Pangestu, Theodorus Vega Himawan (2018) Urgensi Pengaturan Diverted Profit Tax Untuk Mencegah Praktik Penghindaran Pajak Layanan Penyedia Jasa Over The Top. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, peneliti mengangkat permasalahan Pengaturan tentang Pajak Pengalihan (Diverted Profi Tax) untuk mencegah praktik penghindaran pajak layanan penyedia jasa Over The Top di Indonesia. Pilihan judul ini dilatar belakangi karena masuknya perusahaan Over the Top asing ke dalam negeri, penerimaan yang didapatkan oleh perusahaan dan pemerintah tidak berbanding lurus, dimana setiap pendapatan dari usaha yang dilakukannya tidak dipungut pajak atas badan sesuai dengan BUT yang telah terdaftar. Walaupun sebagian besar Over the Top asing yang telah terdaftar sebagai wajib pajak ataupun BUT yang telah terdaftar, perusahaan tersebut hanya membayar pajak atas penghasilan karyawannya. Keadaan ini menyebabkan begitu banyak pendapatan pajak yang seharusnya dapat diterima oleh negara, namun hangus karena perusahaan Over the Top asing tersebut hanya membayarkan pajak penghasilan atas karyawan yang menempatkan kantornya di Indonesia. Hal ini terjadi karena perusahaan Over the Top mengalihkan keuntungan dan laba khususnya pendapatan terbesarnya yaitu iklan melewati negara yang tarif pajaknya lebih rendah. Berdasarkan hal di atas, penulis merumuskan dua masalah yang akan dikaji yaitu: (a) Bagaimana pengaturan yang ada tentang pengambilan pajak untuk penyedia jasa Over The Top berdasarkan undang-undang ?; dan (b) apa faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dibuat dan diberlakukannya Diverted Profit Tax bagi hukum positif Indonesia? Untuk menjawab 2 masalah tersebut, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Konsep (Conseptual Approach), dan pendekatan perbandingan (Comparative Approach). Data primer berupa Undang-Undang, Surat Edaran dan data sekunder jurnal ilmiah serta buku yang mendukung dan dianalisis berdasarkan menggunakan metode interpretasi sosiologis dan interpertasi gramatikal terhadap Pengaturan Pajak layanan penyedia jasa Over The Top yang ditunjang oleh bahan bahan hukum dan pasal pasal dalam peraturan perUndang-Undangan. Dalam hasil penelitian ini, Pengaturan Diverted Profit Tax terhadap penyedia jasa Over The Top di Indonesia belum diatur dalam bentuk Peraturan perundangundangan namun adapun penegasan terkait adanya layanan penyedia jasa Over The Top yang tercantum pada Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatikaxiv Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten melalui Internet hanya sebatas wajib mendirikan Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia, terkait dengan pemasukan pendapatan perusahaan layanan penyedia jasa Over The Top tersebut hanya membayar pajak atas penghasilan karyawannya maupun transaksi yang bisa dibuktikan padahal pada perkembangannya transaksi bisa terjadi dari mana saja terutama dari segi iklan melalu internet dan dimungkinkan lintas batas negara dengan memanfaatkan celah dari Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau tax treaty. Tidak adanya aturan yang jelas dalam perUndang-Undangan perpajakan atas transaksi perusahaan yang mengalihkan keuntungan dan laba melewati negara yang tarif pajaknya lebih rendah atau hanya terpusat di segelintir negara suaka pajak (tax haven) sehingga perlu aturan yang jelas yang diperlukan serta masuk dalam perundang-undangan perpajakan dimana aturan tersebut diperuntukan untuk peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak dan memiliki kekuatan hukum yang kuat dengan mempertimbangkan faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat
English Abstract
This research, the author raised the issue of Arrangement on Diverted Profit Tax to prevent the practice of tax evasion service of Over The Top service provider in Indonesia. This research is due to the inclusion of foreign Over the Top companies in the country, the revenue earned by the company and the government is not directly proportional, in which any income from the business undertaken is not levied on the agency in accordance with the Permanent Establishment already registered. Although most Over the Top service provider who have registered as taxpayers or registered Permanent Establishment, the company only pays tax on the income of its employees. This situation causes so much tax revenue that should be acceptable to the state, but is forfeited because the foreign Over the Top company pays only income tax on employees who place their office in Indonesia. This is because Over the Top companies shift their profits and profits, especially their biggest income, the advertising through the country whose tax rates are lower. Based on the above, the author formulate two issues to be studied namely: (a) How are the existing arrangements about tax collection for Over The Top service providers by law ?; and (b) what are the factors that support and obstruct the creation and enforcement of the Diverted Profit Tax for Indonesia's positive law? To answer these two problems, in this research the author use normative juridical research methods with Statute Approach, Conseptual Approach and Comparative Approach. Primary data in the form of Laws, Circulars and secondary data of scientific journals as well as books supporting and analyzed based on the use of sociological interpretation methods and grammatical interpretation of the Over The Top Service Provider's Tax Regulation supported by legal materials and articles of article in the rules of the law. Invitation. In the results of this reserach, the Arrangement of Diverted Profit Tax to Over The Top service providers in Indonesia has not been regulated in the form of Legislation but as to the affirmation related to the Over The Top service providers listed in Circular Letter of the Minister of Communication and Informatics of the Republic of Indonesia Number 3 Year 2016 on the Provision of Application and or Content Services via Internet is only limited to establishing a Permanent Establishment in Indonesia, in connection with the income of Over One Top service providers only paying taxes on their employees' earnings as well as provable transactions whereas in its development transactions can occur from anywhere primarily in terms of advertising via the internet and made possible across borders by exploiting loopholes from the tax treaty. The absence of clear rules in taxation laws on corporate transactions that divert profits acrossxvi countries where tax rates are lower or concentrated only in a handful of tax haven countries so that clear rules are required and included in legislation taxation in which the rule is intended to increase the state revenue from the tax sector and have a strong legal force by considering the supporting factors and inhibiting factors
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2018/309/051807350 |
| Uncontrolled Keywords: | Diverted Profit Tax, Pajak Pengalihan, Penghindaran Pajak, Penyedia Jasa |
| Subjects: | 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law > 343.05 Kinds of taxes by base > 343.052 Income tax > 343.052 4 Taxes on specific types of income > 343.052 44 Profits |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Sugeng Moelyono |
| Date Deposited: | 16 Jan 2019 02:08 |
| Last Modified: | 23 Oct 2021 06:07 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/161736 |
Preview |
Text
Theodorus Vega Himawan Pangestu.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |