Prayitno, Fauzi Hestia (2018) Pertanggungjawaban Negara Dalam Hal In-Orbit Transfer of Ownership pada Satelit. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Kegiatan eksplorasi ruang angkasa menimbulkan suatu masalah ketika melaksanakan In-Orbit Transfer of Ownership terhadap benda angkasa yang mereka luncurkan. Kegiatan In-Orbit Transfer of Ownership merupakan kegiatan pemindahan kepemilikan suatu benda angkasa dari Negara peluncur ke sesama peluncur atau dari Negara peluncur ke negara yang bukan negara peluncur. Masalah yang dimaksud hanya terjadi ketika kegiatan In-Orbit Transfer of Ownership yang melibatkan negara peluncur dengan negara yang bukan negara peluncur, masalah yang terjadi adalah kegiatan tersebut melibatkan subjek baru dan mempengaruhi jalannya pertanggungjawaban serta kewajiban yang khususnya di atur dalam Liability Convention dan Registration Convention yang dimana didalam peraturan tersebut hanya mengenal subjek Launching State yang dibebankan untuk melaksanakan kewajiban melakukan ganti rugi jika terjadi kerugian-kerugian yang menimpa pihak lain serta kewajiban untuk memenuhi prosedur pendaftaran untuk menjadi State of Register. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban para pihak dalam hal In-Orbit Transfer of Ownership pada satelit. Penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan tertulis (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti diperoleh melalui penelusuran kepustakaan. Dalam menganalisis bahan-bahan hukum, penulis menggunakan teknik interpretasi Textual School, dan Teological School. Kesimpulan yang penulis dapatkan dari penelitian ini ialah bahwa pertangunggungjawab para pihak dalam hal In-Orbit Transfer of Ownership pada satelit masih menyisakan kekosongan hukum dalam sistem hukum ruang angkasa. Tanggungjawab pihak penerima yang bukan merupakan peluncur dalam hal kewajiban untuk melakukan pendaftaran tidak tunduk kepada Registration namun tetap tunduk pada Outer Space Treaty. Selanjutnya dalam hal tanggungjawab ganti kerugian jika terjadi kerusakan, pihak penerima yang bukan merupakan peluncur tidak tunduk pada Liability Convention melainkan tetap bertanggungjawab sesuai Outer Space Treaty. Hal tersebut menimbulkan tidak terlaksanakannya ketentuanketentuan yang ada di Liability Convention dan Registration Convention secara optimal pada kegiatan luar angkasa pasca In-Orbit Transfer of Ownership, karena kedua peraturan tersebut tidak mengenal subjek lain selain Launching State untuk melaksanakan peraturan tersebut . Dari ketimpangan tersebut dibutuhkan adanya amandemen dari Liability Convention dan Registration Convention agar dapat memunculkan subjek baru untuk dapat melaksanakan apa yang ada didalam Liability Convention dan Registration Convention
English Abstract
The outer space exploration issue emerged regarding In-Orbit Transfer of Ownership activity. This activity known as a transferring activity of a launched space object between launching parties, as well as parties outside the joint launching states. The issue appeared when the transferree was not a Launching State, affecting the liability and registration concept ruled in Liability Convention and Registration Convention which only recognized Launching State to be charged with the liability of compensations and the obligation of being a State of Registry. Based the event above, the legal issue presented in this research is about the liabilty of parties involved in In-Orbit Transfer of Ownership on Satellite. The thesis conducted by the author is a juridical-normative research with Statute Approach and Conceptual Approach methods. The related legal materials are obtained through librabry research. In analyzing such materials, author used Textual School interpretation technique and Teological School interpretation technique. The conclusion of this research is there is still a legal vacuum regarding the responsibility of parties involved in in-orbit transfer of ownership on satellite in outer space legal system. The liability of the first Launching State regarding to registration is to registrate as in the Registration Convention, whilst the NonLaunching State Transferree is not a subject to such convention. However, it stil has to comply what is stated in Outer Space Treaty about registration. Furthermore, the liabiity of the first Launching State regarding compensation is to bear compensation when damages are found, whilst the Non-Launching State Transferree has only submit to Outer Space Treaty provisions about compensation. Those things have created unimplemented provisions on Liability Convention and Registration Convention for the outer space activity past In-Orbit Transfer of Ownership optimally. Due to the inequality we need an amendment from Liability Convention and Registration Convention to create new subject for implementing what is there on Liability Convention and Registration Convention
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2018/363/051810298 |
| Uncontrolled Keywords: | Eksplorasi Ruang Angkasa, Pertanggungjawaban Negara,In-Orbit Transfer of Ownership pada Satelit, Liability Convention, Registration Convention |
| Subjects: | 300 Social sciences > 341 Law of nations > 341.4 Jurisdiction over physical space; human rights > 341.47 Extraterrestrial space |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Sugeng Moelyono |
| Date Deposited: | 12 Apr 2019 02:48 |
| Last Modified: | 23 Oct 2021 07:05 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/161621 |
Preview |
Text
Fauzi Hestia Prayitno.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |