Marpaung, Martalak Mario (2018) Hambatan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pasal 5 Huruf D Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Studi Di Satpol Pp Wilayah Daerah Kota Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Latar Belakang pemilihan tema tersebut adalah Mengkaitkan antara Peraturan Daerah yang berlaku dengan Implementasinya di Lapangan oleh Perangkat Daerah yakni Satpol PP dimana disini penulis mengkaji mengenai Das Solen dan Das Sein. Penulis mencoba melakukan analisa Bagaimana proses pelaksanaan di lapangan dari Dinas Satpol PP dalam menegakkan peraturan daerah yang berlaku. Berdasarkan Hal tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Hambatan apa saja yang dihadapi satuan polisi pamong praja dalam melakukan penyelidikan hukum terkait adanya dugaan pelanggaran terhadap peraturan daerah kota Malang? (2) Bagaimana upaya dan solusi terhadap hambatan atas penyelidikan satuan polisi pamong praja dalam menegakkan hukum peraturan daerah kota Malang? Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan metode pendekatan Deskriptif Analitif yakni menjelaskan dengan mekanisme, prosedur instansi dalam melaksanakan kewenangannya. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisa dengan peraturan perundang-undangan terkait tema yang diangkat. Setelah dianalisa maka ditemukan efektifitasnya, apakah Peraturan Daerah yang berlaku sudah atau belum efektif, bila iya mengapa masih ada pelanggaran, apa penyebab masih terjadinya pelanggaran, apakah karena Undang-Undangnya, Perangkat Daerahnya, atau masyarakatnya. Dalam penelitian ini kemudian penulis mendapatkan kesimpulan & saran bahwa di waktu ke depan instansi harus lebih menggalakkan sosialiasi kepada masyarakat, intensifikasi koordinasi antar divisi Satpol PP, serta pembekalan yang rutin bagi SDM yang dimiliki satpol PP, serta Masyarakat harus lebih sadar kepada peraturan daerah yang berlaku, lebih berhati-hati agar tidak menunggu dihukum agar jera.
English Abstract
The background to the selection of this research is linking the applicable regional regulations with their implementation in the field by the regional apparatus, namely Satpol PP where the author examines the Das Solen and Das Sein. The author tries to analyze how the implementation process in the field from the Satpol PP Office in enforcing the applicable local regulations. Based on this, this paper raised the formulation of the problem: (1) What obstacles were faced by the civil service police unit in carrying out legal investigations related to alleged violations of the Malang city regulations? (2) What are the efforts and solutions to obstacles to the investigation of the civil service police unit in enforcing the regional regulation law of Malang city? The writing of this paper uses a sociological juridical method with an Analytical Descriptive approach that explains the mechanism, procedures of the agency in carrying out its authority. The data that has been collected is then analyzed with legislation related to the theme raised. After being analyzed, the effectiveness was found, whether the Regional Regulations in force have been or have not been effective, if so why is there still a violation, what is the cause of the violation, whether due to the Law, the Regional Apparatus, or the community. In this study, the authors get conclusions & suggestions that in the future the agency must promote socialization to the community, intensify coordination between Satpol PP divisions, as well as routine debriefing for HR owned by Satpol PP, and the Community must be more aware of the applicable regional regulations , be more careful not to wait to be punished for deterrence.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2018/423/051811456 |
| Uncontrolled Keywords: | Hambatan, Kewenangan, Satpol PP, Peratuan Daerah, Penyelidikan, Pelanggaran-Obstacle, Authority, Local Regulation, Investigation, Satpol PP, Violation |
| Subjects: | 300 Social sciences > 342 Constitutional and administrative law > 342.06 Executive branch of government > 342.068 Officials and employees |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 01 Apr 2019 07:20 |
| Last Modified: | 23 Oct 2021 07:46 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/161809 |
Preview |
Text
Martalak Mario Marpaung.pdf Download (907kB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |