Romauli, Sibuea Mia Augina (2018) Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Rumah Diatas Tanah Hak Milik Yang Belum Didaftarkan Berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Studi Terhadap Putusan Nomor: 69/Pdt.G/2014/Pn.Mlg). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Posisi kasus pada Perkara Nomor: 69/Pdt.G/2014/PN.MLG, terdapat adanya ketidakadilan yang dirasakan oleh Penggugat karena Penggugat telah membeli tanah beserta bangunan dengan sertifikat Hak Milik yang telah dibayar secara lunas dan mempunyai bukti secara otentik yaitu dengan pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan telah terjadi jual beli tetapi belum sempat untuk dilakukan balik nama atau ditindak lanjuti dengan Pembuatan Akta Jual Beli. Hakim didalam putusannya menyatakan bahwa akta perjanjian pengikatan jual beli yang dilakukan bukan merupakan alas hak yang sah kepemilikan tanah yang sah dan untuk dapat dikatakan sah harus dilakukan pembayaran atas harga jual beli atau penyerahan atas objek jual beli. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan hukum yang dikemukakan didalam penelitian ini adalah apakah ratio decicendi yang dijatuhkan oleh hakim untuk memutus perkara telah sesuai atau tidak sesuai dengan prinsip itikad baik yang terdapat didalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 butir ke IX untuk memutus perkara nomor 69/Pdt.G/2014/PN.MLG dan Bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli rumah diatas tanah hak milik yang belum didaftarkan berdasarkan akta perjanjian pengikatan jual beli. Untuk menjawab permasalahan diatas, penelitian hukum normatif ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan metode pendekatan studi kasus. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti diperoleh melalui penelusuran kepustakaan yang berupa peraturan perundangundangan, jurnal, literatur, dan karya tulis yang berhubungan dengan materi penelitian. Bahan-bahan hukum yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal dan metode interpretasi sistematis untuk menjawab isu hukum yang diangkat. Berdasarkan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa majelis hakim didalam memutus perkara nomor 69/Pdt.G/2014/PN.MLG tidak sesuai dengan SEMA No. 7 Tahun 2012 sehingga putusan yang dijatuhkan oleh hakim tidak memberikan keadilan kepada Penggugat selaku penbeli rumah diatas tanah hak milik sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat yang telah membayar lunas harga pembelian seharga Rp 170.000.000,- tetapi belum di tindaklanjuti dengan balik nama menjadi sia-sia. Berdasarkan SEMA No. 7 Tahun 2012 perlindungan hukum harus diberikan kepada pembeli yang beritikad baik,vi sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual merupakan orang yang tidak berhak (objek jual beli tanah). Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan yaitu bentuk perlindungan hukum preventif yang terdapat didalam KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012. Perlindungan hukum represif bagi pembeli yang beritikad baik yaitu dengan adanya sanksi berupa penggantian kerugian yang diatur didalam KUHPerdata
English Abstract
The position of the case which is laid down in verdict number 69/Pdt.G/2014/PN.MLG shows an injustice toward the plaintiff because the plaintiff has bought a freehold land with a house built in the mentioned land which has been tottaly paid, and she has authentic proof, that is, sales and purchase agreement deed issued by Notary Public and Land Deed Official (PPAT). The process of sales and purchase has been done; howover, the title transfer procedure has not been followed up yet. The decision of the Judge as stated in the verdict that the sales and purchase agreement is not a legal pedestal right, has caused disadvantages to the plaintiff. Based on the above description, the problems of the law that will be investigated in this research are the ratio decisendi that used by the Judge in making the decision; whether it is relevant or not the good faith principle as stated in Circular Letter of Indonesia Supreme Court (SEMA) Number 7 year of 2012 point IX when the decision which ended up in the verdict number 69/Pdt.G/2014/PN.MLG is made, and how the buyer of a house built in an unregistered ownerhip estate based on sales and purchase agreement gets legal protection. To answer the problems mentioned above, this normative research of law adopted the method of legislation and case study approach. Legal materials which are relevant to the investigated problem are abtained by searching text documents, such as law and regulations, journals, literatures, and relevant papers. The collected legal material are analyzed by using both grammatical interpretation method and systematic interpretation method in order to answer the exposed legal issue. Based on the discussion, it comes to the conclusion that in the making the decision of the case, The decision used by the judge is not relevant to the principle of good faith as stated in the Circular Letter of the SEMA Number 7 year of 2012 so that the Court Council was failed to give justice toward the plaintiff as the buyer of a house built in a freehold land, and the practice of injustice has caused an disadvantages to the plaintiff who has made fully payment of the purchasing as much as IDR 170.000.000,- and the default on following up title transfer procedure ends up in unavailingness. Based on SEMA Number 7 year of 2012. Preventive legal protection should be given to a good faith buyer, even though it is indicated at later time that the seller is not entitled to the object of selling and purchasing land object. The intended form of legal protection, that is, preventiveviii legal protection as stated KUHPerdata, Act number 5 year of 1960 with title of Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Government Regulation Number 24 year of 1997 with title of Pendaftaran Tanah, and Circular Letter of Indonesia Supreme Court Number 7 year of 2012. Repressive legal protection for a good faith buyer contains sanction of amend as it is formulated in KUHPerdata
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2018/297/051807338 |
| Uncontrolled Keywords: | -Perlindungan Hukum Bagi Pembeli rumah |
| Subjects: | 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law > 343.07 Regulation of economic activity > 343.071 Consumer protection |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 18 Apr 2019 06:50 |
| Last Modified: | 23 Oct 2021 05:58 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/161721 |
Preview |
Text
Sibuea, Mia Augina Romauli.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |