Rosyidah, Shofiyyatur (2018) Analisis Konstitusionalitas Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Ptn-Bh). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan konstitusionalitas pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Pilihan isu hukum tersebut dilator belakangi oleh kecenderungan kenaikan uang kuliah tunggal perguruan tinggi setelah berstatus PTN-BH sehingga Negara berpotensi mencederai tujuan Negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan merupakan pengingkatan hak atas pendidikan sebagaimana yang diatur pada Pasal 28 C ayat (1) dan diulangi pada Pasal 31 ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat dua rumusan masalah yang dikemukakan : (1) Bagaimana Implikasi Hukum Pengelolaan PTN-BH? ; (2) Bagaimana Konstitusionalitas Pengelolaan PTN-BH Berdasarkan Pasal 28 C Ayat (1) dan Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945? Kemudian penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh Penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis penafsiran sistematis dan sejaran pengelolaan perguruan tinggi badan hukum serta pengaturan hak atas pendidikan. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, Penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti bahwa Pengaturan terkait tentang pengelolaan PTN-BH di UI, UGM, dan UNHAS dilaksanaakan secara konsisten berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pedidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum. Pengaturan pengelolaan PTNBH berdasarkan peraturan perundang-undangan a quo menimbukan implikasi hukum yaitu pada bidang non akademik, terjadinya lonjakan penarikan pendanaan pada sektor masyarakat sehingga mengakibatkan biaya pendidikan tinggi tidak terjangkau oleh seluruh warga Negara dan pada bidang akademik, otonomi pembukaan dan penutupan program studi tidak memberikan kepastian bagi peserta didik.Berdasarkan aspek fungsi Negara, hak warga Negara, aspek filosofis, sosiologis dan peran serta masyarat dalam pengelolaan PTN-BH dinyatakan inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 28 C ayat (1) dan Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945.
English Abstract
In this thesis, the authors raise the constitutionality of control of State Universities Legal Entity. The choice of legal issues diluted by persons with the status of State-Owned State-Owned Corporation (NSA) undermined the State's aim to educate the nation's life and constitute the control over the right to education provided for in Article 28 C Paragraph (1) and repeated in Article 31 Paragraph (1) of the Constitution 1945. With the above background, there are two problem formulations put forward: (1) How Law Impact Management PTN-BH? ; (2) How is the Constitutionality of PTN-BH Management Based on Article 28 C Paragraph (1) and Article 31 Paragraph (1) of the 1945 Constitution? Then this research using normative juridical method with method approach of birth (statute approach (statute approach) and concept approach (conceptual approach). The primary, secondary and tertiary legal materials that the Author obtained will be analyzed using systematic and cognitive interpretive techniques of higher education and educational law. From the result of the research with the above method, Writing on the related issues related to the management of PTN-BH in UI, UGM, and UNHAS is implemented in real terms based on Law Number 12 Year 2012 on Higher Education, Government Regulation Number 4 Year 2014 Implementation of Higher Education and Management of Higher Education and Government Regulation Number 26 of 2015 on Forms and Strategies of Higher Education of Legal Entities. Management of PTN-BH management based on a quo provision rules implies legal implications in non-academic fields, changes that occur in the sectors of society. The cost of higher education is unaffordable by all citizens and in the academic field, the autonomy of opening and closing the studyxvi program does not provide certainty for learners. Based on the aspect of the state, citizens' rights, philosophical, sociological and participatory aspects of PTN-BHADA are unconstitutional as they are contradictory to Article 28C paragraph (1) and Article 31 Paragraph (1) of the 1945 Constitution
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2018/310/051807351 |
| Uncontrolled Keywords: | Perguruan Tinggi Negeri, Badan Hukum, Konstitusionalitas, Pengelolaan |
| Subjects: | 300 Social sciences > 378 Higher education (Tertiary education) > 378.1 Organization and activities in higher education > 378.15 Specific levels of higher education > 378.154 Undergraduate level > 378.154 2 Programs leading to a bachelor's degree |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 20 Dec 2018 02:56 |
| Last Modified: | 23 Oct 2021 06:08 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/161746 |
Preview |
Text
Shofiyyatur Rosyidah.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |