyebutkan kekacauan keamanan dalam suatu Negara adalah Konflik Bersenjata Non Internasional (Non International Armed Conflict). Cara yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa menurut Hukum Internasional adalahSecara damai dan Jalur Hukum.
English Abstract
In this thesis the author raised about the Settlement of Armed Conflict in West Papua Viewed From International Law Perspective. there are problems in Papua that have not been resolved. These issues include government, politics, economy, social and culture. Secondly, the Government acknowledges that there is a mistake in running the Government so that it has not fulfilled the sense of justice, the unfulfilled welfare, law enforcement process to respect the human rights of the people of Papua. Based on this background, then the formulation of the problem in this study are (1) How the Status of OPM According to International Law? (2) How is the Armed Conflict Resolution Mechanism in Papua According to International Law? Then this type of research using normative juridical method. Primary legal material is obtained binding legal materials, comprising legislation, jurisprudence, and treaties. Secondary legal materials in writing this study include data in the form of information as a support in writing, obtained from documents, research and literature studies The setting up of Belligerent can be seen in the international legal literature of article 1 of the HR Convention of The Hague IV 1907 which mentions the terms of the rebels as follows: Led by a person responsible for troops underneath, having identifiers and can be seen from a distance, carrying weapons openly, perform operations in accordance with the laws and customs of war, have recognition from other countries Mechanisms for the Settlement of Armed Conflict in Papua Under International Law are Under the Hague Conventions of 1899 and 1907, the 1949 Geneva Conventions and the 1977 Additional Protocols arise the term International Armed Conflict and Non International Conflict Armed. Under international law the term often used to refer to the security chaos within a State is Non International Armed Conflict. The way in which to resolve disputes under International Law is Peacefully and the Path of Law.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2018/286/051807327 |
| Uncontrolled Keywords: | Konflik, Papua, Hukum Internasional-Conflict , Papua , International Law |
| Subjects: | 300 Social sciences > 341 Law of nations > 341.6 Law of war > 341.68 Law of nations and civil war |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Sugeng Moelyono |
| Date Deposited: | 06 Dec 2018 01:37 |
| Last Modified: | 23 Oct 2021 05:51 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/161818 |
Preview |
Text
Adinda Annisa Madani.pdf Download (4MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |