Nattasya, Sheena (2018) Batasan Perbuatan Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Yang Termasuk Perbuatan Melawan Hukum (Analisa Pasal 36 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada penelitian ini peneliti akan membahas mengenai batasan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dalam suatu kasus, yaitu putusan Nomor 658K/Pdt.Sus-Pailit/2014 kurator digugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah merugikan penggugat yaitu kreditor. Hakim memutus bahwa kurator telah melakukan perbuatan melawan hukum. Namun dalam tingkat Peninjauan Kembali 78 PK / Pdt.Sus.Pailit/2015 kurator dikatakan tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Tidak adanya batasan perbuatan kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum menyebabkan inkonsistensi pada putusan hakim. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah apakah batasan perbuatan kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum Untuk menjawab permasalahan diatas, penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan analogi. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti diperoleh melalui penelusuran kepustakaan. Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi sistematis, gramatikal dan analogi. Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan : Kasus 658 K/Pdt.SusPailit/2014 dan 78PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 memiliki gugatan tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan kurator dengan dasar Pemutusan perjanjian timbal balik secara sepihak antara PT PWS (dalam pailit) dan PT Takara Golf (sebagai penggugat). Karena batasan terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kurator tidak dirumuskan dalam UUK maka dapat ditinjau dari beberapa teori, yang pertama adalah berdasar pasal 1365 KUHPerdata, yang kedua adalah berdasarkan pendapat Munir Fuady, dan teori yang ketiga adalah teori yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas. Batasan terhadap perbuatan kurator yang melanggar hukum juga dapat di analogikan dengan doktrin dalam Hukum Perusahaan yaitu ultravires. Dalam pasal 97 ayat (5) UUPT dapat dikatakan bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas setiap kerugian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5). Pasal tersebut dapat ditafsirkan secara a contrario untuk membandingkan dengan tindakan perseroan yang dapat dikatakan sebagai ultravires dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalamkasus diatas dan berdasarkan analisa yang dilakukan penulis, terlihat bahwa dalam pertimbangan majelis hakim dalam putusan 658 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014 dalam memutus kurator telah melakukan perbuatan hukum dapat dibenarkan ditinjau dari pasal 36 ayat bahwa kurator tidak berhak melakukan pemutusan hubungan perjanjian timbal balik karena dalam hal ini perjanjian telah selesai yaitu dengan telah di bayarkannya uang sewa oleh PT Takara Golf Ressort. Kurator bertindak sebagai pengganti direksi jika suatu perusahaan mengalami pailit. Sehingga untuk dapat menilai tindakan kurator yang dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, pendapat dari Munir Fuady dan teori Ultravires sangat sesuai untuk digunakan sebagai tolak ukur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kurator.
English Abstract
In this study, the researcher will discuss about the limitation of the act against the law done by the curator in the management and ordering of the bankruptcy property. In one case, the verdict Number 658K / Pdt.Sus-Pailit / 2014 curator was sued for committing an act against the law for harming the plaintiff, the creditor. The judge decided that the curator had committed an act against the law. But in the Level of Review 78 PK / Pdt.Sus.Pailit / 2015 the curator is said to have committed no action against the law. The absence of limitations of curators' actions in managing and securing bankruptcy treasures that can be categorized as unlawful causes an inconsistency in the judge's decision. Based on the orientation, the legal issues to be discussed in thie research is what is the limits of curator’s action in managing and ordering bakruptcy property so that it can be categorized as an act against the law To answer the issues, this normative legal research use the legislation approach, case approach and analogical approach. Legal material that related with the issues are obtained through library research. Legal materials that has been obtained are analyzed by systematic, grammatical and analogical method. Based on the study, it can be concluded that : Case 658 K/Pdt.SusPailit/2014 and 78PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 have a law suit about act against the law that commited by the curator based on the termination of a reciprocal agreements unilaterally between PT PWS (in bankrupt) and PT Takara Golf Ressort ( as a plaintiff). Since the limitation of act against the law that done by curator is not formulated in Bankruptcy Act, it can be observed by some theories, the first is based on article 1365 on Civil Code, second is based on Munir Fuady’s opinion and the third theories is relating to Limited Liability of company. The limitation of curator’s act that against the law can also be analogous to the doctrine of Company Law, Ultravires. In the article 97 paraghraph (5) Corporation Act said that the member of the board of directors can not be accountable for any losses as reffered to in paragraph (5). The article can be interpreted in a contrario to compare with the action of the company which can be categorized as an ultravires and can be accounted for. In above case and based the anylisis done by the aouther, it can be seen that the consideration of the judges in the decision of 658 PK / Pdt.Sus-Pailit / 2014 in deciding the curator has done legal acts justified in article 36 paragraph that the curator has no right to terminate the agreement reciprocity because in this case the agreement has been completed that is by paying the rent by PT Takara Golf Ressort. The curatoracts as a substitute for directors if a company goes bankrupt. So as to be able to judge the actions of the curator who can be said to be against the law, Munir Fuady's opinion and Ultravires theory are well suited to be used as a benchmark against unlawful acts by curators
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2018/298/051807339 |
| Uncontrolled Keywords: | Harta Pailit, Kurator, Kreditor, Pengurusan, perbuatan Melawan Hukum |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.07 Commercial law > 346.078 Bankruptcy |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Sugeng Moelyono |
| Date Deposited: | 11 Mar 2019 01:38 |
| Last Modified: | 23 Oct 2021 05:58 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/161724 |
Preview |
Text
Sheena Nattasya.pdf Download (21MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |