Kedudukan Koperasi Simpan Pinjam Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 Berdasarkan Hukum Positif Indonesia Tentang Perkoperasian

Saputri, Hera Ayu (2017) Kedudukan Koperasi Simpan Pinjam Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 Berdasarkan Hukum Positif Indonesia Tentang Perkoperasian. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Latar belakang pemilihan judul adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Pasal didalam UU No. 17 Tahun 2012 yang terbukti bertentangan dengan UUD 1945 terkait Koperasi Simpan Pinjam yaitu pasal 1 angka 1, pasal 80, pasal 82, 83 dan 84. UU No. 17 Tahun 2012 sudah dinyatakan tidak berlaku termasuk juga pasal-pasal 1 angka 1, pasal 80, pasal 82, 83 dan 84. Mencegah agar tidak terjadi kekosongan hukum maka Mahkamah Konstitusi melalui putusannya nomor 28/PUU-XI/2013 menetapkan UU No. 25 Tahun 1992 berlaku sementara waktu sampai terbitnya UU Perkoperasian baru. Berdasarkan hal tersebut diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana kedudukan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 ? (2) Bagaimana akibat hukum KSP yang tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar menurut UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ? Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penulis memilih teknik deskriptif analisa menggunakan interpretasi Gramatikal atau penafsiran menurut tata bahasa dan Penafsiran Otentik yaitu penafsiran yang dikemukakan, dicantumkan dalam penjelasan khusus pasal di undang-undang sebagai tafsiran resmi oleh pembuat undang-undang. Menurut hasil penelitian sesuai dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban bahwa pertama KSP tetap beroperasi dalam kedudukannya sebagai badan usaha berbadan hukum melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam di masyarakat dengan syarat kembali sepenuhnya pada UU No. 25 Tahun 1992. KSP yang telah berdiri sesuai UU No. 17 Tahun 2012 harus melakukan perubahan anggaran dasar sesuai dengan UU No. 25 Tahun 1992. Sebagaimana tersirat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 bahwa untuk sementara waktu kembali pada UU No. 25 Tahun 1992 sampai dengan terbentuk UU Perkoperasian yang baru sehingga segala aspek mengenai Perkoperasian termasuk pembentukan anggaran dasar harus disesuaikan dengan UU No. 25 Tahun 1992. Kedua, anggaran dasar sebagai salah satu ketentuan pokok berdirinya koperasi harus menyesuaikan UU No. 25 Tahun 1992. Namun Permen No.10/Per/M.KUKM/IX/2015 tidak mengatur tentang akibat hukum anggaran dasar KSP yang masih berpedoman pada UU No. 17 Tahun 2012. Berdasarkan keterangan bapak Trias Sujatmiko, SH., MH selaku Kasubid Pendaftaran dan Pendirian Koperasi Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia bahwa memang tidak ada akibat hukum sehingga yang dilakukan hanyalah pembinaan berupa sosialisasi oleh pihak-pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1) sampai (6) Permen No. 10/Per/M.KUKM/IX/2015

English Abstract

The basic legal issue of the title selection is is a Constitutional Court Decision No. 28 / PUU-XI / 2013 regarding the revocation of Law No. 17 of 2012. Article in Law No. 17 Year 2012, which proved to be contrary to the 1945 Constitution related to Credit Unions namely Article 1 paragraph 1, Article 80, Article 82, 83 and 84 of Law No. 17 The year 2012 has been declared null and void as well as chapters 1 paragraph 1, Article 80, Article 82, 83 and 84. Prevent a legal vacuum, the Constitutional Court through its decision number 28 / PUU-XI / 2013 establishes the Law No. 25 of 1992 on an interim basis until the publication of a new Cooperatives Act. Based on the above legal issue, the authors raised the formulation of the problem: (1) The position of Credit Unions (KSP) after the Constitutional Court Decision No. 28 / PUU-XI / 2013 regarding the revocation of Law No. 17 of 2012? (2) How KSP legal consequences which do not adjust the articles of association according to Law No. 25 of 1992 concerning Cooperatives? The paper uses the method of juridical normative approach to law (statute approach) and the conceptual approach (conceptual approach). The author chose a descriptive analysis technique using grammatical interpretation or grammatical interpretation and authentic interpretation is the interpretation put forward, included in a specific explanation clause in legislation as the official interpretation by lawmakers. According to the results of research and analysis of the author in accordance with the method above, the authors obtain research results and answers from the formulation of the problem that has been raised, namely (1) KSP continue to operate in his capacity as a legal entity conducting business in the community savings and loan on the condition return fully to the law No. 25 of 1992. KSP has been established in accordance with Law No. 17 Year 2012 should make changes to the articles of association in accordance with Law No. 25 of 1992. Such provisions are implicit in one of the sounds Constitutional Court Decision No. 28 / PUU-X / 2013 that temporarily back to the Law No. 25 of 1992 to the Law on Cooperatives new form so that all aspects of the Cooperatives including the establishment of a basic budget must be in accordance with Law No. 25, 1992. (2) The articles of association as one of the principal provisions of the founding of the cooperative must adapt Law No. 25 of 1992. However Chewing No.10 / Per / M.KUKM / IX / 2015 does not regulate the legal consequences statutes KSP is still xv guided by the Law No. 17 of 2012. According to the father of Trias Sujatmiko, SH., MH as Kasubid Registration and Establishment of Cooperative Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia that there is no legal consequences thus has to do is coaching the form of socialization by the parties as stated in article 58 paragraph (1) to (6) Regulation No. 10 / Per / M.KUKM / IX / 2015

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	SKR/FH/2017/115/051704927
Uncontrolled Keywords:	SAVING AND LOAN, COOPERATIVES, CONSTITUTIONAL COURTS, SAVING AND CREDIT, COOPERATIVES - CONSTITUIONAL COURTS
Subjects:	300 Social sciences > 346 Private law > 346.06 Organizations (Associations) > 346.066 Corporations (Companies) > 346.066 8 Kinds of corporations (Kinds of companies)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Dra. Widia Permana., S.Sos., MAB.
Date Deposited:	24 Aug 2017 04:15
Last Modified:	18 Nov 2020 06:44
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/1612

	Text BAGIAN DEPAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (105kB)
	Text BAB 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (94kB)
	Text BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (82kB)
	Text BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (53kB)
	Text BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (174kB)
	Text BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (30kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (73kB)

Actions (login required)

View Item