Arliyando, Alfadharma (2018) Eksistensi E-Ktkln (Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) Terhadap Syarat Wajib Pekerja Migran Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada (PMI) Pekerja Migran Indonesia merupakan kewajiban dari Negara. Hal ini dikarenakan Pekerja Migran Indonesia ialah Warga Negara Indonesia yang memilih untuk bekerja di luar negeri, yang diatur melalui peraturan perundang-undangan nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam Undang-Undang ini, memiliki beberapa mekanisme perlindungan yaitu mengenai syarat wajib yang harus dimiliki oleh seorang Calon Pekerja Migran Indonesia untuk dapat ditempatkan di luar negeri yang termuat di dalam ketentuan pasal 13.Namun, dalam Undang-Undang ini terdapat perbedaan pengaturan mengenai kewaijban kepemilikan E-KTKLN (Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) sebagai syarat wajib yang harus dimiliki. Hal ini mengingat bahwa ketentuan pasal 89 huruf (b) bahwa Peraturan Pemerintah dari UndangUndang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang baru. Mengenai kewajiban kepemilikan E-KTKLN selanjutnya diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Oleh Pemerintah, dan Peraturan, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri Kepada Tenaga Kerja Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah Apa bentuk perlindungan hukum EKTKLN (Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) sebagai syarat wajib terhadap Pekerja Migran Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Apa akibat hukum dari tidak terpenuhinya E-KTKLN (Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) sebagai syarat wajib oleh Pekerja Migran Indonesia? Untuk menjawab permasalahan hukum tersebut, penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan dengan tujuan untuk menunjang penelitian hukum ini didapat melalu studi kepustakaan. Bahan hukum yang telah didapatkan akan dianalisis melalui intepretasi gramatikal dan intepretasi sistematis, guna memperoleh jawaban dari permasalahan yang diteliti. Berdasarkan pembahasan, maka kesimpulan yang didapatkan ialah EKTKLN (Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) merupakan syarat wajib yang harus dimilik oleh Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Hal ini berkaitan dengan bentuk pemberian perlindungan hukum baik sebelum, selama dan setelah bekerja.Juga mengenai kepastian hukum sebagai seorang Pekerja Migran Indonesia Prosedural.Dengan tidak terpenuhinya syarat yang wajib dimiliki ini, maka dapat membatasi pemberian hak perlindungan hukum oleh pemerintah dan meningkatkan risiko dikategorikan sebagai Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural.
English Abstract
Providing legal protection and legal certainty for Indonesian migrant workers is a state’s responsibility because they are the citizens of Indonesia who choose to work overseas and it is regulated in Act Number 18 of 2017 concerning Protection for Indonesian Migrant Workers. This Act has several mechanisms of protection regarding the main requirement that a worker candidate must meet to see whether the person is eligible to work overseas, as stated in Article 13. However, there is a difference over the regulation related with the ownership of Electronic Card for Overseas Workforce (E-KTKLN) as compulsory requirement for them to hold, recalling that the provision in Article 89 letter (b) states that the Government Regulation of the previous Act Number 39 of 2004 concerning Placement and Protection of Indonesian Workers Overseas is regarded valid as long as it not irrelevant to the new Act. The obligation of the ownership of E-KTKLN is then regulated in Government Regulation Number 3 of 2013 concerning Protection for Indonesian Workers working overseas, Government Regulation Number 4 of 2013 concerning Procedures of Placement of Indonesian workers working overseas by the government, and Regulation of Labour Minister Number 7 of 2015 concerning procedures of issuing electronic card to Indonesian workers working overseas. This research is more focused on what form of legal protection for E-KTKLN as compulsory requirement for Indonesian migrant workers after the issuance of Act Number 18 of 2017 concerning Protection for Indonesian Migrant Workers and what are the legal consequences when Indonesian migrant workers fail to have EKTKLN as required? This normative legal research employed statute approach to find the answer of the research problems. The legal materials used in this research were obtained by conducting literature review, where the materials were further analysed through grammatical and systematic interpretations to get the solution to the problems. The discussion result of the research reveals that KTKLN is the requirement that must be fulfilled by those planning to work overseas or by migrant workers after the issuance of Act Number 18 of 2017 concerning Protection for Indonesian Migrant Workers, which is related with the provision of legal protection before, during, or after ones have stopped working. Moreover, it has something to do with legal certainty for Procedural Indonesian Migrant Workers. Not fulfilling the requirement could hinder the provision of legal protection by the government andix could put the workers at risk of being regarded as a non-procedural migrant worker.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2018/426/051811459 |
| Uncontrolled Keywords: | Pekerja Migran, Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri, Perlindungan Hukum |
| Subjects: | 300 Social sciences > 344 Labor, social service, education, cultural law > 344.01 Labor |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 07 Dec 2018 06:43 |
| Last Modified: | 23 Oct 2021 07:59 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/161814 |
Preview |
Text
Alfadharma Arliyando.pdf Download (22MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |