-, Burhaanuddin (2018) Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Yang Tidak Mampu Dengan Ancaman Sanksi Pidana Dibawah 5 Tahun Dalam Sistem Peradilan Pidana. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam skripsi ini, peneliti mengangkat permasalahan mengenai pemberian bantuan hukum bagi terdakwa tidak mampu. Pemilihan judul dalam penelitian ini adalah karena terjadinya diskriminasi hak terkait pemberian bantuan hukum, dimana dalam pemberian bantuan hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 56 ayat 1 KUHAP bagi terdakwa tidak mampu yang ancaman pidananya diatas lima tahun wajib didampingi pensehat hukum sedangkan untuk terdakwa tidak mampu yang ancaman pidananya dibawah lima tahun tidak ada kewajiban untuk mendapat bantuan hukum yang menyebab tidak terpenuhi hak terdakwa tidak mampu untuk mendapatkan bantuan hukum. Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengangkat 2 (dua) rumusan masalah, yaitu sebagai berikut; (1) Apakah bantuan hukum bagi terdakwa tidak mampu sudah memenuhi Asas Equality Before The Law (Persamaan Hak di Depan Hukum) ? (2) Apa ketentuan dalam Pasal 56 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah memenuhi rasa keadilan terhadap terdakwa yang dijatuhi sanksi dibawah 5 tahun ?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan ( statute approach ). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari, yaitu data primer,data sekunder dan data tersier. Teknik memperoleh bahan hukum dengan cara studi kepustakaan ( library research ) dan akses internet. Teknik analisis bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu melalui teknik penafsiran atau interpretasi yakni penafsiran sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam Pasal 56 ayat 1 KUHAP terjadi Diskriminasi hak terhadap terdakwa tidak mampu yang ancaman pidana nya dibawah lima tahun karena tidak ada kewajiban untuk mendapat bantuan hukum. Kemudian terjadi ketidakadilan dalam pemberian bantuan hukum yang berujung pada pelanggaran HAM. Maka saran dari peneliti adalah pemerintah lebih baik memperbaiki Pasal 56 ayat 1 KUHAP agar kewajiban pemberian bantuan hukum tidak hanya khusus bagi terdakwa dengan ancaman sanksi diatas lima tahun atau lebih dan seorang penegak hukum dalam menjalankan tugas harus mengutamakan hak-hak yang ada pada individu karena kesalahan yang berkaitan dengan hak-hak terdakwa, maka sulit untuk mewujudkan suatu keadilan dalam pemberian bantuan hukum.
English Abstract
In this thesis, the researcher raised the problem about giving legal aid for defendant unable to election title in this research is due to the happening of discrimination related rights of giving legal aid. where in the provision of legal aid as formulated in Article 56 paragraph 1 of the Criminal Procedure Code for defendants who can not afford the threat of criminal over five years must be accompanied by legal counsel while for the defendant is not capable of criminal threat under five years there is no obligation to get legal aid that causes unfulfilled rights the defendant is unable to obtain legal assistance. Based on this, the researcher raised 2 (two) problem formulation, that is as follows; (1) Is the legal aid for defendants incapable of fulfilling the Equality Before The Law Principle? (2) What is the provision in Article 56 paragraph 1 of the Criminal Procedure Code (KUHAP) has fulfilled the sense of justice against the defendant who is under five years imprisonment? This study uses a type of juridical normative research with statutory approach (statute approach). The types and sources of legal materials used in this study consist of, namely, primary data and secondary data. Technique of obtaining legal material by way of library research (library research) and internet access. The technique of analysis of legal materials obtained in this research is through the technique of interpretation or interpretation that is systematic interpretation to answer the problems that have been formulated. The result of this research is that in Article 56 paragraph 1 of the Criminal Procedure Code Discrimination of right to defendant is not capable which its criminal threat under five years because there is no obligation to get legal aid. Then there is injustice or not Fair in the provision of legal aid that led to human rights violations. So the suggestion of the researcher is a law enforcer in carrying out the task must prioritize the rights that exist in the individual because of errors related to the rights of defendants especially legal aid it is difficult to realize a justice in the provision of legal aid.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2018/305/051807346 |
| Uncontrolled Keywords: | Bantuan Hukum, Terdakwa, Sanksi Pidana, Peradilan Pidana |
| Subjects: | 300 Social sciences > 347 Procedure and courts > 347.01 Courts > 347.017 Legal aid |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Sugeng Moelyono |
| Date Deposited: | 18 Dec 2018 07:13 |
| Last Modified: | 23 Oct 2021 06:05 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/161759 |
Preview |
Text
Burhaanuddin.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |